Golkar Siapkan Kursi Empuk, Tapi Jokowi Tidak Mau

JEJAKNUSANTARA.tk : Jakarta; Presiden RI Joko Widodo enggan diistimewakan dalam perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan berlangsung di JCC, Jakarta, Senin malam.

“Tadi kami siapkan sofa untuk tempat duduk beliau supaya empuk. Tapi seperti kalian lihat (ditarik kembali), karena beliau, pak Presiden, tidak mau diistimewakan,” kata Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di JCC, Jakarta, Senin.

Agus mengatakan permintaan itu disampaikan langsung Presiden. Sehingga kursi untuk Presiden akan disamakan dengan kursi bagi peserta.

Saat ini persiapan Munaslub Golkar terus dilakukan oleh panitia Munaslub. Menurut Agus sesuai keputusan Rapimnas, Airlangga Hartarto merupakan sosok tunggal yang akan dikukuhkan sebagai ketua umum DPP Golkar.

Namun demikian, kata dia, segala kemungkinan bisa terjadi didalam Munaslub, termasuk jika ada calon lain yang menyatakan hendak maju sebagai calon ketua umum.

Tetapi calon itu harus mengantongi sedikitnya 30 persen suara dalam waktu yang relatif sangat singkat.

Ini Daftar 12 Parpol yang Lolos ke Verifikasi Faktual Pemilu 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman

JEJAKNUSANTARA.tk:- Setelah melalui tahapan verifikasi administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya resmi mengumumkan 12 partai politik yang berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dari 14 parpol yang lolos sebelumnya, kini tersisa 12 parpol. Jumlah itu berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan parpol calon peserta pemilu 2019.

“Jadi setelah dilakukan penelitian administrasi, kini tersisa 12 parpol dilanjutkan ke verifikasi faktual, sedangkan dua parpol tidak bisa melanjutkan ke verifikasi faktual," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Azhari menjelaskan, ada dua jenis dokumen yang menjadi syarat sebuah partai lolos penelitian administrasi perbaikan, yakni dokumen yang diserahkan ke KPU Pusat dan KPU Daerah.

“Dokumen administrasi tersebut meliputi kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor, rekening parpol, dan keanggotaan,” imbuhnya.

Karena itu, dokumen parpol harus lengkap. Termasuk soal struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan. Termasuk untuk rekening bank yang dimiliki DPP hingga kabupaten atau kota.

Diketahui, 12 partai yang melaju ke tahap verifikasi faktual yakni, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Sementara dua parpol yang tak lolos tahap penelitian administrasi adalah Partai Berkarya yang dikomandoi Tommy Soeharto dan Partai Garuda.

KPU juga akan melakukan verifikasi faktual terhadap parpol yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun, bagi parpol peserta pemilu 2014, verifikasi faktual hanya dilakukan untuk daerah otonom baru (DOB), yaitu di Kalimantan Utara (Kaltara), serta 17 kabupaten/kota.

Selanjutnya, papar Hasyim, KPU akan menggelar verifikasi faktual terhadap 12 parpol sejak Jumat (15/12). Jangka waktu verifikasi faktual akan memakan waktu hingga satu bulan mendatang.  

"Hasil verifikasi faktual terhadap 12 parpol akan disampaikan pada 17 Februari 2018," pungkas Hasyim

TIGA TAHUN DANA DESA TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI DESA

 

BOYOLALI-JEJAKNUSANTARA.tk - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi, Eko Putro Sandjojo membenarkan bahwa angka kemiskinan di desa masih tinggi ketimbang angka kemiskinan di kota, untuk itu pihaknya  meminta dana desa dimanfaatkan untuk menurukan angka kemiskinan di desa.

 

"Selama tiga tahun terakhir, dana desa keberadanya telah menurukan angka kemiskinan di desa sebanyak 4,5 % atau lebih besar dari pada pencapaian angka penurunan kemiskinan di kota sebesar 4%."ujar Eko dalam sambutanya pada acara  Rapat Kerja Nasional I Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, (PAPDESI) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (13/12)

 

Untuk itu kata Eko dalam menggerakkan perekonomian desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengingatkan proyek pembangunan desa wajib swakelola dan tidak boleh menggunakan jasa kontraktor

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan pelaksanaan proyek pembangunaan dana desa dengan menggunakan jasa kontraktor adalah perbuatan yang melanggar.

 

“Tiga tahun ini masih banyak (proyek) dana desa yang dilakukan tidak swakelola, tapi pakai kontraktor. Kalau dana desa menggunakan kontraktor, bahan bakunya dari luar daerah, itu tidak akan memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi desa,” katanya.

 

Guna meresmikan dana desa wajib digunakan secara suwakelola maka pihaknya pada hari Jumat (15/12/ 2017) akan melaksanakan  penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri antara Kementerian Keuangan, Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

"Melalui SKB 4 Menteri tersebut, nanti ditetapkan sebesar 30% dari dana desa tahun 2018 akan digunakan untuk membayar upah pekerja dan sebisa mungkin upah tersebut dibayar harian," paparnya.

Kalau tidak memungkinkan, tambah Eko maksimal dibayar mingguan. Dengan begitu masyarakat desa akan mempunyai income atau pendapatan.

 

“Dengan adanya income tersebut masyarakat akan mempunyai kemampuan daya beli, dan dengan begitu ekonomi di desa akan beredar,” ujarnya.

 

Eko mengatakan 30% dari dana desa sebesar Rp60 triliun pada 2018 atau sekitar Rp18 triliun diharapkan dapat menciptakan efek daya beli mencapai sekitar Rp90 triliun di desa-desa, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

"Jika itu berjalan dengan baik, saya optimis angka kerja didesa akan meningkat dan angka kemiskinan di desa akan lebih rendah dibanding angka kemiskinan di perkotaan." pungkasnya.

FOKUS ENTAS KEMISKINAN, FORMULASI DISTRIBUSI DANA

MAGELANG-JEJAKNUSANTARA.tk.Pemerintah melakukan perubahan formulasi dalam distibusi dana desa 2018. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap indikasi adanya pelambatan ekonomi di tengah masyarakat

Ada sedikit perubahan formulasi dalam pengalokasian dana desa mulai tahun depan. Jika sebelumnya faktor pemerataan sangat dominan sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa kini sedikit berkurang karena kami mempertimbangkan angka kemiskinan desa,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada acara diseminasi dana desa "optimalisasi dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa" di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang pada (16/12/2017).

Hadir dalam kegiatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan pejabat Pemprov Jawa Tengah. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh ratusan kepala desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dan warga sekitar lokasi acara.

Menteri Eko menjelaskan dalam distribusi dana desa pemerintah selalu mempertimbangkan beberapa faktor di antaranya aspek pemerataan,  jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa hingga aspek status desa. Selama ini prosentase aspek pemerataan dipatok di angka 90% sebagai faktor pertimbangan utama dalam mendistribusikan dana desa.

“Tahun ini prosentase aspek pemerataan diturunkan di angka 77% sedangkan pertimbangan angka kemiskinan desa ditingkatkan. Jadi nanti bisa saja di desa angka kemiskinannya relatif tinggi mendapatkan alokasi dana desa lebih besar daripada desa yang angka kemiskinannya relatif rendah,” ujarnya.

Selain mengubah formulasi distribusi, lanjut Menteri Eko, pemerintah juga mengintensifkan program padat karya dari dana desa mulai tahun 2018. Nantinya ada 30% dana desa yang dialokasikan untuk program padat karya. Jika ada Rp60triliun alokasi dana desa maka Rp18 triliun di antaranya digunakan untuk membiayai program padat karya. Dana sebesar itu diproyeksikan akan menciptakan 5-6,6 juta tenaga kerja.

“Para tenaga kerja ini akan diproyeksikan terlibat dalam berbagai proyek yang dibiaya dana desa seperti pembuatan infrastruktur dasar hingga pengembangan empat program prioritas,” ujarnya.

Menteri berlatar pengusaha ini mengatakan berbagai perubahan dalam pengelolaan dana desa tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli di kalangan warga desa. Menurutnya seiiring penurunan harga komoditas dunia, terjadi pelemahan ekonomi di berbagai bidang. Kondisi ini juga berpengaruh di kalangan warga desa. Hanya saja dampak pelambatan ekonomi dunia ini di Indonesia dapat diantisipasi dengan baik yang dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan angka kemiskinan di kawasan perdesaan di Indonesia.

“Bahkan berdasarkan survei BPS angka kemiskinan di kawasan perdesaan mengalami penurunan walaupun angkanya relatif kecil,” katanya.

Perubaahan formulasi alokasi dana desa ini juga  disampaikan  Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurutnya mulai tahun 2018 perolehan masing-masing desa untuk alokasi dana desa tidak akan sama.

"Desa yang lebih tertinggal, masyarakat miskinnya lebih banyak, mereka akan mendapat anggaran lebih banyak. Tujuannya agar 10,6 persen yang tergolong masyarakat miskin, akan berkurang dibawah 10 persen dan mendekati 9 persen," katanya.

Menurutnya, dalam 4 tahun angka kemiskinan tidak menurun cepat, dan masih stagnan. Uang satu faktor, tapi kepemimpinan dan organisasi adalah faktor penting yang tetap harus ada di desa-desanya.

"Tiap tahun akan diberikan 800 juta-3,5 Milyar tiap desa. Tadi saya sama Pak Menteri Desa ke Desa Ngawen, ingin menumbuhkan desa wisata dan menopang tujuan itu. Masing-masing desa punya keunikan sendiri. Belajarlah dari desa yang sudah berhasil seperti BUMDes," ujarnya.

Tinjau Dana Desa Pakai Andong

Sebelumnya Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dan Menkeu Sri Mulyani mengunjungi Desa'SMart di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Magelang, dan meninjau pemanfaatan dana desa yaitu Warung Kuliner Desa Ngawen yang menggunakan dana desa sebesar Rp 130 juta. Pembangunannya dilakukan secara swakelola dengan 8-10 pekrja dari masy lokal. Tujuannya sebagi tempat kuliner wisatawan yang berkunjung ke Candi Ngawen. Selain itu dengan meninjau pintu air irigasi, kemudian keliling menikmati susana desa dengan menggunakan andong.

Jumlah dana desa di Desa Ngawen sebesar Rp 776,180,000.
Jumlah desa di Magelang sebanyak 376 desa. 12,69% kemiskinan d Magelang yang terdiri dari 56 Desa dan  5 Kecamatan.

"Saya dengan ibu menteri tadi sudah lihat keliling desa. Konsep sudah terintegrasi antar kementerian. Orientasi lokus diharapkan bisa memberikan efek. Tadi saya juga melihat homestay Borobudur yang merupaka  pengelola kawasan Borobudur, nanti bisa diintegrasikan dengan BUMDes. Saat ini ada sekitar 22ribu BUMDes namun kurang matang, kita matangkan dengan PT Mitra BUMDes Nusantara," tambahnya.

Dalam masalah pengawasan dana desa, ia menambahkan, bahwa kades, bupati, polisi, kejaksaan, dan inspektorat daerah harus barengan melakukan auidit.

"Jangan nanti kades hanya melayani yang mengauidit saja, jangan seperti itu," pungkasnya.

BUMDES JADI PENYALUR BANTUAN PANGAN NON TUNAI PEMERINTAH

https://youtu.be/qlIPn05AykA

JAKARTA -JEJAKNUSANTARA.tk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi penyalur bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah, telur dan beras. Hal tersebut tertera dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, Menteri BUMN, Rini M Soemarno, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dan Sekjen Kementerian Pertanian, Hari Priyono di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (4/12).

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dari sekitar 22.000 BUMDes yang telah terbentuk, 6.000 karena telah menjadi penyalur BPNT. Selain menjadi penyalur, dirinya juga berharap BUMDes bisa berperan ganda menjadi suplier.

"Kalau di desa itu sektor pertaniannya seperti beras memenuhi, maka beras cukup diambil dari desa biasa. Tapi kalau di desa itu ada BUMDes tapi tidak ada sektor pertaniannya ikutan, maka ini akan disuplai oleh Bulog. Jadi sudah dibikinin Rumah Pangan Kita. Itu sudah main dengan Bulog dan Himbara (Himpunan Bank Negara), ada sistemnya, jadi mereka sudah otomatis online, "terangnya.

Bantuan Pangan Non Tunai yang saat ini telah menyasar sebanyak 1,28 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 10 juta KPM.Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai melalui kartu keluarga sejahtera dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himbara melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

"BUMDes akan menjadi penyalurnya, Bantuan Pangan Non Tunai kali ini beras dan telur. Ke depan subsidi-subsidi pemerintah juga akan disalurkan melalui BUMDes, "ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menteri BUMN, Rini M Soemarno mengatakan, dia memberikan dukungan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Sosial dalam menjalankan program kerjasama tersebut. Ia berharap, bantuan non tunai ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang mereka butuhkan di luar kebutuhan beras.

"Tahun depan beras dan telur. Dengan Mitra BUMDes harapannya daerah dimana ada padi kemungkinan bisa kita langsung adakan penggilingan di sana sekaligus pengemasan. Ada perputaran uang ada disana. Mitra BUMDes nanti juga nanti akan dipikirkan untuk beternak telur, agar masyarakat bisa mendapatkan telur di sana, tidak dari pusat. Perputaran barang di daerah, tidak di pusat, "ujarnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program Bantuan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) yang telah diganti menjadi Bantuan Sosial Rastra (sudah terasar sebanyak 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut terkonversi 1.28 juta menjadi bantuan pangan. Selanjutnya dari 1.28 juta penerima bantuan pada bulan Januari mendatang akan menjadi 10 juta penerima bantuan pangan. Begitu masih tersisa sebanyak 5,6 juta penerima Bansos Rastra.

"Jadi kalau dulu subsidi, sekarang sudah jadi Bantuan Sosial (Bansos).Jika subsidi penerima bantuan harus membayar Rp1.600 per kilogram.Untuk 15 kilogram harus membayar Rp24 ribu. Tapi tahun depan mereka tidak lagi berkewajiban bayar karena telah menjadi Bansos. Itu yang 5,6 juta.Yang 10 juta terkonversi tahun depan adalah nasi dan telur, "terangnya.

Ia berharap, BUMDes dan Mitra BUMDes yang telah diinisiasi oleh Kemendes PDTT bersama Kementerian BUMN dapat menjadi penyalur dan memaksimalkan program tersebut. Di sisi lain, ia juga semoga Kementerian Pertanian dapat membantu memberikan data-data terkait pusat produksi dan penggilingan beras untuk disalurkan sebagai bantuan pangan non tunai.