Sandiaga Uno Duga Reuni Alumni 212 Miliki Aspek Politik

Bagikan :

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan ada dugaan politik dalam aksi Reuni Akbar Alumni 212 yang akan digelar di Monas, Sabtu (2/12).

Jakarta, JEJAKNUSANTARA.tk- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan ada dugaan politik dalam aksi Reuni Akbar Alumni 212 yang akan digelar di Monas, Sabtu (2/12). Karenanya, Sandi belum bisa memastikan apakah ia akan menghadiri aksi tersebut.

Sandi saat ini sedang melakukan konsultasi dengan Partai Gerindra terkait undangan menghadiri aksi tersebut.

"Saya mendapat masukan ini ada aspek politik. Saya menunggu briefing dan clearance dari teman-teman di Gerindra, kan saya Dewan Pembina Partai Gerindra," ujarnya.

Sandi mengatakan, kalau ada aspek politik, ia menyerahkan keputusan kepada pimpinan Partai Gerindra, termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subiyanto.

Meski begitu, Sandi mengatakan aksi tersebut masih sesuai dengan semangat pluralisme.

"Tentunya masih sesuai dengan nafas-nafas mempersatukan warga, menjaga keberagaman, menjaga kerukunan," tuturnya.

Belum Pasti Hadir

Saat ditanya apakah Gubernur Anies Baswedan akan menghadiri aksi tersebut, ia juga belum bisa memastikan. Sandi mengatakan memang sudah ada komunikasi dengan Anies, tetapi keduanya sama-sama belum bisa memutuskan.

"Tadi nanya 'Gimana bro?' Belom ada kepastian," ucap Sandi.

Dalam susunan acara Reuni Akbar Alumni 212 yang diterima, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan memberi pidato sambutan. Anies dijadwalkan akan memberi sambutan pada sekitar pukul 9 hingga 10 pagi.

Reuni Akbar Alumni 212 adalah gelaran akbar yang memperingati Aksi 212 yang digelar tahun lalu.

Bendera HTI Berkibar di Reuni Akbar Alumni 212

Bagikan :

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) rupanya turut menjadi peserta dalam acara Reuni Akbar Alumni 212 yang digelar di Lapangan Monas pada Sabtu (2/12).

Jakarta, JEJAKNUSANTARA.tk- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) rupanya turut menjadi peserta dalam acara Reuni Akbar Alumni 212 yang digelar di Lapangan Monas pada Sabtu (2/12).

Hal itu dilihat dari pelbagai bendera yang dibawa oleh sebagian peserta dalam acara yang dimulai sejak pukul 04.00 WIB tersebut. Banyak peserta yang membawa bendera organisasi yang dilarang oleh pemerintah tersebut.

Tak hanya bendera, HTI juga membawa satu unit mobil komando dengan perlengkapan sistem pengeras suara. 

Pada Juli lalu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan radiogram untuk seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah usai pembubaran HTI oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Radiogram dikirim dengan substansi agar seluruh Kesbangpol mewaspadai kemungkinan adanya kegiatan yang dilakukan bekas anggota HTI maupun pendukungnya. Mereka juga diminta melarang semua kegiatan yang akan dilakukan HTI.

Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan menyatakan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi lintas negara atau transnasional yang bertujuan menggantikan dasar negara Indonesia. Gerakan yang dibangun HTI, menurutnya untuk memperjuangkan sistem khilafah di suatu negara.

"HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem Khilafah," kata Budi dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.