OBATI DBD DENGAN KONSUMSI TANAMAN DI SEKITAR RUMAH YANG BERKASIAT.

Demam berdarah dengue ( DBD) manjadi perbincangan hangat beberapa hari belakangan. Apalagi kasus DBD terus meningkat. Seiring peningkatan kasus DBD, makanan alternatif untuk mengatasi penyakit ini juga terus meningkat. Salah satu yang paling dicari adalah jus jambu biji. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Natural Medicine tahun 2013, kandungan dalam jambu biji terbukti bisa mengatasi DBD. Namun, tahukah Anda, ada berbagai jenis tanaman pangan lain yang juga mujarab melawabn DBD? Uniknya, tanaman-tanaman ini telah lama diketahui sebagai bahan jamu dan mudah ditemui di sekitar kita. Baca juga: Banyak Diburu, Bagaimana Jus Jambu Bisa Bantu Atasi DBD? Berikut beberapa tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai "obat" DBD menurut penelitian dari Malaysia tersebut. 

1. Sambiloto (Andrographis Paniculata) 

Sambiloto/ wikipedia(Sambiloto/ wikipedia) Sambiloto telah lama dikenal sebagai salah satu bahan jamu dalam kebudayaan Indonesia, teruatam Jawa. Tanaman ini dikenal karena rasanya yang sangat pahit. "Ekstrak metanol A.paniculata menunjukkan efek penghambatan antivirus tertinggi pada DENV-1 (salah satu serotipe virus dengue) oleh uji antivirus berdasarkan efek sitopatik," tulis para peneliti. 

2. Pepaya (Carica Papaya) 

Buah pepaya(healthyfoodstar.com) Pepaya adalah salah satu buah yang mudah ditemui di Indonesia. Buah ini bahkan bisa dicari di segala musim. Dalam penelitian tersebut, bagian tanaman pepaya yang dimanfaatkan sebagai obat adalah daunnya. "Daun (pepaya) telah diselidiki potensinya terhadap DBD," tulis para peneliti. "Ekstrak berair daun tanaman ini menunjukkan aktivitas potensial terhadap DBD dengan meningkatkan jumlah trombosit (PLT), sel darah putih (WBC) dan neutrofil (NEUT) dalam sampel darah pasien berusia 45 tahun yang digigit nyamuk pembawa," sambungnya. Hasil penelitian itu menunjukkan, setelah 5 hari pemberian oral 25 mL ekstrak daun C. pepaya kepada pasien dua kali sehari, jumlah trombosit, sel darah putih, dan neutrofil meningkat. "Peningkatan trombosit dapat menyebabkan berkurangnya perdarahan, sehingga menghindari perkembangan menjadi penyakit DBD yang parah," tegas mereka. 

3. Bakau (Rhizophora Apiculata) 

Pohon bakau atau mangrove ditanam di pesisir pantai teluk Palu, Minggu (22/4/2018). (Seangel Indonesia) Pohon bakau setinggi hingga 20 meter tersebut biasanya tumbuh di Australia (Queensland dan Wilayah Utara), Guam, India, Indonesia, Malaysia, Mikronesia, Kaledonia Baru, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Taiwan, Maladewa, Thailand, dan Vietnam. "Sifat anti-demam berdarah dari ekstrak etanol Rhizophora apiculata di DENV-2 dalam sel Vero telah diketahui," tulis peneliti. "R. apiculata menunjukkan aktivitas penghambatan dan aktivitas partikel virus yang tidak aktif sebesar 56,14 persen dan 41,5 persen masing-masing pada konsentrasi 12,5 dan 100 μg mL − 1," imbuh mereka. Baca juga: Cegah DBD: 8 Tanaman Penghalau Aedes aegypti, Menurut Sains 

4. Pare (Momordica Charantia) 

ilustrasi pare() Pare dikenal sebagai salah satu sayuran yang memiliki rasa pahit. Meski demikian, sayuran ini cukup sering diolah oleh masyarakat Indonesia. Siapa sangka, selain dimanfaatkan sebagai sayuran, tanaman ini juga bisa menjadi obat DBD. "Ekstrak metanol dari M. charantia menunjukkan efek penghambatan pada DENV-1 oleh uji antivirus berdasarkan efek sitopatik," tulis peneliti. 

5. Patikan kebo (Euphorbia Hirta) 

Ilustrasi tanaman patikan kebo() Mungkin tak banyak yang mengenal nama patikan kebo. Padahal, tanaman ini sangat mudah ditemui karena merupakan jenis rumput yang umum di Indonesia. Bahkan, tanaman ini sering dianggap gulma di kebun, jalan setapak dan tanah terlantar dan ditemukan di seluruh Jawa, Sunda, Sumatra, Semenanjung Malaysia, Filipina dan Vietnam. Di Filipina, air rebusan daun dari Euphorbia hirta dikenal sebagai obat tradisional untuk mengobati DBD. "Pendarahan internal akan berhenti dan demam berdarah akan sembuh setelah 24 jam," tulis peneliti. "Namun, mekanisme aksi masih belum diketahui dan sifat antivirus dan kemampuannya untuk meningkatkan trombosit darah saat ini masih diselidiki," sambung mereka. 

6. Petai China (Leucaena Leucocephala) 

Ilustrasi petai China() Petai china atau juga dikenal dengan nama lamtoro adalah salah satu jenis tanaman pangan yang sering dijumpai di Indonesia. Tanaman ini ternyata juga punya khasiat untuk mengobati DBD. "Galaktomanan yang diekstraksi dari biji Leucaena leucocephala telah menunjukkan aktivitas melawan virus demam kuning (YFV) dan DENV-1 secara in vitro dan in vivo, tulis peneliti. Galaktomanan sendiri adalah polisakarida yang terdiri dari tulang belakang mannose dengan gugus samping galaktosa, lebih khusus strukturnya terdiri dari rantai utama (1 → 4) -terkait unit β-d-mannopyranosyl yang disubstitusi oleh unit α-d-galactopyranosyl.

7. Ruku-ruku (Ocimum Sanctum)

Ilustrasi rumput ruku-ruku() Daun ruku-ruka tentu tidak asing bagi warga Minangkabau. Daun ini biasanya digunakan sebagai "bumbu" dalam masakan gulai Minangkabau karena mempunyai wangi yang khas. Selain sebagai bumbu, penelitian membuktikan air rebusan daun ruku-ruku bisa bertindak sebagai obat pencegahan DBD. "Ekstrak metanol dari O. sanctum menunjukkan sedikit efek penghambatan pada DENV-1 berdasarkan efek sitopatik," tulis para peneliti. 

8. Cabai Jawa (Piper Retrofractum) 

ilustrasi cabai jamu() Meski memiliki nama lokal cabai Jawa, tanaman ini sebenarnya tidak berkerabat dengan cabai (Capsicum annuum). Tanaman ini adalah jenis rempah yang berkerabat dengan lada. Tanaman ini biasanya juga dikenal sebagai cabai jamu yang biasanya diuntai dan dikeringkan. Ia sering dimanfaatkan sebagai bumbu masak dan jamu. "Ekstrak etanol P. retrofractum menunjukkan aktivitas partikel virus yang tidak aktif atau 84,93 persen pada konsentrasi 100 μg mL − 1," tulis peneliti. "Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak air cabai Jawa, P. retrofractum, memberikan tingkat aktivitas tertinggi terhadap larva nyamuk," sambung mereka. 

9. Amis-amisan (Houttuynia Cordata) 

rumput amis-amisan() Amis-amisan adalah nama lokal (Jawa Tengah untuk Houttuynia cordata. Seperti patikan kebo, tanaman ini juga sering dianggap sebagai rumput liar saja. Mereka bisa hidup di berbagai jenis tanah. Namun, rupanya tanaman yang dianggap sebagai rumput ini mempunyai khasiat untuk obat DBD. "Ekstrak etanol dari Houttuynia cordata mengungkapkan aktivitas anti-dengue dengan 35,99 pesen penghambatan terhadap DENV-2 dalam sel Vero pada konsentrasi 1,56 μg mL − 1," tulis peneliti. "Ekstrak berair dari H. cordata menunjukkan tindakan penghambatan yang efektif terhadap DENV-2 melalui inaktivasi langsung partikel virus sebelum infeksi sel," imbuh mereka. Senyawa yang berkontribusi besar dalam pengobatan DBD adalah hyperoside.

10. Temu kunci (Boesenbergia Rotunda)

Ilustrasi temu kunci() Indonesia dikenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Salah satu yang cukup dikenal adalah temu kunci atau sering disebut jahe China. Rimpang temu kunci sering digunakan sebagai bumbu masakan. Sedangkan daunnya dikenal untuk obat gangguan pencernaan. Untuk penelitian obat DBD ini, peneliti menggunakan ekstrak rimpang temu kunci. "Aktivitas beberapa senyawa yang diekstraksi dari B. rotunda untuk menghambat protease virus dengue telah diuji pada DENV-2," tulis peneliti. Hasilnya, ekstrak rimpang temu kunci menunjukkan penghambatan virus dengue pada tubuh.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bukan Hanya Jambu Biji, 10 Tanaman Ini Juga Bisa Jadi "Obat" DBD", https://sains.kompas.com/read/2019/02/01/203300723/bukan-hanya-jambu-biji-10-tanaman-ini-juga-bisa-jadi-obat-dbd?page=all.

Lagu dan Lirik Hari Santri

*Theme Song Hari Santri*

22 Oktober 45
Resolusi jihad panggilan jiwa
Santri dan ulama tetap setia
Berkorban pertahankan indonesia

Saat ini kita telah merdeka
Mari teruskan perjuangan ulama
Berperan aktif dengan dasar pancasila
Nusantara tanggung jawab kita

Reff:
Hari santri hari santri hari santri
Hari santri bukti cinta pada negeri
Ridho dan rahmat dari ilahi
Nkri harga mati

Ayo santri ayo santri ayo santri
Ayo ngaji dan patuh pada kyai
Jayalah bangsa, jaya negara
Jayalah pesantren kita

Mari bersiap kita berangkat
Ke pesantren dengan penuh samangat
Raih cita cita luruskan niat
Mengabdi tuk kemaslahatan umat

Back to reff
***

Jayalah bangsa negara
Jayalah indonesia
Jayalah indonesia

Link:
Audio Lagu Hari Santri 2019
Adio Lagu Resolusi Jihad Hari Santri 2016

MUSA AHMAD MANTAN BUPATI LAMPUNG TENGAH AJAK WARGA BERDAMAI

Lampung Tengah, LM- Untuk mengatasi kerusuhan antar dua dusun di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih yang terjadi malam tadi, Jum'at malam agar tidak meluas, Mantan Wakil Bupati Lampung Tengah, Hi Musa Ahmad S. Sos turun langsung untuk membantu meredam amarah antar kedua kelompok tersebut. 

Musa mengatakan, warga dua dusun tersebut untuk sama-sama intropeksi diri dan tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah. Dirinya juga mengajak kepada seluruh warga untuk berfikir positif dan tetap terus hidup berdampingan. "Mari kita semua sadar diri dan berfikir positif agar kita tetap bisa hidup berdampingan disini," katanya kepada dua belah pihak warga yang terlibat kerusuhan, Sabtu (18/5/2019).

Sambungnya, Dirinya mengharapkan  permasalahan ini dapat diselesaikan tanpa meminta bantuan dari pihak luar yang bisa merugikan kampung sendiri. Dirinya menyarankan agar permasalahan tersebut diserahkan kepada perangkat kampung, tokoh masyarakat dan pihak berwajib yang bisa memberikan solusi yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan. "Saya berharap persoalan ini jangan sampai ditunggangi dari pihak luar yang seakan berpihak pada kita justru malah menghancurkan kita. Serahkan persoalan ini kepada perangkat kampung dan pihak kepolisian yang bisa memberikan solusi terbaik," jelasnya. 

Mediasi ini juga dihadiri oleh Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, Forkopimda setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan warga kedua dusun yang terlibat kerusuhan. 

Dalam sambutannya, Loekman prihatin dengan kejadian ini dan seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah. Menurutnya kejadian yang kecil menjadi besar, yang di lakukan seseorang akhirnya membawa orang banyak. "Saya prihatin, kenapa tidak diselesaikan secara musyawarah. Kejadian ini hanya gara-gara seseorang dan akhirnya merambat luas," kata Loekman. 

Lanjut Loekman, Pemda setempat akan membuat patung monumen perdamaian di Lamteng. Hal ini diharapkan bisa mengingatkan kepada anak cucu bahwa ada kesepakatan perdamaian yang telah tercapai. "Kedepannya saya akan buat patung perdamaian sebagai pengingat untuk anak cucu kita," ungkapnya. 

Ditempat yang sama Kapolres Lamteng AKBP I Made Rasma mengucapakan terimakasih kepada seluruh kepala kampung dan tokoh masyarakat yang telah membantu pihaknya meredam kerusuhan dan berharap kejadian seperti tidak terulang lagi. ”Saya banyak berterimakasih kepada seluruh kepala kampung yang telah membantu kami dan saya harap kejadian ini tidak terulang lagi,”tutupnya.

RAB Dana Desa Harus Dipajang di Balai Desa

RAB Dana Desa Harus Dipajang di Balai Desa

Jakarta – Berbagai cara kepala desa untuk korupsi dana desa, salah satunya saja yang pertama sekali di lakukan kepala desa untuk membodohi masyarakat nya adalah RAB bangunan desa tersebut di rahasiakan,

bukti seorang kepala desa kalau mau bicara jujur dalm membangun maka dia wajib memajangkan RAB bangunan di kantor balai desa yang mana tujuan nya agar semua masyarakat tau apa saja yang di bangun dan apa saja yang akn di belanjakan berikut harga satuan nya, itu wajib karna dana tersebut untuk masyarakat desa setempat bukan dana kepala desa, bukan nya kepala desa dan perangkat sudah di gaji untuk bekerja, dan bukan di gaji untuk merampok uang rakyat.

Untuk semua masyarakat desa yang mana desa nya mendapatkan bantuan pusat yaitu dana desa maka wajib masyarakat beramai-ramai mempertanyakan dan mengetahi satuan RAB bangunan dana desa, dikarena kan itu hak masyarakat bukan hak kepala desa, dan apabila kepala desa tak mau maka wajib masyarakat beramai-ramai demo tuntut kepala desa untuk mundur, berarti kepala desa mu tak mampu menjadi pelayan kalian.

Masyarakat di jaman era serba moderen sekarang ini di tuntut untuk pintar, di tuntut untuk berani mana yang hak kalian dan mana yang hak kepala desa, hak kepala desa untuk anggaran itu hanya sebatas gaji, dan kalau uang bangunan dana desa itu adalah hak masyarakat, jangan maling ayam saja kalian adili tapi maling uang kalian yg miliaran kalian hanya diam saja, ujar tokoh masyarakat.

Di dalam RAB bangunan itu ada mutu dan kwalitas bangunan, yang mana contoh misalkan adukan semen itu harus 1×4 maka masyarakat berkewajiban untuk mengontrol, dan sekarang ini dari kementrian perdesaan di tuntut semua bangunan dana desa yaitu mutu yang di utamakan.

Bagi masyarakat desa apabila kepala desa tak mau memajangkan RAB bangunan di balai desa maka wajib masyarakat berdemo dan tuntut kepala desa tersebut untuk mundur, ganti yang lain, yang lebih baik dan jujur masih banyak, ujar tokoh masyarakat. 

Hasil Final Rekapitulasi Suara KPU Suara di 27 Provinsi

Jakarta - Rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pemilu 2019 terus berlangsung. KPU telah menuntaskan rekapitulasi untuk 27 provinsi.

Dirangkum detikcom, Jumat (17/5/2019), ke-27 provinsi itu adalah Kalimantan Selatan, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Sumatera Selatan, NTB, Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat.

Dari 27 provinsi itu, tercatat pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menguasai 16 di antaranya, yaitu Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau.

Sedangkan sisanya, yaitu 11 provinsi, dimenangi capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain untuk pilpres, rekapitulasi yang sudah dimulai sejak Jumat, 10 Mei, itu dilakukan untuk pileg yang melibatkan saksi dari partai politik peserta pemilu serta Bawaslu. Sampai saat ini, proses rekapitulasi yang digelar di KPU itu masih terus berlangsung.

Berikut ini rincian data rekapitulasi hasil Pilpres untuk 14 provinsi yang dilakukan KPU sejauh ini:

1. Bali

Pilpres
Pasangan 01: 2.351.057
Pasangan 02: 213.415

Jumlah suara sah: 2.564.472
Suara tidak sah: 52.338
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 2.616.810

2. Bangka Belitung

Pilpres
Pasangan 01: 495.729
Pasangan 02: 288.235

Jumlah suara sah: 783.964
Suara tidak sah: 22.927
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 806.891

3. Kalimantan Utara

Pilpres
Pasangan 01: 248.239
Pasangan 02: 106.162

Jumlah suara sah: 354.401
Suara tidak sah: 4.840
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah: 359.241

4. Kalimantan Tengah

Pilpres
Pasangan 01: 830.948
Pasangan 02: 537.138

Jumlah suara sah: 1.368.086
Suara tidak sah: 3.3612
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 1.401.698

5. Gorontalo

Pilpres
Pasangan 01: 369.803
Pasangan 02: 345.129

Jumlah suara sah: 714.932
Suara tidak sah: 8.148
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 723.080.

6. Bengkulu

Pilpres
Pasangan 01: 583.488
Pasangan 02: 585.999

Jumlah suara sah: 1.169.487
Suara tidak sah: 26.862
Jumlah suara sah dan tidak sah: 1.196.349

7. Kalimantan Selatan

Pilpres
Pasangan 01: 823.939
Pasangan 02: 1.470.163

Jumlah suara sah: 2.294.102
Suara tidak sah: 88.001
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.382.103

8. Kalimantan Barat

Pilpres
Pasangan 01: 1.709.896
Pasangan 02: 1.263.757

Jumlah suara sah: 2.973.653
Suara tidak sah: 56.256
Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.029.909

9. Sulawesi Barat

Pilpres
Pasangan 01: 475.312
Pasangan 02: 263.620

Jumlah Suara Sah: 738.932
Suara Tidak Sah: 12.147
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 751.079

10. Yogyakarta

Pilpres
Pasangan 01: 1.655.174
Pasangan 02: 742.481

Jumlah Suara Sah: 2.397.655
Suara Tidak Sah: 52.024
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.449.679

11. Kalimantan Timur

Pilpres
Pasangan 01: 1.094.845
Pasangan 02: 870.443

Jumlah suara sah: 1.965.288
Suara tidak sah: 37.993
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.003.281

12. Lampung

Pilpres
Pasangan 01: 2.853.585
Pasangan 02: 1.955.689

Jumlah suara sah: 4.809.274
Suara tidak sah: 86.311
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.895.585

13. Maluku Utara

Pilpres
Pasangan 01: 310.548
Pasangan 02: 344.823

Jumlah suara sah: 655.371
Suara tidak sah: 10.243
Jumlah suara sah dan tidak sah: 665.614

14. Sulawesi Utara

Pilpres
Pasangan 01: 1.220.524
Pasangan 02: 359.685

Jumlah Suara Sah: 1.580.209
Suara Tidak Sah: 14.096
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.594.305

15. Provinsi Jambi

Pilpres
Pasangan 01: 859.833
Pasangan 02: 1.203.025

Jumlah Suara Sah: 2.062.858
Suara Tidak Sah: 48.470
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.111.328

16. Provinsi Sulawesi Tengah

Pilpres
Pasangan 01: 914.588
Pasangan 02: 706.654

Jumlah Suara Sah: 1.621.242
Suara Tidak Sah: 18.821
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.640.063

17. Provinsi Jawa Timur

Pasangan 01: 16.231.668
Pasangan 02: 8.441.247

Jumlah suara sah: 24.672.915
Suara tidak sah: 838.326
Jumlah suara sah dan tidak sah: 25.511.241

18. Provinsi NTT

Pilpres
Pasangan 01: 2.368.982
Pasangan 02: 305.587

Jumlah suara sah: 2.674.569
Suara tidak sah: 43.895
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.718.464

19. Provinsi Sumatera Selatan

Pilpres
Pasangan 01: 1.942.987
Pasangan 02: 2.877.781

Jumlah suara sah: 4.820.768
Suara tidak sah: 117.817
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.938.585

20. Sulawesi Tenggara

Pilpres
Pasangan 01: 555.664
Pasangan 02: 842.117

Jumlah Suara Sah: 1.397.781
Suara Tidak Sah: 27.625
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.425.406

21. Provinsi Jawa Tengah

Pilpres
Pasangan 01: 16.825.511
Pasangan 02: 4.944.447

Jumlah Suara Sah: 21.769.958
Suara Tidak Sah: 606.514
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 22.376.472

22. Sumatera Barat

Pilpres
Pasangan 01: 407.761
Pasangan 02: 2.488.733

Jumlah Suara Sah: 2.896.494
Suara Tidak Sah: 40.225
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.936.719

23. Provinsi Kepulauan Riau

Pilpres
Pasangan 01: 550.692
Pasangan 02: 465.511

Jumlah Suara Sah: 1.016.203
Suara Tidak Sah: 14.665
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.030.868

24. Provinsi Banten

Pilpres
Pasangan 01: 2.537.524
Pasangan 02: 4.059.514

Jumlah Suara Sah: 6.597.038
Suara Tidak Sah: 194.128
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 6.791.166

25. Provinsi Aceh

Pilperes
Pasangan 01: 404.188
Pasangan 02: 2.400.746

Jumlah Suara Sah: 2.804.934
Suara Tidak Sah: 83.326
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.888.260

26. Provinsi NTB

Pilpres
Pasangan 01: 951.242
Pasangan 02: 2.011.319

Jumlah Suara Sah: 2.962.561
Suara Tidak Sah: 78.125
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 3.040.686

27. Provinsi Jawa Barat

Pasangan 01: 10.750.568
Pasangan 02: 16.077.446

Jumlah Suara Sah: 26.828.014
Suara Tidak Sah: 648.065
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 27.476.079

KPU: BPN Tak Pernah Adukan Kecurangan Saat Rekapitulasi Nasional:

85 Anggota DPRD Lampung Terpilih Hasil Pleno KPU Lampung

Pembacaan rapat pleno selesai pukul 00.00 WIB. namun, proses tandatangan dan berita acara berlangsung hingga pagi hari.

Sejumlah saksi dan komisioner KPU buka puasa bersama di ballroom Hotel Novotel sembari menunggu pencetakan hasil pleno.

Ratusan berkas harus ditandatangani komisoner KPU Lampung yang akan diserahkan kepada saksi.

Hingga pukul 07.00 WIB proses tandatangan masih berlangsung.

Dari hasil pleno ini diketahui, tidak ada perubahan signifikan yang mengubah komposisi caleg yang diprediksi terpilih.

Sementara kursi terpilih akan ditetapkan KPU Lampung setelah tahapan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

“Nanti jika tidak ada gugatan di MK, maka KPU akan melakukan perangkingan untuk kemudian pleno penetapan kursi terpilih,” kata ketua KPU Lampung Nanang, Trenggono.

Tribunlampung.co.id mencoba memprediksi 85 anggota DPRD Lampung terpilih berdasarkan hitungan pleno KPU Lampung.

 85 Calon Anggota DPRD Lampung Hasil Perhitungan Pleno KPU Provinsi Lampung:

Dapil I Bandar Lampung, Kuota 11 Kursi:

1. PDIP – Eva Dwiana Herman HN

2. PKS -  Ade Utami Ibnu

3. PAN – Yusirwan

4. Gerindra – Rakhmad Mirzani Djausal

5. PDIP – Kostiana

6. Nasdem – Fauzan Sibron

7. Golkar – Azwar Yacub

8. PDIP – AR Suparno

9. Demokrat – Budiman AS

10. PKS – Syarief Hidayat

11. PDIP – Apriliati

 Lampung II Lampung Selatan, Kuota 10 Kursi

1.       PDI Perjuangan - Sahlan Syukur

2.       Golkar - Toni Eka Chandra 24.159

3.       PKS  - Antoni Imam

4.       Gerindra  Fahrorrozi

5.       PKB – Oktarijaya

6.       NasDem - Wahrul Fauzi Silalahi

7.       PAN  Ahmad Fitoni

8.       PDI Perjuangan - Lesti Putri Utami

9.       Demokrat - Raden Muhammad Ismail

10.   PDI – P Nurul Ikhwan

Dapil 3 Pesawaran, Metro dan Pringsewu :

1. PDIP - Nurhasanah

2. Golkar - Ririn Kuswantari

3. PKS - Johan Sulaiman

4. Gerindra - Elly Wahyuni

5. PKB - Hanifah

6. Demokrat - Angga Satria Pratama

7. PAN - A. Iswan Cahya

8. PDIP - Watoni Nurdin

9. NasDem - Siti Rahma

10. PPP - Suprianto

11. Golkar - FX Siman

Dapil 4  Tanggamus, Pesibar, dan Lambar :

1. PDIP - Yanwar Irawan

2. Gerindra - Mukhlis Basri

3. NasDem - Nuril Anwar

4. Demokrat - Amaludin

5. PDIP - Dadang Sumpena

6. PAN - Joko Santoso

7. PKB - Azuansyah

8. Golkar - Supriadi Hamzah

9. PKS - Heni Susilo

10. Gerindra - Mirzalie

DPRD Lampung Dapil 5 Lampura – Way Kanan, Kuota 11 Kursi :

1. PKB - Soni Setiawan

2. Gerindra - Pattimura

3. PDIP - Tulus Purnomo

4. PDIP - Yose Rizal

5. Golkar - Darlian Pone

6. NasDem - Imam Syuhada

7. NasDem - Mardiana

8. PKS - Mardiani Umar

9. PAN - Darwin Hifni

10. Demokrat - Yozi Rizal

11. Demokrat - Deni Ribowo

Dapil 6 Tuba, Tubaba, dan Mesuji :

1. PDIP - Ketut Rameo

2. Gerindra - Very Agusli

3. Golkar - Ismed Roni

4. NasDem - Budi Yuhanda

5. PKB - Maulidah Zauroh

6. PAN - Suprapto

7. Demokrat - Hanifah

8.PDIP -  Budhi Condro Wati

9. Gerindra - Mikdar Ilyas

10. PKS  - Semin

Kursi DPRD Provinsi Lampung dari dapil 7 Lampung Tengah, kuota 12 kursi:

1. PDIP - Mingrum Gumay  

2. PDIP - Ni Ketut Dewi Nadi

3. Golkar - I Made Bagiasa 

4. Golkar - Musa Ahmad

5. Gerindra - Ikhwan Fadil

6. Gerindra - I Made Suarjaya

7. PKB - Jauharoh

8. PKB - Maksum Asrori

9. NasDem - Asih Fatwanita

10. PAN - Abdullah Sura Jaya

11. Demokrat - Midi Iswanto

12. PKS - Mufti Salim

Prediksi anggota DPRD Lampung Dapil 8, Lampung Timur:

1. Ketut Erawan  (PDI P)

2. Hj. Binti Amanah  (PKB)

3. M. Khadafi Azwar (Demokrat)

4.  Azwarhadi (Golkar)

5. Ismail Jafar Lc (PKS)

6. Ahmad Giri Akbar (Gerinda)

7. H. Garica Reza Pahlevi (Nasdem)

8. Ferliska Ramadhita Johan (PDI P)

9. Noverisman Subing (PKB)

10.Asep Makmur (Demokrat)

Disclaimer: kursi terpilih akan ditetapkan KPU Lampung dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih. Simulasi ini menggunakan metode sainte lague dengan merujuk hasil pleno KPU Provinsi Lampung, Minggu (12/5/2019)

Peneliti: Secara Pertahanan Ibu Kota Harus Kuat

Ibu Kota Harus Kuat dari Segi Pertahanan Militer

Dari segi demografi dan tata kota, Jakarta jelas punya banyak kekurangan. Tapi dari segi geografi militer, Jakarta dinilai punya skala pertahanan yang cukup tinggi.

Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI dalam simulasi penanggulangan teror di Ancol, Jakarta (9/4/2019) (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga/aww).

Untuk pengalaman audio yang lebih baik, download aplikasi KBR Prime

  

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Ibu kota akan dipindah ke luar pulau Jawa (29/4/2019).

Tentu ada banyak persiapan yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan rencana tersebut.

Salah satunya, pemerintah perlu mempertimbangkan segi pertahanan militer dalam memilih Ibu kota baru.

Hal ini pernah dikaji oleh Makmur Supriyatno, seorang Brigadir Jenderal TNI sekaligus akademisi di bidang geografi dan manajemen pendidikan.

Dalam makalah riset berjudul Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau dari Perspektif Geografi Pertahanan (Jurnal Pertahanan Vol. 3, 2013), ia menyebut bahwa Ibu kota merupakan titik sentral bagi pertahanan nasional.

Ibu Kota: Titik sentral Pertahanan Nasional

Menurut Makmur (2013), sebuah negara akan dinyatakan kalah perang jika Ibu kotanya sudah jatuh ke tangan lawan.

Dalam perang antara Amerika Serikat (AS) dan Irak, misalnya, pemerintahan Saddam Husein baru dinyatakan kalah setelah tentara AS menduduki Baghdad.

Begitu pula dengan Indonesia. Bila terjadi perang atau invasi, maka Indonesia tidak akan kalah selama Jakarta belum dikuasai musuh.

Karena itu, Makmur (2013) menekankan bahwa pemindahan Ibu kota negara harus didasarkan pada pertimbangan militer yang kuat.

Jakarta dari Segi Pertahanan Militer

Dari segi demografi dan tata kota, Jakarta jelas punya banyak kekurangan. Mulai dari penduduk yang sangat padat, sanitasi buruk, kemacetan parah, rawan banjir, polusi, sampah, dan lain sebagainya.

Namun jika dilihat dari segi pertahanan militer, Makmur (2013) menilai Jakarta cukup kuat dan cocok menjadi Ibu Kota Negara.

Pertama, Jakarta relatif jauh dari garis batas internasional yang kerap jadi medan tempur angkatan bersenjata.

Kedua, Jakarta punya kota-kota satelit yang bisa menjadi benteng sekaligus lokasi pelarian darurat pemimpin nasional.

Di sisi selatan, Jakarta dilindungi Bogor dan Depok. Di sisi Barat ada Serang, Pandeglang dan Tangerang. Sedangkan di sisi Timur, ada Bekasi. Kerawanan hanya datang dari Utara, karena berhadapan langsung dengan laut.

Ketiga, pemusatan kekuatan militer berada di Jakarta. Kota ini juga dikelilingi instalasi militer mulai dari satuan tempur, bantuan tempur, serta satuan bantuan administrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Jakarta menjadi kota dengan skala pertahanan yang tinggi.

Namun, Makmur (2013) juga menilai bahwa Jakarta lemah dari segi logistik. Sebagian besar kebutuhan logistik Jakarta masih didatangkan dari daerah lain, sehingga ketika terjadi perang, pasokannya rawan terhambat atau diganggu musuh.

Jakarta juga berlokasi di dekat laut dan pantai. Apabila angkatan laut musuh memiliki kekuatan besar, maka Jakarta berpeluang dikalahkan melalui jalur ini.

Kekuatan Ibu Kota dari Segi Pertahanan Militer

Menurut Makmur (2013), jika Ibu kota hendak dipindah, penentuan lokasinya perlu memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Jauh Dari Pantai

Pantai biasanya menjadi daerah pertempuran, daerah pangkal perlawanan dan sasaran penghancuran. Karena itu, Ibu kota sebaiknya tidak berada di tepi pantai.

Makmur (2013) menyebut sebaiknya Ibu kota berada di tengah daratan suatu pulau. Dengan begitu lokasinya tidak terjangkau tembakan kapal, serta tidak menjadi medan tempur yang rentan menghancurkan infrastruktur dan simbol-simbol kenegaraan.

2. Memiliki Perbukitan atau Pegunungan

Ibu kota sebaiknya memiliki perbukitan atau pegunungan. Dengan begitu militer punya kesempatan untuk merintangi serangan udara, atau minimal mengurangi kemampuan manuver air power musuh.

3. Dikelilingi Kota Satelit

Makmur (2013) juga menilai, Ibu kota sebaiknya dikelilingi kota satelit. Saat terjadi serangan, kota-kota tersebut bisa berperan sebagai benteng sekaligus tempat perlindungan tokoh nasional.

4. Dikelilingi Instansi dan Satuan Militer

Ibu kota juga perlu dikelilingi satuan militer untuk memudahkan pengerahan kekuatan dalam kondisi darurat.

Makmur (2013) juga menyebut perlunya kajian lebih lanjut tentang pemindahan Ibu kota yang melibatkan pakar geografi, pengembangan wilayah, tata kota, dan berbagai ahli terkait lainnya.

(Sumber: Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau dari Perspektif Geografi Pertahanan, Jurnal Pertahanan Vol. 3, 2013)

Netizen Ini Ungkap Cara Jahat Prabowo Kuasai Lahan di Sumatera Barat

Seorang pengguna Facebook, Sudarto Toto, memberikan kesaksiannya saat menangani advokasi untuk masyarakat Sumatera Barat terhadap “penguasaan lahan” di era Presiden Soeharto. Simak tulisannya.

Sekilas Penguasaan Lahan Oleh Prabowo yang 300 ribu ha. lebih dan kroni-kroni Soeharto lainnya, ini yang saya pahami dan pernah terlibat menangani.

Masih soal lahan. Berdasarkan UUPA 1960, tanah yang sudah bersertifikasi HGU itu adalah menjadi tanah negara. Meskipun tanah dimaksud berasal dari tanah ulayat adat.

Sejarah konsesi lahan dan bagi-bagi lahan di Indonesia atas tanah negara maupun tanah ulayat adat yang diberi alas haq HGU itu terjadi tahun 1980-an yakni setelah UU Desa 1979 berlaku secara efektif. Termasuk di tahun-tahun itulah Prabowo dan antek-antek Soeharto berpesta pora bagi-bagi lahan.

Penyeragaman sistem pemerintahan menjadi desa dalam UU Desa 1979 itu membuat Nagari di Sumatera Barat, Nanggro di Aceh, serta satu kesatuan masyarakat hukum adat menjadi luluh lantak.

Dan pembagian konsesi tidak seindah yang diceritakan Prabowo semalam, yang menyatakan daripada dikuasai asing lebih baik saya yang menguasai lahan karena saya nasionalis. Nasionalis dapurmu. Mana ada seorang nasionalis kuasai 300 ha. lebih untuk satu orang.

Kasus di Sumatera Barat misalnya, Prabowo atas nama PT TKA itu punya kuasa atas HGU 20 ribu hektar. Cara pengambilannya juga nggak indah, karena di Sumatera Barat itu punya sistem soal tanah ulayat. Baik ulayat nagari, suku maupun ulayat kaum.

Perontokan ulayat nagari dimulai dengan penyeragaman sistem pemerintahan menjadi desa model di Jawa. Akibatnya alayat nagari “seperti tak bertuan”. Di saat itulah tanah ulayat diberi alas hak HGU untuk dibagi-bagi ke kroni-kroni Soeharto.

Dan karena militerisme di era Soeharto ada tanah hutan ulayat yang dibuka pura-pura untuk latihan perang tentara, lama-lama dikuasai. Itu terjadi di banyak tempat di Sumatera Barat. Antara lain di Dharmasraya yang dulunya masuk kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan Padang Menggatas di Kab. 50 Kota.

Setelah HGU dibagi-bagi untuk mengolahnya bagaimana? Kan butuh dana untuk buka lahan? Tahun 1985 Soeharto buat program kredit lunak tanpa anggunan yang dikenal kredit KKPA. Dan sejak saat itulah muncul OKB dari kroni-kroni Soeharto ya tentunya termasuk anak dan mantunya.

Kredit tanpa anggunan dan lahan yang dibuka berisi kayu-kayu berkualitas di hutan plus rotan dan manau. Terus dibuka sebagian ditanami sawit. Bagi kroni soeharto yang pemalas, cukuplah olah hasil hutannya nggak perlu ditanami sawit. Saat itulah banyak tanah mangkrak, sehingga masyarakat masuk. Terjadilah konflik agraria.

Di PT TKA milik Prabowo pada 2007 saja masih terjadi penembakkan terhadap warga. Dan saya cukup paham soal sengketa lahan di PT. TKA. Sayang soal data berapa ratus ribu tanah HGU yg dikuasai baik asing (Malaysia, Singapura dan Jerman) itu hilang bersama hilangnya laptop saya.

Malam tadi kalau debatnya dengan saya dengan gaya NGO, tak kuliti Prabowo. Karena saya pernah menangani sengketa lahan PT. TKA yang dikuasai Prabowo seluas 20 ribu ha. di Dharmasraya dan Solok Selatan.

______

PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di dirikan tahun 1984, bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat dengan luas lahan produktif baik inti maupun plasma sekitar 20 ribu ha, yang terdiri dari 3 kabupaten yaitu: Kab. Solok Selatan, Kab. Dhamasraya, dan Kab. Bungo.

PT. TKA terdiri dari 5 kebun inti dan 1 divisi pengembangan areal inti dan plasma. Direktur Utama PT. TKA adalah Prabowo Subianto.

Sumber; https://peranperempuan.id/netizen-ini-ungkap-cara-prabowo-kuasai-lahan-di-sumatera-barat/

KPU Yakin Capres-Cawapres Mendaftar di Hari Terakhir Masa Pendaftaran

    

JAKARTA, JejakNUsantara  - Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meyakini calon presiden dan calon wakil presiden akan mendaftarkan diri di hari terakhir masa pendaftaran pada Jumat (10/8/2018).

Pasalnya, hingga H-2 pendaftaran ditutup, belum ada tim partai politik atau capres-cawapres yang mengonfirmasi rencana kehadirannya ke KPU untuk mendaftar.

"Belum ada yang konfirmasi, kalau belum ada yang konfirmasi berarti sampai besok belum ada yang daftar," kata Arief di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (8/8/2018).

Arief mengatakan, pihaknya yakin tim parpol atau capres-cawapres akan mengonfirmasi ke KPU selambat-lambatnya H-1 penutupan masa pendaftaran, Kamis (9/8) besok.

"Kita tunggu, kalau besok ada yang konfirmasi berarti tanggal 10 daftar (capres-cawapres)," ujar Arief.

Ia juga kembali mengingatkan kepada capres dan cawapres untuk mendaftar sesuai jadwal. Hal ini supaya KPU tidak perlu menyelenggarakan perpanjangan masa pendaftaran.

"Saya ingin mengingatkan kembali, negara ini urusannya banyak, jadi kami mohon paslon capres dan cawapres didaftarkan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU," tutur Arief.

KPU telah menggelar pendaftaran capres-cawapres sejak Sabtu (4/8/2018) di kantor KPU Pusat. Pendaftaran akan ditutup pada Jumat (10/8) pukul 24.00 WIB.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai jadwal pasangan capres-cawapres mendaftarkan diri ke KPU.

PMII METRO GALANG DANA PEDULI LOMBOK

JejakNUsantara: Metro- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Metro Lampung melakukan Penggalangan Dana untuk Korban Gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (07/08).
Agenda tersebut terfokus di beberapa titik keramaian di Kota Metro yaitu Taman Kota Metro, Tugu Pena dan Sekitar Pasar Cendrawasih.
Sekretaris Cabang PMII Metro Ahmad Sabiqul Mustofa mengatakan bahwa penggalangan ini dilakukan atas intruksi Pengurus Besar PMII.
“PB PMII mengintruksikan sahabat-sahabat PMII di seluruh Indonesia untuk melakukan penggalangan dana, ini dilakukan sebagai wujud kepeduliaan PMII atas bencana yang menimpa saudara kita di Lombok”
Selain turun ke jalan, PMII Metro juga menghibur para pengguna jalan dengan musik akustik.

Hakim Nyatakan JAD Organisasi Terlarang

Pimpinan JAD Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M Ali (kiri) mengikuti sidang perdana pembubaran Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (24/7/2018). Dalam sidang tersebut, JAD didakwa sebagai kelompok yang menggerakan teror di Indonesia dan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan objek vital.

Jakarta: JejakNUsantara- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh hakim Aris Bawono Langgeng dalam vonisnya pada Selasa menyatakan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai organisasi terlarang yang harus dibubarkan karena melanggar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme.

Dalam bagian pertimbangan, majelis hakim menyatakan sependapat dengan tim penuntut umum bahwa aksi teror yang dilakukan sejumlah anggota JAD terkait dengan organisasi itu.

Jaksa sebelumnya menuntut majelis hakim membekukan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau Daesh, atau ISIL atau IS dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang

Pada Jumat (27/7), kuasa hukum Asludin Hatjani menyampaikan nota pembelaan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin bin M. Ali, yang antara lain menyatakan bahwa aksi-aksi teror yang disebut tim jaksa dalam dakwaan tidak terkait langsung dengan JAD.

Kuasa hukum JAD membantah semua dakwaan jaksa dan meminta organisasi itu dibebaskan dari segala tuntutan. Namun jaksa menolak nota pembelaan terdakwa. Jaksa menilai JAD sebagai organisasi yang membahayakan masyarakat banyak dan meminta hakim melarangnya.

JAD, yang merupakan organisasi bukan berbadan hukum, diduga terkait dengan serangan teror seperti ledakan bom di kawasan Thamrin di Jakarta, ledakan di Bandung, ledakan bom Molotov di Samarinda, serangan di Mako Brimob Depok, dan aksi  bom bunuh diri di Surabaya.

Argumentasi JK Soal Masa Jabatan Cawapres Dianggap Tak Tepat

Photo :Sekretariat Wapres.

Wapres Jusuf Kalla.

JejakNUsantara – Argumentasi Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yang disampaikan kuasa hukumnya, Irman Putra Sidin mengenai masa jabatan wakil presiden bisa lebih dari dua periode dinilai keliru. Karena, dalam undang-undang sudah jelas tertulis jabatan presiden-wakil presiden dibatasi dua periode.

Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti menyampaikan, masa jabatan presiden-wakil presiden harus dibatasi, hal itu jelas tertulis dalam Pasal 7 UUD 1945. Pasal itu berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Sudah luar biasa jelas jabatan presiden-wakil presiden harus dibatasi. Kalau dipisahkan seperti argumen JK dan kuasa hukum, tidak tepat secara konstitusional,” kata Bivitri, Rabu 25 Juli 2018.

Sedangkan kuasa hukum JK, Irmanputra Sidin menyatakan, frasa dalam Pasal 7 UUD 1945 harus diperjelas hingga JK bersedia menjadi pihak terkait. Dia menilai frasa satu kali masa jabatan itu hanya untuk jabatan presiden.

"Frasa hanya satu kali masa jabatan itu hanya frasa untuk pemegang kekuasaan jabatan presiden, bukan untuk wakil presiden," tutur Irman.

Menanggapi itu, Bivitri menyatakan presiden dan wakil presiden adalah satu kelembagaan, lembaga kepresidenan yang sama-sama punya pengaruh. Sehingga pemilihannya pun satu paket, karena posisi wapres bukan seperti menteri.

"Kalau terpisahkan sistem ketatanegaraan kita jadi kacau, dimana pun di negara seluruh dunia itu memang dalam satu paket presiden-wakil presiden, enggak dipisah,” ujarnya.

Ia menegaskan kembali secara gramatikal bahwa sudah jelas dalam UU mestinya tidak diinterpretasikan dengan berbagai metode lain, karena tafsir di konstitusi sudah jelas.

Lebih jauh, Bivitri menyampaikan jika uji materi terhadap Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Perindo dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka hal itu membahayakan sistem ketatanegaraan.

Kekhawatiran yang bisa muncul jika uji materi itu dikabulkan adalah akan disusul dengan uji materi pada semua level pemerintahan dan lembaga yang masa jabatannya dibatasi, dan saat masa jabatan tidak dibatasi maka berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

"Bisa-bisa yang lain membangun argumen serupa hingga tidak ada pembatasan kekuasaan untuk berbagai macam jabatan publik. Kita seperti mundur ke tahun 1998 dulu dan tidak bagus untuk regenerasi politik," katanya.

Ormas PGN Ngotot Tolak Ceramah Ustaz Abdul Somad di Semarang

JejakNUsantara – Organisasi massa Patriot Garuda Nusantara atau PGN Jawa Tengah, bersikeras menolak dakwah Ustaz Abdul Somad atau UAS di Kota Semarang, Jawa Tengah. Rencananya ustaz kondang itu akan mengisi pengajian di dua lokasi.

Ketua PGN Jawa Tengah, Mohammad Mustofa Mahendra membenarkan, jika pihaknya menolak kehadiran Ustaz Somad di Semarang. Hal itu dikuatkan dengan surat edaran penolakan yang kini telah beredar luas.

Alasan organisasinya menolak kehadiran Ustaz Somad karena menuding jika penceramah kelahiran Silo Lama, Asahan Sumatera Utara itu sebagai tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Somad itu kan HTI. Kok masih diberi ruang (ceramah). Walau mulutnya sudah bilang sudah tobat," kata Mustofa saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 25 Juli 2018.

Sesuai jadwal, UAS akan mengisi acara tabligh akbar di Lapangan Leboh Raya, Pedurungan Kidul pada Senin 30 Juli 2018. Kemudian, UAS akan mengisi acara kajian subuh akbar di masjid Jami' Jatisari BSB, Mijen pada Selasa 31 Juli 2018.

Mustofa menyayangkan pihak penyelenggara acara yang lebih memilih mengundang Ustaz Somad. Ia menuding bahwa acara itu juga diinisasi ormas radikal. Ia menyarankan akan lebih baik jika pengajian tersebut diisi oleh sejumlah kiai kondang di Jawa Tengah yang juga ulama Nahdhatul Ulama seperti Gus Yusuf, Habib Luthfi dan sejumlah tokoh besar NU lainnya.

Ia menuding bahwa adanya rencana demo sejumlah orang yang mendukung kehadiran Ustaz Somad dengan alasan menyuarakan kebebasan ideologi Islam sebagai sesuai yang tak patut. Karenanya organisasinya siap melakukan perlawanan.

"Ideologi Islam apa? Sudah jelas dasar negara kita itu Pancasila, dia mau bikin ideologi apa lagi? Kalau mau bikin ideologi itu kan berarti makar," ujarnya.

Mustofa menegaskan telah bertemu dengan aparat kepolisian dan TNI membicarakan terkait benturan dan penolakan terhadap kehadiran UAS. "Bapak-bapak Kepolisan dan Tentara tadi sudah ketemu, intinya mereka tidak mau ada tabrakan, "katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal, menyatakan tidak ada yang berhak melarang kehadiran Ustaz Somad di acara itu.

"Siapapun kalau mengeluarkan surat edaran silahkan saja. Tapi itu tidak mempunya kekuatan hukum yang tetap. Mana ada ormas yang melarang, " katanya di Mabes Poli Jakarta Selatan.

PEDULI WARGA YANG TERTIMPA MUSIBAH KEBAKARAN, GP ANSOR RUMBIA SERAHKAN BANTUAN 52 ZAK SEMEN

JejakNUsantara-RUMBIA- GP Ansor Rumbia memberikan bantuan kepada keluarga korban kebakaran di Kelurahan/Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia, Rabu (18/07). Pemberian bantuan ini diharapkan meringankan beban penderitaan warga yang terkena bencana dan dapat dipergunakan untuk membangun kembali rumah korban yang terbakar.

Bencana kebakaran sebelumnya menghanguskan 1 rumah milik Bapak Hani Warga Dusun 2 kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbai Kabupaten Lampung Tengah.

Perinstiwa Tersebut Terjadi pada pukul 12.30 WIB, Adapun Penyebab kebakaran di akibatkan meledaknya kompor gas (14/7).

Penghuni rumah dalam keadaan selamat, Menurut keterangan sahabat Saroji Kasatkoryon Banser Rumbia kerugian kebakaran tersebut di taksir kurang lebih 40 juta Lebih, selain itu surat - surat berharga tidak bisa terselamatkan.

"GP Ansor Rumbia, menyerahkan bantuan 52 Zak semen kepada keluarga korban sebagai stimulan," terang Ketua GP Ansor Rumbia Daud Rais Abdillah, S.Pd.I, yang mendatangi lokasi kejadian pada Selasa (18/08) sore.
Harapannya kata dia, keluarga korban dapat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.
Menurut Gus Daud yang juga Putra dari pengasuh Pondok Pesantren Daruth Thauhid Al Hasaniyah, pemberian bantuan ini diserahkan langsung kepada keluarga korban.

Bencana kebakaran tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menyebabkan kerugian materiil terutama karena ada barang berharga di rumah korban.

Lihat videonya:

https://youtu.be/uRb9UGImA6s

https://youtu.be/NckNWQO_Nfc

Link; video kejadian

https://youtu.be/NckNWQO_Nfc

https://youtu.be/uRb9UGImA6s

KEBAKARAN HEBAT LULUH LANTAKKAN RUMAH WARGA

 

JejakNUsantara-RUMBIA-Bencana kebakaran sebelumnya menghanguskan 1 rumah milik Bapak Hani Warga Dusun 2 kampung Rukti Basuki kecamatan Rumbai Kabupaten Lampung Tengah.

Perinstiwa Tersebut Terjadi pada pukul 12.30 WIB, Adapun Penyebab kebakaran di akibatkan meledaknya kompor gas (14/7).

Penghuni rumah dalam keadaan selamat, Menurut keterangan sahabat Saroji Kasatkoryon Banser Rumbia kerugian kebakaran tersebut di taksir kurang lebih 40 juta Lebih, selain itu surat - surat berharga tidak bisa terselamatkan.

Atau Lihat video lengkapnya:
Api Bakar Rumah Warga
Rumah Warga di Rumbia Terbakar Api

TGB DUKUNG JOKOWI, APA ALASANYA

JejakNUsantara-Pernyataan dukungan tokoh ulama berpengaruh Muhammad Zainul Majdi atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) terhadap Presiden Joko Widodo telah mengagetkan banyak pihak dan telah mendapatkan tanggapan yang luas. Baik pihak-pihak yang selama ini berada di dalam lingkarannya maupun pihak pemerintah sendiri. Bahkan hingga Jokowi sendiri yang selama ini terlihat selalu menjaga untuk tidak merespons manuver-manuver politik menjelang pemilihan presiden telah tergoda untuk ikut merespons langsung pernyataan TGB tersebut.

Banyak yang menganggap bahwa dukungan TGB ini hanya persoalan dukung-mendukung semata-mata dari sisi politik. Namun, jika kita pelajari lebih dalam penjelasan dan pernyataan-pernyataan lanjutan dari TGB, termasuk keterangan yang disampaikannya di akun Instagram yang telah dikutip luas oleh media, hendaknya kita tidak memahami sikap TGB ini demikian sederhana. Tetapi, ada kekhawatiran yang membuncah pada diri TGB tentang isu-isu keumatan yang selama ini telah berlangsung, dan telah diwarnai oleh manuver-manuver politik yang bagi TGB sebagai seorang ulama yang memiliki pengaruh di masyarakatnya situasi ini sangat mengkhawatirkan. 

Hingga akhirnya TGB memutuskan untuk menggunakan pengaruhnya, mencoba menetralisasi keadaan yang membuatnya khawatir semampunya, meskipun harus melawan arus dimana selama ini dia berada di dalamnya. TGB memutuskan untuk bersuara di tengah labirin besar yang mengelilinginya. Dia mencoba menetralisasi situasi yang telah membuatnya khawatir dan gundah. TGB tentu memiliki pertimbangan yang kuat mengenai sikapnya tersebut, untuk pada akhirnya menyatakan mendukung Jokowi dengan pertimbangan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat.

TGB mengambil risiko yang sangat besar, dan sangat disadari olehnya bahwa tekanan yang akan didapatkannya tidak mudah. Ini bagian dari jihad dengan sikap yang melawan arus para tokoh Islam rekan-rekannya yang saat ini sedang membangun kekuatan "Ganti Presiden 2019". Kenapa TGB mengambil sikap tersebut?

Para pemain politik nasional harus jeli melihat fenomena TGB ini bahwa masyarakat tidak mudah untuk digiring pada situasi yang membuat mereka terpaksa harus menyatakan suara pada situasi kehidupan sosial dan agamanya. Sesungguhnya yang dapat dipahami dari sikap TGB ini adalah bahwa TGB sedang mendukung sikap berpolitik yang santun yang diajarkan oleh Islam. Sikap berpolitik yang tidak lepas dari aturan-aturan hablum minannas, hubungan antarsesama manusia yang tetap tunduk pada etika dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Kecenderungan lawan politik untuk mengalihkan perhatian masyarakat pada hal negatif yang disematkan kepada lawan politik tertentu direspons oleh masyarakat dengan akal sehat. Pengelolaan isu psikologis memang mudah dimainkan oleh tokoh politik untuk membangun stigma negatif maupun positif tokoh tertentu. Namun, manakala hal itu sudah dianggap berlebihan dan dinilai membahayakan umat maka masyarakat akan merespons sebaliknya dengan tujuan agar upaya-upaya negatif tidak terus berjalan.

TGB menyatakan sikap dukungan kepada Jokowi dapat dipahami dari sisi kekhawatiran seorang tokoh agama yang instingnya melihat potensi kekacauan di tengah masyarakatnya akibat dari isu-isu, dan strategi yang menggunakan cara-cara, yang dia anggap membahayakan bangsa yang dicintainya. Pernyataan TGB ini penting untuk dilihat sebagai indikasi kebangkitan suara-suara yang selama ini memilih diam untuk tidak merespons manuver-manuver yang selama ini diterapkan oleh sesama umat Islam dalam berpolitik.

Banyak kenyataan yang bisa kita lihat sebagai situasi politik yang pada akhirnya setiap individu akan mengambi keputusan untuk bersikap, misalnya kisah seorang pemilih pada Pilgub Jabar yang melawan situasi yang dialaminya dengan mengumumkan ke masyarakat, bagaimana hak memilihnya diintervensi oleh arahan kelompok tertentu tempat dia bekerja. Ini juga sebuah bentuk penolakan masyarakat terhadap sikap yang dianggap tidak benar dalam sebuah proses politik. Pada kisah yang lain, seorang anggota partai mengundurkan diri karena kecewa dengan sikap yang diambil oleh partai yang disebut menggunakan isu-isu SARA dalam menjalankan strategi politik, mempengaruhi pemilih, dan meraih kekuasaan. Serta, banyak kisah-kisah lain.

Di sisi lain, ada tokoh senior nasional yang kerap menggunakan diksi atau pilihan kata yang cenderung mempolarisasi masyarakat ke dalam kubu-kubu yang dikatakan satu kubu hitam dan satu kubu putih. Partai Allah dan Partai Setan, adalah cara-cara pemilihan bahasa yang tidak cocok digunakan dalam potret perpolitikan nasional. Apalagi sebenarnya hampir di semua partai politik sebagian besar pendukungnya adalah umat Islam.

Bahwa lawan politik menyerang satu sama lain baik dengan isu yang moderat maupun dengan isu yang menjatuhkan, itu hal yang lumrah dilihat dari pertarungan politik untuk memperebutkan suara pemilih. Namun, manakala strategi yang diterapkan sudah dinilai bahaya oleh masyarakat maka masyarakat akan melawan balik melalui aksi-aksi individu maupun kelompok.

Pelajaran Berharga

Bagi perpolitikan Indonesia hendaknya fenomena TGB ini dapat dijadikan sebagai cerminan dari pola perpolitikan nasional yang patut dijadikan pelajaran juga. Pertama, tidak mudah bagi seorang tokoh yang sedang berada di dalam lingkaran utama kelompok pengusung "Ganti Presiden 2019" untuk menyatakan sikap yang berbeda, bahkan bertentangan dengan agenda utama kelompoknya. Sikap yang diambil TGB telah mengagetkan banyak pihak, termasuk para ulama dan tokoh-tokoh politik nasional. 

Presiden Jokowi yang bahkan jarang sekali merespons manuver-manuver lawan politik, kali ini ikut merespons sikap TGB dengan menyatakan bahwa sikap TGB adalah bentuk penghargaan kepada pemerintah, dan menilai bahwa sikap itu adalah bentuk rasionalitas berpikir dalam melihat kenyataan bangsa Indonesia.

Kedua, kita hendaknya tidak melihat sikap TGB ini dari sisi dukung-mendukung secara politik semata, tapi kita harus melihatnya dari sisi kekhawatiran seorang tokoh agama yang memiliki pengaruh di masyarakat terkait perkembangan manuver-manuver politik yang tengah gencar, dan secara terus-menerus disuarakan di tengah umat Islam. Yaitu, manuver-manuver politik --yang ditolak oleh TGB-- yang membawa ayat-ayat ke dalam kancah pertarungan politik, mendikotomi kelompok ke dalam partai Allah dan Partai Setan, bahkan hingga mendudukkan lawan politik sebagai kafir.

Inilah yang harus dilihat lebih jauh dari sikap TGB, bahwa seseorang TGB sedang mencoba memperbaiki keadaan melalui pengaruh yang dimilikinya untuk menetralisasi potensi besar perpecahan umat karena strategi politik yang dinilai membahayakan tersebut. Maka, dari sisi ini dapat dilihat lebih dalam bahwa tujuan utama TGB tidak mendukung Jokowi tetapi lebih jauh lagi yaitu sedang mendukung terciptanya dan terjaganya keberlangsungan kehidupan harmonis di tengah umat Islam.

Tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam adalah mayoritas di hampir semua partai yang ikut dalam pesta perpolitikan nasional. Pelajaran yang bisa diambil oleh para pemain politik dan para tokoh yang sedang terlibat dalam pembangunan strategi-strategi pemenangan calon presidennya masing masing, bahwa hendaknya tidak bermain kotor dengan menggunakan pilihan-pilihan kata dalam istilah agama untuk bermain politik praktis yang sementara ini.

Para tokoh, siapapun, hendaknya memahami sikap TGB ini dari sisi yang lebih dalam, tidak hanya sekadar memahaminya dari sisi dukung-mendukung seorang calon presiden. Hendaknya para tokoh politik, para ulama, maupun para pemegang pengaruh di masyarakat berhati hati dalam menerapkan strategi dalam pemilihan presiden ini, karena masyarakat akan mengejar Anda untuk kembali ke jalan yang baik, apakah dia teman sendiri atau teman-teman dari kelompok lain.

Asep Jahidin pengamat sosial UIN Sunan Kalijaga Jogja