85 Anggota DPRD Lampung Terpilih Hasil Pleno KPU Lampung

Pembacaan rapat pleno selesai pukul 00.00 WIB. namun, proses tandatangan dan berita acara berlangsung hingga pagi hari.

Sejumlah saksi dan komisioner KPU buka puasa bersama di ballroom Hotel Novotel sembari menunggu pencetakan hasil pleno.

Ratusan berkas harus ditandatangani komisoner KPU Lampung yang akan diserahkan kepada saksi.

Hingga pukul 07.00 WIB proses tandatangan masih berlangsung.

Dari hasil pleno ini diketahui, tidak ada perubahan signifikan yang mengubah komposisi caleg yang diprediksi terpilih.

Sementara kursi terpilih akan ditetapkan KPU Lampung setelah tahapan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

“Nanti jika tidak ada gugatan di MK, maka KPU akan melakukan perangkingan untuk kemudian pleno penetapan kursi terpilih,” kata ketua KPU Lampung Nanang, Trenggono.

Tribunlampung.co.id mencoba memprediksi 85 anggota DPRD Lampung terpilih berdasarkan hitungan pleno KPU Lampung.

 85 Calon Anggota DPRD Lampung Hasil Perhitungan Pleno KPU Provinsi Lampung:

Dapil I Bandar Lampung, Kuota 11 Kursi:

1. PDIP – Eva Dwiana Herman HN

2. PKS -  Ade Utami Ibnu

3. PAN – Yusirwan

4. Gerindra – Rakhmad Mirzani Djausal

5. PDIP – Kostiana

6. Nasdem – Fauzan Sibron

7. Golkar – Azwar Yacub

8. PDIP – AR Suparno

9. Demokrat – Budiman AS

10. PKS – Syarief Hidayat

11. PDIP – Apriliati

 Lampung II Lampung Selatan, Kuota 10 Kursi

1.       PDI Perjuangan - Sahlan Syukur

2.       Golkar - Toni Eka Chandra 24.159

3.       PKS  - Antoni Imam

4.       Gerindra  Fahrorrozi

5.       PKB – Oktarijaya

6.       NasDem - Wahrul Fauzi Silalahi

7.       PAN  Ahmad Fitoni

8.       PDI Perjuangan - Lesti Putri Utami

9.       Demokrat - Raden Muhammad Ismail

10.   PDI – P Nurul Ikhwan

Dapil 3 Pesawaran, Metro dan Pringsewu :

1. PDIP - Nurhasanah

2. Golkar - Ririn Kuswantari

3. PKS - Johan Sulaiman

4. Gerindra - Elly Wahyuni

5. PKB - Hanifah

6. Demokrat - Angga Satria Pratama

7. PAN - A. Iswan Cahya

8. PDIP - Watoni Nurdin

9. NasDem - Siti Rahma

10. PPP - Suprianto

11. Golkar - FX Siman

Dapil 4  Tanggamus, Pesibar, dan Lambar :

1. PDIP - Yanwar Irawan

2. Gerindra - Mukhlis Basri

3. NasDem - Nuril Anwar

4. Demokrat - Amaludin

5. PDIP - Dadang Sumpena

6. PAN - Joko Santoso

7. PKB - Azuansyah

8. Golkar - Supriadi Hamzah

9. PKS - Heni Susilo

10. Gerindra - Mirzalie

DPRD Lampung Dapil 5 Lampura – Way Kanan, Kuota 11 Kursi :

1. PKB - Soni Setiawan

2. Gerindra - Pattimura

3. PDIP - Tulus Purnomo

4. PDIP - Yose Rizal

5. Golkar - Darlian Pone

6. NasDem - Imam Syuhada

7. NasDem - Mardiana

8. PKS - Mardiani Umar

9. PAN - Darwin Hifni

10. Demokrat - Yozi Rizal

11. Demokrat - Deni Ribowo

Dapil 6 Tuba, Tubaba, dan Mesuji :

1. PDIP - Ketut Rameo

2. Gerindra - Very Agusli

3. Golkar - Ismed Roni

4. NasDem - Budi Yuhanda

5. PKB - Maulidah Zauroh

6. PAN - Suprapto

7. Demokrat - Hanifah

8.PDIP -  Budhi Condro Wati

9. Gerindra - Mikdar Ilyas

10. PKS  - Semin

Kursi DPRD Provinsi Lampung dari dapil 7 Lampung Tengah, kuota 12 kursi:

1. PDIP - Mingrum Gumay  

2. PDIP - Ni Ketut Dewi Nadi

3. Golkar - I Made Bagiasa 

4. Golkar - Musa Ahmad

5. Gerindra - Ikhwan Fadil

6. Gerindra - I Made Suarjaya

7. PKB - Jauharoh

8. PKB - Maksum Asrori

9. NasDem - Asih Fatwanita

10. PAN - Abdullah Sura Jaya

11. Demokrat - Midi Iswanto

12. PKS - Mufti Salim

Prediksi anggota DPRD Lampung Dapil 8, Lampung Timur:

1. Ketut Erawan  (PDI P)

2. Hj. Binti Amanah  (PKB)

3. M. Khadafi Azwar (Demokrat)

4.  Azwarhadi (Golkar)

5. Ismail Jafar Lc (PKS)

6. Ahmad Giri Akbar (Gerinda)

7. H. Garica Reza Pahlevi (Nasdem)

8. Ferliska Ramadhita Johan (PDI P)

9. Noverisman Subing (PKB)

10.Asep Makmur (Demokrat)

Disclaimer: kursi terpilih akan ditetapkan KPU Lampung dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih. Simulasi ini menggunakan metode sainte lague dengan merujuk hasil pleno KPU Provinsi Lampung, Minggu (12/5/2019)

Peneliti: Secara Pertahanan Ibu Kota Harus Kuat

Ibu Kota Harus Kuat dari Segi Pertahanan Militer

Dari segi demografi dan tata kota, Jakarta jelas punya banyak kekurangan. Tapi dari segi geografi militer, Jakarta dinilai punya skala pertahanan yang cukup tinggi.

Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI dalam simulasi penanggulangan teror di Ancol, Jakarta (9/4/2019) (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga/aww).

Untuk pengalaman audio yang lebih baik, download aplikasi KBR Prime

  

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Ibu kota akan dipindah ke luar pulau Jawa (29/4/2019).

Tentu ada banyak persiapan yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan rencana tersebut.

Salah satunya, pemerintah perlu mempertimbangkan segi pertahanan militer dalam memilih Ibu kota baru.

Hal ini pernah dikaji oleh Makmur Supriyatno, seorang Brigadir Jenderal TNI sekaligus akademisi di bidang geografi dan manajemen pendidikan.

Dalam makalah riset berjudul Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau dari Perspektif Geografi Pertahanan (Jurnal Pertahanan Vol. 3, 2013), ia menyebut bahwa Ibu kota merupakan titik sentral bagi pertahanan nasional.

Ibu Kota: Titik sentral Pertahanan Nasional

Menurut Makmur (2013), sebuah negara akan dinyatakan kalah perang jika Ibu kotanya sudah jatuh ke tangan lawan.

Dalam perang antara Amerika Serikat (AS) dan Irak, misalnya, pemerintahan Saddam Husein baru dinyatakan kalah setelah tentara AS menduduki Baghdad.

Begitu pula dengan Indonesia. Bila terjadi perang atau invasi, maka Indonesia tidak akan kalah selama Jakarta belum dikuasai musuh.

Karena itu, Makmur (2013) menekankan bahwa pemindahan Ibu kota negara harus didasarkan pada pertimbangan militer yang kuat.

Jakarta dari Segi Pertahanan Militer

Dari segi demografi dan tata kota, Jakarta jelas punya banyak kekurangan. Mulai dari penduduk yang sangat padat, sanitasi buruk, kemacetan parah, rawan banjir, polusi, sampah, dan lain sebagainya.

Namun jika dilihat dari segi pertahanan militer, Makmur (2013) menilai Jakarta cukup kuat dan cocok menjadi Ibu Kota Negara.

Pertama, Jakarta relatif jauh dari garis batas internasional yang kerap jadi medan tempur angkatan bersenjata.

Kedua, Jakarta punya kota-kota satelit yang bisa menjadi benteng sekaligus lokasi pelarian darurat pemimpin nasional.

Di sisi selatan, Jakarta dilindungi Bogor dan Depok. Di sisi Barat ada Serang, Pandeglang dan Tangerang. Sedangkan di sisi Timur, ada Bekasi. Kerawanan hanya datang dari Utara, karena berhadapan langsung dengan laut.

Ketiga, pemusatan kekuatan militer berada di Jakarta. Kota ini juga dikelilingi instalasi militer mulai dari satuan tempur, bantuan tempur, serta satuan bantuan administrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Jakarta menjadi kota dengan skala pertahanan yang tinggi.

Namun, Makmur (2013) juga menilai bahwa Jakarta lemah dari segi logistik. Sebagian besar kebutuhan logistik Jakarta masih didatangkan dari daerah lain, sehingga ketika terjadi perang, pasokannya rawan terhambat atau diganggu musuh.

Jakarta juga berlokasi di dekat laut dan pantai. Apabila angkatan laut musuh memiliki kekuatan besar, maka Jakarta berpeluang dikalahkan melalui jalur ini.

Kekuatan Ibu Kota dari Segi Pertahanan Militer

Menurut Makmur (2013), jika Ibu kota hendak dipindah, penentuan lokasinya perlu memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Jauh Dari Pantai

Pantai biasanya menjadi daerah pertempuran, daerah pangkal perlawanan dan sasaran penghancuran. Karena itu, Ibu kota sebaiknya tidak berada di tepi pantai.

Makmur (2013) menyebut sebaiknya Ibu kota berada di tengah daratan suatu pulau. Dengan begitu lokasinya tidak terjangkau tembakan kapal, serta tidak menjadi medan tempur yang rentan menghancurkan infrastruktur dan simbol-simbol kenegaraan.

2. Memiliki Perbukitan atau Pegunungan

Ibu kota sebaiknya memiliki perbukitan atau pegunungan. Dengan begitu militer punya kesempatan untuk merintangi serangan udara, atau minimal mengurangi kemampuan manuver air power musuh.

3. Dikelilingi Kota Satelit

Makmur (2013) juga menilai, Ibu kota sebaiknya dikelilingi kota satelit. Saat terjadi serangan, kota-kota tersebut bisa berperan sebagai benteng sekaligus tempat perlindungan tokoh nasional.

4. Dikelilingi Instansi dan Satuan Militer

Ibu kota juga perlu dikelilingi satuan militer untuk memudahkan pengerahan kekuatan dalam kondisi darurat.

Makmur (2013) juga menyebut perlunya kajian lebih lanjut tentang pemindahan Ibu kota yang melibatkan pakar geografi, pengembangan wilayah, tata kota, dan berbagai ahli terkait lainnya.

(Sumber: Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau dari Perspektif Geografi Pertahanan, Jurnal Pertahanan Vol. 3, 2013)

Netizen Ini Ungkap Cara Jahat Prabowo Kuasai Lahan di Sumatera Barat

Seorang pengguna Facebook, Sudarto Toto, memberikan kesaksiannya saat menangani advokasi untuk masyarakat Sumatera Barat terhadap “penguasaan lahan” di era Presiden Soeharto. Simak tulisannya.

Sekilas Penguasaan Lahan Oleh Prabowo yang 300 ribu ha. lebih dan kroni-kroni Soeharto lainnya, ini yang saya pahami dan pernah terlibat menangani.

Masih soal lahan. Berdasarkan UUPA 1960, tanah yang sudah bersertifikasi HGU itu adalah menjadi tanah negara. Meskipun tanah dimaksud berasal dari tanah ulayat adat.

Sejarah konsesi lahan dan bagi-bagi lahan di Indonesia atas tanah negara maupun tanah ulayat adat yang diberi alas haq HGU itu terjadi tahun 1980-an yakni setelah UU Desa 1979 berlaku secara efektif. Termasuk di tahun-tahun itulah Prabowo dan antek-antek Soeharto berpesta pora bagi-bagi lahan.

Penyeragaman sistem pemerintahan menjadi desa dalam UU Desa 1979 itu membuat Nagari di Sumatera Barat, Nanggro di Aceh, serta satu kesatuan masyarakat hukum adat menjadi luluh lantak.

Dan pembagian konsesi tidak seindah yang diceritakan Prabowo semalam, yang menyatakan daripada dikuasai asing lebih baik saya yang menguasai lahan karena saya nasionalis. Nasionalis dapurmu. Mana ada seorang nasionalis kuasai 300 ha. lebih untuk satu orang.

Kasus di Sumatera Barat misalnya, Prabowo atas nama PT TKA itu punya kuasa atas HGU 20 ribu hektar. Cara pengambilannya juga nggak indah, karena di Sumatera Barat itu punya sistem soal tanah ulayat. Baik ulayat nagari, suku maupun ulayat kaum.

Perontokan ulayat nagari dimulai dengan penyeragaman sistem pemerintahan menjadi desa model di Jawa. Akibatnya alayat nagari “seperti tak bertuan”. Di saat itulah tanah ulayat diberi alas hak HGU untuk dibagi-bagi ke kroni-kroni Soeharto.

Dan karena militerisme di era Soeharto ada tanah hutan ulayat yang dibuka pura-pura untuk latihan perang tentara, lama-lama dikuasai. Itu terjadi di banyak tempat di Sumatera Barat. Antara lain di Dharmasraya yang dulunya masuk kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan Padang Menggatas di Kab. 50 Kota.

Setelah HGU dibagi-bagi untuk mengolahnya bagaimana? Kan butuh dana untuk buka lahan? Tahun 1985 Soeharto buat program kredit lunak tanpa anggunan yang dikenal kredit KKPA. Dan sejak saat itulah muncul OKB dari kroni-kroni Soeharto ya tentunya termasuk anak dan mantunya.

Kredit tanpa anggunan dan lahan yang dibuka berisi kayu-kayu berkualitas di hutan plus rotan dan manau. Terus dibuka sebagian ditanami sawit. Bagi kroni soeharto yang pemalas, cukuplah olah hasil hutannya nggak perlu ditanami sawit. Saat itulah banyak tanah mangkrak, sehingga masyarakat masuk. Terjadilah konflik agraria.

Di PT TKA milik Prabowo pada 2007 saja masih terjadi penembakkan terhadap warga. Dan saya cukup paham soal sengketa lahan di PT. TKA. Sayang soal data berapa ratus ribu tanah HGU yg dikuasai baik asing (Malaysia, Singapura dan Jerman) itu hilang bersama hilangnya laptop saya.

Malam tadi kalau debatnya dengan saya dengan gaya NGO, tak kuliti Prabowo. Karena saya pernah menangani sengketa lahan PT. TKA yang dikuasai Prabowo seluas 20 ribu ha. di Dharmasraya dan Solok Selatan.

______

PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di dirikan tahun 1984, bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat dengan luas lahan produktif baik inti maupun plasma sekitar 20 ribu ha, yang terdiri dari 3 kabupaten yaitu: Kab. Solok Selatan, Kab. Dhamasraya, dan Kab. Bungo.

PT. TKA terdiri dari 5 kebun inti dan 1 divisi pengembangan areal inti dan plasma. Direktur Utama PT. TKA adalah Prabowo Subianto.

Sumber; https://peranperempuan.id/netizen-ini-ungkap-cara-prabowo-kuasai-lahan-di-sumatera-barat/