Tampilkan postingan dengan label nkri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nkri. Tampilkan semua postingan

Kamis, 09 April 2020

Makna dari 5 Lambang Sila Pancasila



Lambang Sila Garuda Pancasila (Felixia Amanda)


Bobo.id – Burung garuda merupakan lambang dari negara kita.

Namun, di dalam burung garuda terdapat lima lambang yang memiliki arti dalam sila pancasila.

Lalu, apa arti dari lambang pancasila?

1. Bintang

Bintang merupakan lambang dari sila pertama.

Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia.

Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada.

Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal, contohnya:

Beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.


Menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita.


Tolong menolong, meski memiliki agama yang berbeda.


2. Rantai

Rantai merupakan makna dari sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.     

Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu.

Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran.

Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan.

Nah, maka dari itu kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain.

Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal di bawah ini:

Tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita.


Saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam.


3. Pohon beringin  

Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.

Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh.

Akar ini rumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia.

Juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam.  

Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal ini:

Mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada.


Menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara, meski beda suku, agama, dan bahasa.


4. Banteng

Banteng merupakan lambang dari sila keempat.

Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul.

Seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul.

Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal, misalnya:

Menyelesaikan masalah dengan musyawarah.


Tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah.


Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada.


5. Padi dan kapas

Padi kapas ini melambangkan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan.

Minggu, 12 Mei 2019

85 Anggota DPRD Lampung Terpilih Hasil Pleno KPU Lampung





Pembacaan rapat pleno selesai pukul 00.00 WIB. namun, proses tandatangan dan berita acara berlangsung hingga pagi hari.


Sejumlah saksi dan komisioner KPU buka puasa bersama di ballroom Hotel Novotel sembari menunggu pencetakan hasil pleno.


Ratusan berkas harus ditandatangani komisoner KPU Lampung yang akan diserahkan kepada saksi.


Hingga pukul 07.00 WIB proses tandatangan masih berlangsung.


Dari hasil pleno ini diketahui, tidak ada perubahan signifikan yang mengubah komposisi caleg yang diprediksi terpilih.


Sementara kursi terpilih akan ditetapkan KPU Lampung setelah tahapan gugatan di Mahkamah Konstitusi.


“Nanti jika tidak ada gugatan di MK, maka KPU akan melakukan perangkingan untuk kemudian pleno penetapan kursi terpilih,” kata ketua KPU Lampung Nanang, Trenggono.


Tribunlampung.co.id mencoba memprediksi 85 anggota DPRD Lampung terpilih berdasarkan hitungan pleno KPU Lampung.


 85 Calon Anggota DPRD Lampung Hasil Perhitungan Pleno KPU Provinsi Lampung:


Dapil I Bandar Lampung, Kuota 11 Kursi:


1. PDIP – Eva Dwiana Herman HN


2. PKS -  Ade Utami Ibnu


3. PAN – Yusirwan


4. Gerindra – Rakhmad Mirzani Djausal


5. PDIP – Kostiana


6. Nasdem – Fauzan Sibron


7. Golkar – Azwar Yacub


8. PDIP – AR Suparno


9. Demokrat – Budiman AS


10. PKS – Syarief Hidayat


11. PDIP – Apriliati


 Lampung II Lampung Selatan, Kuota 10 Kursi


1.       PDI Perjuangan - Sahlan Syukur


2.       Golkar - Toni Eka Chandra 24.159


3.       PKS  - Antoni Imam


4.       Gerindra  Fahrorrozi


5.       PKB – Oktarijaya


6.       NasDem - Wahrul Fauzi Silalahi


7.       PAN  Ahmad Fitoni


8.       PDI Perjuangan - Lesti Putri Utami


9.       Demokrat - Raden Muhammad Ismail


10.   PDI – P Nurul Ikhwan


Dapil 3 Pesawaran, Metro dan Pringsewu :


1. PDIP - Nurhasanah


2. Golkar - Ririn Kuswantari


3. PKS - Johan Sulaiman


4. Gerindra - Elly Wahyuni


5. PKB - Hanifah


6. Demokrat - Angga Satria Pratama


7. PAN - A. Iswan Cahya


8. PDIP - Watoni Nurdin


9. NasDem - Siti Rahma


10. PPP - Suprianto


11. Golkar - FX Siman


Dapil 4  Tanggamus, Pesibar, dan Lambar :


1. PDIP - Yanwar Irawan


2. Gerindra - Mukhlis Basri


3. NasDem - Nuril Anwar


4. Demokrat - Amaludin


5. PDIP - Dadang Sumpena


6. PAN - Joko Santoso


7. PKB - Azuansyah


8. Golkar - Supriadi Hamzah


9. PKS - Heni Susilo


10. Gerindra - Mirzalie


DPRD Lampung Dapil 5 Lampura – Way Kanan, Kuota 11 Kursi :


1. PKB - Soni Setiawan


2. Gerindra - Pattimura


3. PDIP - Tulus Purnomo


4. PDIP - Yose Rizal


5. Golkar - Darlian Pone


6. NasDem - Imam Syuhada


7. NasDem - Mardiana


8. PKS - Mardiani Umar


9. PAN - Darwin Hifni


10. Demokrat - Yozi Rizal


11. Demokrat - Deni Ribowo


Dapil 6 Tuba, Tubaba, dan Mesuji :


1. PDIP - Ketut Rameo


2. Gerindra - Very Agusli


3. Golkar - Ismed Roni


4. NasDem - Budi Yuhanda


5. PKB - Maulidah Zauroh


6. PAN - Suprapto


7. Demokrat - Hanifah


8.PDIP -  Budhi Condro Wati


9. Gerindra - Mikdar Ilyas


10. PKS  - Semin


Kursi DPRD Provinsi Lampung dari dapil 7 Lampung Tengah, kuota 12 kursi:


1. PDIP - Mingrum Gumay  


2. PDIP - Ni Ketut Dewi Nadi


3. Golkar - I Made Bagiasa 


4. Golkar - Musa Ahmad


5. Gerindra - Ikhwan Fadil


6. Gerindra - I Made Suarjaya


7. PKB - Jauharoh


8. PKB - Maksum Asrori


9. NasDem - Asih Fatwanita


10. PAN - Abdullah Sura Jaya


11. Demokrat - Midi Iswanto


12. PKS - Mufti Salim


Prediksi anggota DPRD Lampung Dapil 8, Lampung Timur:


1. Ketut Erawan  (PDI P)


2. Hj. Binti Amanah  (PKB)


3. M. Khadafi Azwar (Demokrat)


4.  Azwarhadi (Golkar)


5. Ismail Jafar Lc (PKS)


6. Ahmad Giri Akbar (Gerinda)


7. H. Garica Reza Pahlevi (Nasdem)


8. Ferliska Ramadhita Johan (PDI P)


9. Noverisman Subing (PKB)


10.Asep Makmur (Demokrat)


Disclaimer: kursi terpilih akan ditetapkan KPU Lampung dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih. Simulasi ini menggunakan metode sainte lague dengan merujuk hasil pleno KPU Provinsi Lampung, Minggu (12/5/2019)

Senin, 06 Mei 2019

Peneliti: Secara Pertahanan Ibu Kota Harus Kuat

Ibu Kota Harus Kuat dari Segi Pertahanan Militer


Dari segi demografi dan tata kota, Jakarta jelas punya banyak kekurangan. Tapi dari segi geografi militer, Jakarta dinilai punya skala pertahanan yang cukup tinggi.


Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI dalam simulasi penanggulangan teror di Ancol, Jakarta (9/4/2019) (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga/aww).

Untuk pengalaman audio yang lebih baik, download aplikasi KBR Prime


  

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Ibu kota akan dipindah ke luar pulau Jawa (29/4/2019).


Tentu ada banyak persiapan yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan rencana tersebut.

Salah satunya, pemerintah perlu mempertimbangkan segi pertahanan militer dalam memilih Ibu kota baru.

Hal ini pernah dikaji oleh Makmur Supriyatno, seorang Brigadir Jenderal TNI sekaligus akademisi di bidang geografi dan manajemen pendidikan.

Dalam makalah riset berjudul Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau dari Perspektif Geografi Pertahanan (Jurnal Pertahanan Vol. 3, 2013), ia menyebut bahwa Ibu kota merupakan titik sentral bagi pertahanan nasional.

Ibu Kota: Titik sentral Pertahanan Nasional

Menurut Makmur (2013), sebuah negara akan dinyatakan kalah perang jika Ibu kotanya sudah jatuh ke tangan lawan.

Dalam perang antara Amerika Serikat (AS) dan Irak, misalnya, pemerintahan Saddam Husein baru dinyatakan kalah setelah tentara AS menduduki Baghdad.

Begitu pula dengan Indonesia. Bila terjadi perang atau invasi, maka Indonesia tidak akan kalah selama Jakarta belum dikuasai musuh.

Karena itu, Makmur (2013) menekankan bahwa pemindahan Ibu kota negara harus didasarkan pada pertimbangan militer yang kuat.

Jakarta dari Segi Pertahanan Militer

Dari segi demografi dan tata kota, Jakarta jelas punya banyak kekurangan. Mulai dari penduduk yang sangat padat, sanitasi buruk, kemacetan parah, rawan banjir, polusi, sampah, dan lain sebagainya.

Namun jika dilihat dari segi pertahanan militer, Makmur (2013) menilai Jakarta cukup kuat dan cocok menjadi Ibu Kota Negara.

Pertama, Jakarta relatif jauh dari garis batas internasional yang kerap jadi medan tempur angkatan bersenjata.

Kedua, Jakarta punya kota-kota satelit yang bisa menjadi benteng sekaligus lokasi pelarian darurat pemimpin nasional.

Di sisi selatan, Jakarta dilindungi Bogor dan Depok. Di sisi Barat ada Serang, Pandeglang dan Tangerang. Sedangkan di sisi Timur, ada Bekasi. Kerawanan hanya datang dari Utara, karena berhadapan langsung dengan laut.

Ketiga, pemusatan kekuatan militer berada di Jakarta. Kota ini juga dikelilingi instalasi militer mulai dari satuan tempur, bantuan tempur, serta satuan bantuan administrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Jakarta menjadi kota dengan skala pertahanan yang tinggi.

Namun, Makmur (2013) juga menilai bahwa Jakarta lemah dari segi logistik. Sebagian besar kebutuhan logistik Jakarta masih didatangkan dari daerah lain, sehingga ketika terjadi perang, pasokannya rawan terhambat atau diganggu musuh.

Jakarta juga berlokasi di dekat laut dan pantai. Apabila angkatan laut musuh memiliki kekuatan besar, maka Jakarta berpeluang dikalahkan melalui jalur ini.

Kekuatan Ibu Kota dari Segi Pertahanan Militer

Menurut Makmur (2013), jika Ibu kota hendak dipindah, penentuan lokasinya perlu memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Jauh Dari Pantai

Pantai biasanya menjadi daerah pertempuran, daerah pangkal perlawanan dan sasaran penghancuran. Karena itu, Ibu kota sebaiknya tidak berada di tepi pantai.

Makmur (2013) menyebut sebaiknya Ibu kota berada di tengah daratan suatu pulau. Dengan begitu lokasinya tidak terjangkau tembakan kapal, serta tidak menjadi medan tempur yang rentan menghancurkan infrastruktur dan simbol-simbol kenegaraan.

2. Memiliki Perbukitan atau Pegunungan

Ibu kota sebaiknya memiliki perbukitan atau pegunungan. Dengan begitu militer punya kesempatan untuk merintangi serangan udara, atau minimal mengurangi kemampuan manuver air power musuh.

3. Dikelilingi Kota Satelit

Makmur (2013) juga menilai, Ibu kota sebaiknya dikelilingi kota satelit. Saat terjadi serangan, kota-kota tersebut bisa berperan sebagai benteng sekaligus tempat perlindungan tokoh nasional.

4. Dikelilingi Instansi dan Satuan Militer

Ibu kota juga perlu dikelilingi satuan militer untuk memudahkan pengerahan kekuatan dalam kondisi darurat.

Makmur (2013) juga menyebut perlunya kajian lebih lanjut tentang pemindahan Ibu kota yang melibatkan pakar geografi, pengembangan wilayah, tata kota, dan berbagai ahli terkait lainnya.

(Sumber: Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau dari Perspektif Geografi Pertahanan, Jurnal Pertahanan Vol. 3, 2013)

Kamis, 21 Maret 2019

Lagi, Caleg PKS Makassar Ini Ketahuan Dukung 1S1S

Agussalim, caleg DPRD PKS di Dapil II Makassar yang pernah ketangkap berfoto dengan gerakan makar NKRI. 

JAKARTA - Lagi-lagi calon legislatif yang dekat dengan para pendukung gerakan makar adalah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namanya adalah Agussalim bin KH. Syamsuddin Latif. Ia diketahui bukan hanya seorang caleg, tapi diduga juga sebagai simpastisan pendukung gerakan makar berbendera tauhid khas 1S1S.

Agussalim mencalonkan diri sebagai caleg DPRD II Daareha Pemilihan II Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang meliputi Bontoala', Tallo, Ujung Tanah, Wajo dan Sangkarang.

Redaksi Duta Islam mendapatkan kiriman foto caleg yang di bannernya berpenampilan ala ustadz, berpeci putih dan bersorban.

Caleg PKS dekat gerakan makar NKRI

Sayang, caleg tersebut juga pernah ketahuan tercepret kamera bersama orang-orang yang di sampingnya ada bendera khilafah ala gerakan makar di Timur Tengah. Hati-hati! 



Sumber: https://www.dutaislam.com/2019/03/lagi-caleg-pks-ini-ketahuan-dukung-1s1s.html?m=1

Kiai Said Benar, Ini Jejak Digital Kelompok Radikal "Merapat" ke Probowo



Screenshot kelompok radikal dukung Prabowo-Sandi. Foto: Istimewa.

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Aqil Siradj dilaporkan ke polisi karena menyebut kelompok radikal berada kubu Pasangan Calon (Paslon) Nomor 02, Prabowo-Sandi, Senin (19/03/2019). Pelapornya Ketua Koordinator Laporan Bela Islam (Korlabi) Damai Hari Lubis.

Benarkah kelompok radikal merapat ke Kubu Prabowo-Sandi? siapapun boleh setuju dan sah sah saja menyangkal.

Setelah ditelururi,  benar ditemukan jejak digital kelompok radikal merapat ke Prabowo. Desember 2018 lalu, akun Muslim Cyber Army (MCA) memposting dukungan untuk memenangkan Prabowo dengan harapan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan pemerintah bisa dihidup kembali.

Tak hanya itu, akun MCA juga mengancam akan menghacurkan elektabilitas Presiden Joko Widodo. NU dan MUI juga diancam akan dihancurkan.

"Kita tidak perlu memperdebatkan dan mempermasalahkan keislaman Prabowo. Kita harus tahu bahwa kesempatan terakhir sudah tidak ada sama sekali selain memenanangkan Prabowo untuk melegalkan kembali Hizbut Tahrir Indonensia".

Demikian postingan MCA.

"Kita harus hancurkan elektabilitas pemeritahan  Jokowi dan MUI juga Nahdlatul Ulama yang sudah sewenang-wenang membekukan dan membubarkan organisasi kita," tulisnya lagi.

Sebagaimana diketahui, HTI merupakan Ormas Islam yang dibubarkan pemerintah karena ingin menganti Ideologi Pancasila dengan Khilafah Islamiyah.

Berikut screenshot postingan MCA yang diposting akun Instagram @maklambeturah dan dishare ulang akun Twitter Febri, Rabu (20/03/2019).


Kiai Said benar kan? Bukti-bukti lain, silahkan cari sendiri.

Sumber: Kiai Said Benar, Ini Jejak Digital Kelompok Radikal "Merapat" ke Probowo https://www.dutaislam.com/2019/03/kiai-said-benar-ini-jejak-digital-kelompok-radikal-merapat-ke-prabowo.html

Selasa, 31 Juli 2018

Hakim Nyatakan JAD Organisasi Terlarang


Pimpinan JAD Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M Ali (kiri) mengikuti sidang perdana pembubaran Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (24/7/2018). Dalam sidang tersebut, JAD didakwa sebagai kelompok yang menggerakan teror di Indonesia dan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan objek vital.

Jakarta: JejakNUsantara- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh hakim Aris Bawono Langgeng dalam vonisnya pada Selasa menyatakan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai organisasi terlarang yang harus dibubarkan karena melanggar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme.
Dalam bagian pertimbangan, majelis hakim menyatakan sependapat dengan tim penuntut umum bahwa aksi teror yang dilakukan sejumlah anggota JAD terkait dengan organisasi itu.


Jaksa sebelumnya menuntut majelis hakim membekukan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau Daesh, atau ISIL atau IS dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang
Pada Jumat (27/7), kuasa hukum Asludin Hatjani menyampaikan nota pembelaan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin bin M. Ali, yang antara lain menyatakan bahwa aksi-aksi teror yang disebut tim jaksa dalam dakwaan tidak terkait langsung dengan JAD.
Kuasa hukum JAD membantah semua dakwaan jaksa dan meminta organisasi itu dibebaskan dari segala tuntutan. Namun jaksa menolak nota pembelaan terdakwa. Jaksa menilai JAD sebagai organisasi yang membahayakan masyarakat banyak dan meminta hakim melarangnya.
JAD, yang merupakan organisasi bukan berbadan hukum, diduga terkait dengan serangan teror seperti ledakan bom di kawasan Thamrin di Jakarta, ledakan di Bandung, ledakan bom Molotov di Samarinda, serangan di Mako Brimob Depok, dan aksi  bom bunuh diri di Surabaya.