Kantor Bupati Pringsewu Terbakar, Asap Membumbung Tinggi

https://youtu.be/hwsVwxsb47A

Api melahap bagian ruang tengah Kantor Bupati.

PRINGSEWU: Kantor Bupati Pringsewu di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Pringsewu, dilalap api, Selasa (21/5/2019) pukul 11.50 WIB. Api tampak membara dari ruang tengah kantor dan menimbulkan asap pekat yang membumbung tinggi.

Saat berita ini diturunkan upaya pemadaman api masih berlangsung. Belum ada keterangan dari berbagai pihak terkait mengenai penyebab kebakaran dan munculnya api.

TONTON JUGA: Video Berita Eksklusif Sa'at Kejadian

Asap hitam dari Kantor Bupati Pringsewu, Selasa

Para pegawai tampak berhamburan keluar menyelamatkan diri. Reporter kami yang berusaha menghubungi Bupati Pringsewu Sujadi Saddat belum berhasil. Demikian halnya dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Pringsewu, Khotim Fajar.

LIHAT JUGA: Si Jago Merah Melalap Kantor Bupati Pringsewu

Saat in petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Kondisi api belum dapat dipadam dan api semakin membesar. BPBD Pringsewu masih berusaha memadamkan api dengan menggunakan dua unit mobil pemadam kebakaran.

Ma'ruf Amin Mengejutkan, Dinilai 1-0 Unggul Dibanding Sandiaga

Cawapres Ma'ruf Amin di debat cawapres

Jakarta - Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai cawapres Ma'ruf Amin memiliki efek kejut saat menyampaikan visi dan misinya di sesi pertama debat cawapres. Hal itu, menurutnya, membuat Ma'ruf unggul atas lawannya, cawapres Sandiaga Uno.

"Sebetulnya dua-duanya menunjukkan persiapan yang cukup matang karena ketika berbicara betul-betul kalimat terakhir itu sampai detik terakhir itu, misalnya itu terlihat sekali sudah melalui latihan yang cukup matang, sehingga waktunya pun pas," ujar Yunarto, Minggu (17/3/2019).

Meski kedua cawapres memiliki penampilan yang baik dalam menyampaikan visi dan misi, menurutnya, Ma'ruf lebih memiliki efek kejut. 

"Yang lebih memiliki efek kejut itu Kiai Ma'ruf, karena memang ekspektasi yang tidak terlalu tinggi kepada Kiai Ma'ruf, tetapi artikulatif sekali, jauh berbeda seperti apa yang ditampilkan di debat pertama," katanya.

Yunarto melanjutkan, saat menyampaikan visi dan misi, Ma'ruf memiliki intonasi yang memang terlihat seperti layaknya politikus senior dalam menyampaikan pidatonya. Hal ini dilengkapi dengan beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa Ma'ruf sebagai sosok ulama.

"Dengan latar belakang beliau sebagai ulama, dengan beberapa kalimat yang memang hanya bisa dikeluarkan oleh ulama. Tadi ada hadis, itu menurut saya efek kejut yang tidak dimiliki oleh Sandi. Walaupun untuk pembukaan Sandi juga cukup stabil, tapi untuk masuk ke narasi yang memang memiliki daya elektoral seperti ketika dia berbicara BPJS, tetapi efek kejut inilah yang membuat Kiai Ma'ruf unggul 1-0 di awal, karena ada unsur kaget," imbuhnya.

"Gaya berbicaranya (Ma'ruf) tadi seperti betul-betul orang yang seperti berpidato politik, efek kejut tadi yang menurut saya membuat sebagian orang underestimateatau memiliki ekspektasi rendah kemudian melihat Kiai Ma'ruf sebagai sosok yang berbeda," lanjutnya.

Netizen Ini Ungkap Cara Jahat Prabowo Kuasai Lahan di Sumatera Barat

Seorang pengguna Facebook, Sudarto Toto, memberikan kesaksiannya saat menangani advokasi untuk masyarakat Sumatera Barat terhadap “penguasaan lahan” di era Presiden Soeharto. Simak tulisannya.

Sekilas Penguasaan Lahan Oleh Prabowo yang 300 ribu ha. lebih dan kroni-kroni Soeharto lainnya, ini yang saya pahami dan pernah terlibat menangani.

Masih soal lahan. Berdasarkan UUPA 1960, tanah yang sudah bersertifikasi HGU itu adalah menjadi tanah negara. Meskipun tanah dimaksud berasal dari tanah ulayat adat.

Sejarah konsesi lahan dan bagi-bagi lahan di Indonesia atas tanah negara maupun tanah ulayat adat yang diberi alas haq HGU itu terjadi tahun 1980-an yakni setelah UU Desa 1979 berlaku secara efektif. Termasuk di tahun-tahun itulah Prabowo dan antek-antek Soeharto berpesta pora bagi-bagi lahan.

Penyeragaman sistem pemerintahan menjadi desa dalam UU Desa 1979 itu membuat Nagari di Sumatera Barat, Nanggro di Aceh, serta satu kesatuan masyarakat hukum adat menjadi luluh lantak.

Dan pembagian konsesi tidak seindah yang diceritakan Prabowo semalam, yang menyatakan daripada dikuasai asing lebih baik saya yang menguasai lahan karena saya nasionalis. Nasionalis dapurmu. Mana ada seorang nasionalis kuasai 300 ha. lebih untuk satu orang.

Kasus di Sumatera Barat misalnya, Prabowo atas nama PT TKA itu punya kuasa atas HGU 20 ribu hektar. Cara pengambilannya juga nggak indah, karena di Sumatera Barat itu punya sistem soal tanah ulayat. Baik ulayat nagari, suku maupun ulayat kaum.

Perontokan ulayat nagari dimulai dengan penyeragaman sistem pemerintahan menjadi desa model di Jawa. Akibatnya alayat nagari “seperti tak bertuan”. Di saat itulah tanah ulayat diberi alas hak HGU untuk dibagi-bagi ke kroni-kroni Soeharto.

Dan karena militerisme di era Soeharto ada tanah hutan ulayat yang dibuka pura-pura untuk latihan perang tentara, lama-lama dikuasai. Itu terjadi di banyak tempat di Sumatera Barat. Antara lain di Dharmasraya yang dulunya masuk kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan Padang Menggatas di Kab. 50 Kota.

Setelah HGU dibagi-bagi untuk mengolahnya bagaimana? Kan butuh dana untuk buka lahan? Tahun 1985 Soeharto buat program kredit lunak tanpa anggunan yang dikenal kredit KKPA. Dan sejak saat itulah muncul OKB dari kroni-kroni Soeharto ya tentunya termasuk anak dan mantunya.

Kredit tanpa anggunan dan lahan yang dibuka berisi kayu-kayu berkualitas di hutan plus rotan dan manau. Terus dibuka sebagian ditanami sawit. Bagi kroni soeharto yang pemalas, cukuplah olah hasil hutannya nggak perlu ditanami sawit. Saat itulah banyak tanah mangkrak, sehingga masyarakat masuk. Terjadilah konflik agraria.

Di PT TKA milik Prabowo pada 2007 saja masih terjadi penembakkan terhadap warga. Dan saya cukup paham soal sengketa lahan di PT. TKA. Sayang soal data berapa ratus ribu tanah HGU yg dikuasai baik asing (Malaysia, Singapura dan Jerman) itu hilang bersama hilangnya laptop saya.

Malam tadi kalau debatnya dengan saya dengan gaya NGO, tak kuliti Prabowo. Karena saya pernah menangani sengketa lahan PT. TKA yang dikuasai Prabowo seluas 20 ribu ha. di Dharmasraya dan Solok Selatan.

______

PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di dirikan tahun 1984, bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat dengan luas lahan produktif baik inti maupun plasma sekitar 20 ribu ha, yang terdiri dari 3 kabupaten yaitu: Kab. Solok Selatan, Kab. Dhamasraya, dan Kab. Bungo.

PT. TKA terdiri dari 5 kebun inti dan 1 divisi pengembangan areal inti dan plasma. Direktur Utama PT. TKA adalah Prabowo Subianto.

Sumber; https://peranperempuan.id/netizen-ini-ungkap-cara-prabowo-kuasai-lahan-di-sumatera-barat/

DEMIAN, AKSI SULAP GAGAL TELAN KORBAN SEORANG ATLIT NASIONAL

Demian Aditya mengalami kegagalan dalam melakukan aksi sulap berbahaya di salah satu stasiun televisi swasta.
Acara ini berlangsung hari Rabu lalu (29/11/2017).
Gagalnya sulap Demian membuat Edison Wardhana, salah seorang mantan atlet basketball nasional dan juga mantan pembalap mengalami luka serius.
Edison kala itu menjadi stuntman yang menggantikan peran Demian di dalam peti.
Dalam sebuah video menunjukan bagaimana aksi yang gagal tersebut.
Sebuah peti digantung dengan ketinggian kurang-lebih 3 meter.
Di video tampak ada tangan yang terborgol di peti dan mencoba melepaskan diri.
Diduga itu adalah tangan dari Edison yang menggantikan peran Demian di dalam peti.
Peti yang jatuh membuat para pembawa acara yang melihat langsung kejadian panik.
Mereka meminta tim medis untuk datang dan ambulance juga terdengar meninggalkan lokasi kejadian.

Lihat vidio nya: SULAP GAGAL DEMIAN TELAN KORBAN

FULL DAY SCHOOL (SIKAP RESMI LIRBOYO)

[17/7 10.50] uβ@μ: Hasil Kunjungan Mendikbud di PP Lirboyo Kota Kediri

SIKAP RESMI LIRBOYO

Mencermati kebijakan tentang Hari Sekolah yang di dalamnya menetapkan lima hari sekolah/ delapan jam sehari (Full Day School), Pondok Pesantren Lirboyo menegaskan:

Lewat kajian mendalam dan pemantauan intensif yang kami lakukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan lima hari sekolah/ delapan jam pelajaran (Full Day School). Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain terkait fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah/ delapan jam pelajaran (Full Day School).

Alasan penerapan lima hari sekolah/ delapan jam belajar (Full Day School) yang didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak kota seharian penuh ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam pergaulan bebas tidak sepenuhnya benar, sebab pada kenyataanya kota-kota besar di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai, dan pendidikan agama yang sudah berlangsung selama ini.

Tidak semua orang tua peserta didik bekerja sehari penuh, utamanya mereka yang di pelosok bekerja sebagai petani dan nelayan yang separuh waktunya dalam sehari tetap bisa dipakai bersama-sama dengan putra-putri mereka. Belajar tidak selalu identik dengan sekolah. Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter sehingga mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai adat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini.

Tindakan menggeneralisir bahwa seluruh siswa mengalami masa-masa sendirian di tengah penantian terhadap orang tua mereka yang sedang bekerja adalah tidakan yang keliru. Jawaban ini beranjak dari realitas masyarakat urban dan perkoataan. Asusmsi ini berasal dari pemahaman yang keliru bahwa seluruh orang tua siswa adalah pekerja kantoran. Padahal, jumlah masyarakat perkotaan hanyalah sejumput saja. Sisanya adalah mereka yang bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya libur satu hari setiap hari minggu justru digunakan hal-hal negatif, meski tidak menutup mata sebagian kecil untuk hal-hal positif. Sehingga penambahan hari libur semakin menambahkan tindakan-tindakan negatif bagi pelajar.

Adanya penambahan jam sekolah akan mematikan atau setidaknya mengurangi optimalisasi pendidikan agama, seperti TPQ, TPA dan Madrasah Diniyah yang sudah melekat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat, serta telah terbukti kemaslahatannya membentuk karakter bangsa dan Negara.

Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat di atas maka dengan ini Pondok Pesantren Lirboyo meminta kepada Presiden untuk mencabut (membatalkan) kebijakan lima hari sekolah (Full Day School).

Kediri, 15 Juli 2017

Pengurus
Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri Jawa Timur

ABDUL QODIR RIDLWAN
Ketua Umum

Tolong share

SIKAP FRAKSI DPR RI di keluarkan nya PERPU ORMAS

Jakarta - Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2/2017 tentang ormas. Perppu tersebut telah diterima oleh pimpinan DPR dan akan dibahas pada masa sidang berikutnya.

Meski belum membahas secara resmi, semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya mengenai Perppu ini. Ada yang menolak dan menerima Perppu Nomor 2/2017 dengan berbagai macam alasan. Bagaimana sikap setiap fraksi pada Perppu Nomor 2/2017? Begini sikap fraksi yang dirangkum detikcom:

1. PDIP

PDI Perjuangan menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah yang menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Perppu menjadi instrumen hukum bagi pemerintah untuk mencegah dan menindak ormas anti-Pancasila.

"PDIP beserta parpol pengusung pemerintah yang lain memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

PDIP, kata Hasto, berharap fraksi lain di DPR menyetujui Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli.

2. Golkar

Dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas, pemerintah dapat membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Fraksi Golkar berpandangan langkah tersebut tidak melanggar HAM.

"Nggak (melanggar HAM). Setiap orang di setiap negara punya aturan sendiri. Banyak juga negara yang demokrasi maju kalau ada potensi yang bisa ganggu kesatuan nasional dan bangsa biasanya akan ambil tindakan preventif. Jangan sampai nilai kebangsaan bisa hancur," ucap anggota F-Golkar Ace Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

3. PKB

PKB menerima Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas, yang diterbitkan pemerintah. PKB akan mengajak fraksi lain di DPR mendukung pembubaran ormas radikal melalui Perppu.

"PKB akan menerima Perppu dan akan mengajak partai untuk menerima Perppu karena kebutuhannya atas nama dan untuk kepentingan negara," ujar Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain saat dihubungi, Rabu (12/7).

Dalam Perppu Nomor 2/2017 diatur ketentuan mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila hanya melewati dua sanksi administratif dan tanpa melalui pengadilan. Dua sanksi awal itu adalah peringatan tertulis satu kali dalam jangka waktu 7 hari dan penghentian kegiatan.

4. PPP

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan parpol koalisi pemerintah mendukung penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Alasannya, ormas yang bertentangan dengan NKRI harus dibubarkan.

"Ketika ada gerakan apa pun, baik secara warna, ras, atau apa pun itu, kemudian secara rasional bisa disimpulkan merupakan ancaman terhadap empat konsensus bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) kita, memang boleh ditiadakan," ujar Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

5. Hanura

Fraksi Hanura di DPR tegas mendukung langkah pemerintah menerbitkan Perppu No 2/2017 sebagai pengganti atas UU No 17/2013 tentang Ormas. Hanura menyebut negara tak boleh setengah-setengah bertindak terhadap ormas radikal.

"Hanura tentunya sepakat dengan pemerintah. UU No 17 Tahun 2013 membuat pembekuan atau pembubaran ormas radikal sulit dilakukan karena prosesnya panjang dan harus diputuskan oleh pengadilan, padahal izin pendirian ormas ada di pemerintah melalui Kemenkum HAM," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana kepada wartawan, Kamis (13/7).

6. NasDem

NasDem setuju dengan Perppu 2/2017 tentang pembubaran ormas radikal. NasDem mengambil contoh ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai harus dibubarkan. 

"Setiap organisasi yang itu (anti-Pancasila) adalah tidak mengindahkan ideologi negara dan tidak setuju kepada negara Indonesia, harus dibubarkan. Jangankan dalam bentuk Perppu, dalam bentuk lain juga akan disetujui," kata politikus NasDem, Teuku Taufiqulhadi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

7. PAN

Meskipun dalam parpol koalisi pemerintahan, PAN tidak mendukung diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengenai pembubaran ormas. PAN, yang merupakan partai pendukung pemerintah, menilai penerbitan perppu itu belum menjadi solusi menangani ormas yang dianggap anti-Pancasila.

"Perppu belum menjadi solusi terhadap ormas yang dianggap pemerintah saat ini bermasalah," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7). 

8. PKS

PKS menilai ada beberapa pasal karet yang sangat subjektif dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas). PKS mendukung jika ada pihak yang mengajukan judicial review terkait Perppu tersebut. 

"Saya sangat mendukung kalau kemudian ada yang mengajukan judicial review ke MK, karena Perppu ini potensial tidak sesuai dengan UUD. Minimal pasal 1 ayat 3, 28d ayat 1 dan 28e ayat 3," kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

9. Gerindra

Fraksi Gerindra di DPR mengkritik Presiden Joko Widodo terkait penerbitan Perppu Nomor 2/2017 tentang pembubaran ormas. Gerindra memandang belum ada hal mendesak yang membuat pemerintah wajib mengeluarkan Perppu ini.

"Perppu ini, presiden begitu gampang. Ini tentang UU Ormas. UU ormas, dulu itu, saya masih ingat, periode lalu diputuskan melalui voting oleh DPR di paripurna," kata Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

10. Partai Demokrat

Fraksi Demokrat di DPR mengaku belum menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak Perppu 2/2017 terkait pembubaran ormas. Demokrat akan melakukan kajian terlebih dahulu.

"Terkait dengan Perppu ormas, kami sedang melakukan kajian dan analisa yang mendalam dengan mempertimbangkan segala aspek kepentingan dan kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Sekretaris Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto kepada wartawan, Kamis (13/7).
-------
6 partai setuju
1 partai galau
3 partai tdk setuju

BUPATI WAY KANAN TIDAK AKAN MEMBANTU KAKAM YANG KORUPSI DD

Waykanan, Lampung,
Bupati Waykanan, Provinsi Lampung Raden Adipati Surya berjanji tidak akan memberikan bantuan hukum bila terdapat kepala kampung (Kakam) yang berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran tersangkut dugaan korupsi dana desa.

Karena, lanjut dia, di Waykanan, Selasa, sudah ada 15 kepala kampung yang terindikasi korupsi dana desa dan saat ini proses hukum sedang berjalan di Polres Waykanan.

Ia menjelaskan dana desa (DD) dan alokasi dana kampung (ADK) bukan milik kepala kampung (kakam), tetapi milik rakyat. Tiap satu rupiah yang di keluarkan itu wajib dipertanggungjawabkan.

Keinginan pemerintah pusat membangun desa, lanjutnya, untuk menjadikan suatu contoh pembangunan dari desa, saat ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Waykanan sudah merasakan hasil dari dana desa yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat tersebut.

Selain dapat dibangunkan jalan, alokasi dana itu dapat membuat desa menjadi wajah dari kabupaten tersebut.

"Sejak Pemerintahan Jokowi - JK, desa mendapatkan kucuran dana yang begitu besar, dan langsung dikelola oleh desa tersebut. Tetapi ini sangat rawan penyelewengan, untuk mengantisipasi penyelewengan harus ada perhatian khusus kepada kepala kampung agar tidak terseret kasus korupsi," ujar dia.

Selain itu, orang nomor satu di bumi "ramik ragom" ini meminta kepada seluruh kepala kampung di Kabupaten Waykanan agar mengelola dana desa dengan baik dan benar serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dana desa, lanjutnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi dana ini semua diperuntukan bagi kepentingan rakyat.

"Saya minta dana desa dikelola dengan baik. Dana desa bukan milik kepala kampung melainkan untuk kepentingan rakyat. Satu rupiah yang di keluarkan itu semua ada laporan pertanggungjawabannya, jadi jangan main-main dengan dana desa tersebut," jelas Adipati.

Mantan ketua DPRD Waykanan ini menjelaskan, pihaknya tidak akan memberi toleransi bila ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

"Sekarang banyak orang yang bicara kenapa saat ini banyak kepala kampung yang diperiksa, sedangkan sebelumnya tidak ada yang diproses hukum?. Karena di pemerintahan saat ini tidak membiarkan uang rakyat dihabisi atau dimakan untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Karena, lanjut Adipati uang yang dikucurkan itu merupakan hak rakyat untuk dibangunkan beberapa fasilitas keperluan masyarakat seperti infrastruktur.

HTI RESMI DIBUBARKAN

Jokowi Teken Perppu Pembubaran HTI

Presiden Joko Widodo bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Penerbitan Perppu ini dilbakukan mengingat pemerintah tidak bisa membubarkan HTI jika melalui UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Pembubaran ormas radikal Insya Allah besok, ini langsung ditandatangani, akan diumumkan (presiden)," ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj,  usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

Sebelumnya beberapa waktu lalu melalui Menkopolhukam Wiranto, pemerintah mengumumkan pembubaran HTI. Namun jalan terjal kalau mengacu UU Ormas. Sebab, harus melalui pengadilan terlebih dahulu.

Said mengatakan, Presiden Jokowi nantinya yang akan mengumumkan diterbitkannya Perppu pembubaran HTI. “Iya Perppu sudah ditandatangani Presiden. Besok akan dibacakan," katanya.

Apa isi perppu itu, dan apakah menyebut nama ormas HTI, Said Aqil mengaku tidak mengetahuinya.

"Saya enggak nanya. Kalau kurang saya usul lagi nanti," katanya

~~~~
http : //m .viva. co. id/berita/nasional/934056-jokowi-teken-perppu-pembubaran-hti

*Toha Putra dan Kontribusinya Terhadap HTI*

*Toha Putra dan Kontribusinya Terhadap HTI*

Harakatuna.com, Semarang — Tidak pernah terpikir dan masuk akal kalau ternyata Hasan Toha Putra, pemilik penerbit dan toko buku keislaman “Toha Putra” ikut serta terlibat dalam pendanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi politik yang hendak mengganti dasar Negara Indonesia menjadi khilafah.

Selama ini Toha Putra dikenal sebagai penerbit buku-buku pesantren (kitab kuning) dan al-Quran dengan pasar yang sangat jelas, yaitu santri dan kiai pondok pesantren serta warga Nahdlatul Ulama secara umum. Namun uang yang dihasilkannya justru banyak didonasikan untuk kegiatan-kegiatan yang justru hendak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Kiai, santri dan warga NU yang menjadi konsumen tetap Toha Putra kini sedang berusaha dengan susah payah untuk mempertahankan NKRI, namun Toha Putra justru mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan melakukan pembelaan dan dukungannya terhadap organisasi yang sudah dilarang pemerintah.

Bagi kiai dan santri, Toha Putra adalah penerbit dan toko buku yang patut diapresiasi karena telah ikut serta menjaga khazanah keislaman melalui penerbitan buku-buku karya para ulama Islam Timur Tengah maupun Nusantara, namun kini setelah masyarakat tahu keterlibatan Toha Putra dalam organisasi transnasional itu, kiai, santri dan warga NU secara umum akan berpikir ulang. Haruskah mengapresiasi penerbit yang mengkapitalisasi NU dan Pesantren, sementara uang yang dihasilkannya justru untuk mengadakan kegiatan-kegiatan terlarang dan merusak citra Islam?

Berikut data keterlibatan Hasan Toha Putra, pemilik penerbit dan toko buku Toha Putra dalam kegaiatan HTI di Kota Semarang:

1. Tahun 2015 Hasan Toha Putra selain sebagai donatur acara “Pawai Akbar Untuk Tegaknya Khilafah Islamiyah” yang diselenggarakan HTI, juga sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya acara tersebut.

2. Pada bulan Februari 2017 menjadi donatur dan penggerak penolakan pengajian kebangsaan dalam acara Cap Go Meh yang akan dihadiri Habib Luthfi bin Yahya dan KH Musthofa Bisri (Gus Mus) di tempat parkir Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).

3. Pada bulan April 2017 memfasilitasi kegiatan “Masirah HTI untuk Pengenalan Bendera dan Panji Rasulullah” di Kota Semarang.

4. Menjadi donatur aksi 212 dan membentuk Yayasan Umat Islam Bersatu yang mewadahi alumni 212 dan para aktivis HTI di Jawa Tengah.

5. Banyak merekrut para pengurus HTI Jawa Tengah untuk menjadi pengajar di Yayasan Hidayatullah yang dipimpinnya.

Selain menjadi ketua di beberapa yayasan yang diisi para pengurus dan aktivis HTI Jawa Tengah, Hasan Toha Putra juga menjadi Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang menaungi kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Kini ia sedang berusaha menyebarkan HTI di kampusnya dengan mengundang berbagai aktivis HTI seperti Felix Y Siauw.*)

dari=
http://www.harakatuna.com/toha-putra-dan-kontribusinya-terhadap-hti.html

WASPADAI PENGGEMBOSAN SEKOLAH LP MA'ARIF NU:

WASPADAI PENGGEMBOSAN SEKOLAH LP MA'ARIF NU:

Kepada:
1) Pengurus LP Ma'arif NU Wilayah;
2) Pengurus LP Ma'arif NU Cabang;
3) Satpen LP Ma'arif NU;
Seluruh Indonesia

Ass. Ada informasi A1, Mendikbud akan road show ke sekolah2 LP Ma'arif NU sosialisasi five days school (FDS). Jelas ini upaya penggembosan terhadap penolakan FDS oleh LP Ma'arif NU dan upaya memecah belah LP Ma'arif NU. Sehubungan dengan hal tersebut maka diinstruksikan kepada LP Ma'arif NU Wilayah dan Cabang serta satpen untuk:
1) menolak kehadiran Mendikbud ke satpen LP Ma'arif NU;
2) apabila poin 1 tidak dapat dilakukan, maka saat kehadiran Mendilbud ke satpen dibacakan dan penyerahan tertulis pernyataan penolakan terhadap FDS, setelah Mendikbud memberi sambutan/pengarahan;
3) LP Ma'arif NU Wilayah dan Cabang serta satpen untuk tetap dalam satu barisan menolak FDS, karenanya agar senantiasa berkoordinasi dengan pengurus LP Ma'arif NU di atasnya.
Demikian instruksi LP Ma'arif NU untuk dilaksanakan.

Wassalam
Z. Arifin Junaidi/Ketua LP Ma'arif NU Pusat

Tembusan:
1. PBNU;
2. Banom & Lembaga di lingkungan NU

PROPAGANDA KAUM RADIKALIS

Propaganda 1:
Orang syiah diklaim bukan islam
Orang NU diklaim sebagai syiah
Orang wahabi mengaku sebagai sunni

Jika propaganda ini berhasil, orang tidak percaya lagi kpd NU, Dan berarti orang islam di indonesia hanya tinggal 1000an yakni hanya orang wahabi, yang lain itu syiah dan bukan islam.

Propaganda 2:
PKI sudah dibubarkan
Pemerintah diklaim sebagai PKI dan kebangkitan Komunis
Radikalis berlagak memerangi PKI

Jika propaganda ini berhasil, maka kaum radikalis punya alasan membubarkan pemerintahan dan leluasa mengusai negara dengan bantuan tangan orang orang awam.

Propaganda 3:
Negara ini adalah negara thagut
Negara memerangi umat islam
Pancasila dan garuda adalah berhala
Umat islam jangan menyembah berhala

Jika propaganda ini berhasil, yang mahasiswa-pun bisa jadi khilafis dan radikalis, yang awam bisa jadi bomber, yang setengah pinter bisa jadi agen hoax dan fitnah.

Lalu apa yang diharapkan?
Tujuannya adalah agar negara kacau, jika kacau mereka mulai memerankan aksinya lalu masuk seperti ISIS mengebom apa saja yang dianggap kafir, musyrik dan yang dianggap musuh mereka, untuk, mengejar ilusi mereka 'khilafah'.

Lalu Siapa yang rawan jadi korban propaganda diatas:
1. Orang awam yang belajar agama lewat medsos lalu salah memilih situs dakwah.
2. Mahasiswa negeri yang awam masalah agama, lalu terjebak dalam daurahan kaum khilafis dan radikalis.
3. Ustadz yang baru pegang gadget, lalu masuk ke grup grup dakwah (grup radikal)
4. Artis yang ingin mendadak tampil agamis, agar mendadak dipanggil ustadz dan ustadzah
5. Dokter yang awam namun baru semangat belajar agama di masa dewasa, ia masuk ke situs situs dakwah namun salah memilih situs.
6. Wanita dewasa yang baru semangat belajar agama.
7. Jamaah masjid perkotaan yang pengurusnya jarang dari kampung tersebut
8. Para barisan sakit hati (bisa sakit hati ke negara atau ormas NU)
9. Anak anak yang di asramakan dipondok berhaluan wahabi biasanya asrama tahfidz via ajaran wahabi
10. Kaum yang biasa bawa pentung juga rawan terkena jebakan virus propaganda ini, sebab dalam otaknya sudah ada bibit radikalis.

Patriot Garuda Nusantara Tolak Kedatangan Aktivis HTI di Semarang

*Press Release Patriot Garuda Nusantara (PGN)*

Organisasi masyarakat Patriot Garuda Nusantara (PGN) Jawa Tengah menolak kedatangan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Felix Y Siauw yang direncanakan akan menjadi pembicara dalam acara yang diselenggarakan oleh simpatisan HTI Kota Semarang, Hasan Toha Putra, pada Minggu 9 Juli 2017 di Masjid At-Taufiq Jl Durian Raya 34 Srondol Wetan Banyumanik Kota Semarang dan di kampus Unissula pada Senin 10 Juli 2017.

Penolakan ini didasarkan pada keresahan warga masyarakat Kota Semarang atas ceramah-ceramah Felix Y Siauw yang kerap memprovokasi massa untuk membenci penganut paham keagamaan yang berbeda dan umat non Islam. Selain itu tokoh yang terkenal sebagai dai mualaf, juga selalu menyampaikan propaganda mengganti dasar Negara Indonesia menjadi khilafah.

Juru bicara PGN, M Mustofa Mahendra menuturkan, bahwa organisasinya sejak awal berdirinya memiliki komitmen untuk mengawal kebhinnekaan bangsa ini. “Siapapun yang hendak mengganggu NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, maka harus berhadapan dengan kami,” katanya dalam rapat koordinasi di Markas Komando PGN Jawa Tengah, Jl Sendangguwo Raya No 40 Kota Semarang, Kamis (6/07/17).

Selain itu, organisasi yang dipimpin oleh KH Nuril Arifin itu juga punya komitmen untuk menjaga kerukunan, baik kerukunan dalam berbangsa, bernegara, maupun beragama. “Sementara HTI bagian dari ormas yang selalu menyampaikan propaganda-propaganda yang justru merusak kerukunan itu sendiri. Pemerintah juga sudah melarangnya, dan Kota Semarang selama ini dikenal sebagai kota yang aman dan rukun. Karena itu, kami sangat menolak kedatangannya di Semarang,” jelasnya.

Wakil Ketua PGN Jawa Tengah, Bagoes Soedihartono, menjelaskan bahwa penolakannya terhadap aktivis HTI Felix Y Siauw bukan berarti menolak acara pengajian, melainkan menolak provokasi yang mengganggu masyarakat.

“Ini masyarakat juga harus tahu, bahwa yang kami tolak itu bukan pengajian atau halal bihalalnya, melainkan provokatornya. Kalau acara yang ingin diselenggarakan benar-benar pengajian, semestinya yang jadi pembicara ya kiai atau tokoh agama, bukan provokator seperti Felix,” paparnya.

Penolakan terhadap kedatangan Felix Y Siauw juga datang dari berbagai ormas lainnya di Kota Semarang. Pasalnya, aktivis HTI ini dalam berbagai ceramah dan tulisannya selalu mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah dan bangsanya sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Bagoes Soedihartono (Wakil Ketua PGN Jawa Tengah): *081 325 483 024*
Kisno Tanthowi (Sekretaris PGN Jawa Tengah): *085 290 219 991*

*Patriot Garuda Nusantara Tolak Kedatangan Aktivis HTI di Semarang*

*Press Release Patriot Garuda Nusantara (PGN)*

Organisasi masyarakat Patriot Garuda Nusantara (PGN) Jawa Tengah menolak kedatangan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Felix Y Siauw yang direncanakan akan menjadi pembicara dalam acara yang diselenggarakan oleh simpatisan HTI Kota Semarang, Hasan Toha Putra, pada Minggu 9 Juli 2017 di Masjid At-Taufiq Jl Durian Raya 34 Srondol Wetan Banyumanik Kota Semarang dan di kampus Unissula pada Senin 10 Juli 2017.

Penolakan ini didasarkan pada keresahan warga masyarakat Kota Semarang atas ceramah-ceramah Felix Y Siauw yang kerap memprovokasi massa untuk membenci penganut paham keagamaan yang berbeda dan umat non Islam. Selain itu tokoh yang terkenal sebagai dai mualaf, juga selalu menyampaikan propaganda mengganti dasar Negara Indonesia menjadi khilafah.

Juru bicara PGN, M Mustofa Mahendra menuturkan, bahwa organisasinya sejak awal berdirinya memiliki komitmen untuk mengawal kebhinnekaan bangsa ini. “Siapapun yang hendak mengganggu NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, maka harus berhadapan dengan kami,” katanya dalam rapat koordinasi di Markas Komando PGN Jawa Tengah, Jl Sendangguwo Raya No 40 Kota Semarang, Kamis (6/07/17).

Selain itu, organisasi yang dipimpin oleh KH Nuril Arifin itu juga punya komitmen untuk menjaga kerukunan, baik kerukunan dalam berbangsa, bernegara, maupun beragama. “Sementara HTI bagian dari ormas yang selalu menyampaikan propaganda-propaganda yang justru merusak kerukunan itu sendiri. Pemerintah juga sudah melarangnya, dan Kota Semarang selama ini dikenal sebagai kota yang aman dan rukun. Karena itu, kami sangat menolak kedatangannya di Semarang,” jelasnya.

Wakil Ketua PGN Jawa Tengah, Bagoes Soedihartono, menjelaskan bahwa penolakannya terhadap aktivis HTI Felix Y Siauw bukan berarti menolak acara pengajian, melainkan menolak provokasi yang mengganggu masyarakat.

“Ini masyarakat juga harus tahu, bahwa yang kami tolak itu bukan pengajian atau halal bihalalnya, melainkan provokatornya. Kalau acara yang ingin diselenggarakan benar-benar pengajian, semestinya yang jadi pembicara ya kiai atau tokoh agama, bukan provokator seperti Felix,” paparnya.

Penolakan terhadap kedatangan Felix Y Siauw juga datang dari berbagai ormas lainnya di Kota Semarang. Pasalnya, aktivis HTI ini dalam berbagai ceramah dan tulisannya selalu mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah dan bangsanya sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Bagoes Soedihartono (Wakil Ketua PGN Jawa Tengah): *081 325 483 024*
Kisno Tanthowi (Sekretaris PGN Jawa Tengah): *085 290 219 991*

KENALI HOAX

Jangan Ikut-ikutan Sebar Hoax, Ini 6 Cara Sortir Berita Hoax

Mari berpartisipasi untuk menghentikan berita hoax dengan kiat berikut ini. | Mashable

Hoax alias informasi palsu kian merajalela di dunia maya.
Media penyebarannya bisa lewat apa saja, baik situs online maupun blog.
Setelah itu disebarkan secara membabi-buta via sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya.
Bahkan aplikasi chating seperti WhatsApp, BBM, dan Line, sering menjadi alat pertama penyebar hoax dan gosip.
Sosial media kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax dengan ‘kecepatan cahaya’, tanpa cek ricek terlebih dahulu.
Banyak hal negatif yang ditemui jika informasi hoax sudah tersebar.
Bahkan efek viral mudah terjadi jika judul dibuat sensasi dan bombastis.
Seseorang yang berpendidikan tinggi sekalipun akan mudah terpancing jika sisi emosionalnya dibakar oleh judul yang provokatif dan memancing emosi.
Efek negatif jelas terlihat berupa perpecahan di masyarakat, kecemasan dan kepanikan, hingga perilaku yang cenderung merusak.
Hanya mereka yang berpikir logis dan terbuka, yang akan mempertanyakan jika ada sebuah informasi yang nggak masuk akal.
Nah, bagaimana agar kamu nggak mudah percaya dengan kebenaran sebuah informasi?
Hoax atau bukan, berikut caranya:
1. Pembuat informasi nggak jelas.
Biasanya pengirim awal hoax ini nggak diketahui identitasnya, termasuk link sumber ilmiah dari pesan yang disebar.
Kalau pun ada nama dalam berita, biasanya dicatut begitu saja tanpa ijin.
Pesan dikirim via WhatsApp, Email, Twitter yang penyebarannya cepat, mudah, dan gratis.
2. Isi berita penuh sensasi dan provokatif
Biasanya, isi berita hoax bertentangan dengan logika umum dan ilmu pengetahuan.
Bisa juga terdengar aneh jika dibandingkan dengan fakta yang sudah umum diketahui.
Istilah ilmiah sering digunakan, memanfaatkan keawaman pembaca.
Isinya mudah bikin kamu cemas dan panik.
Diakhiri himbauan agar pembaca segera meneruskan (forward) ke teman atau forum yang lebih luas.
Misalnya “Jika kamu tidak meneruskan informasi ini, maka akan ada kesialan yang menimpa esok hari”.
3. Cek nama domain
Media resmi tidak akan memakai blog gratisan seperti WordPress atau Blogspot.
Saat ini, penyebar hoax seringkali memakai blog gratisan seperti itu untuk melakukan penipuan online, menyebar berita palsu, memuat pornografi, atau menjual obat ilegal.
Meskipun saat ini membeli nama domain memang sangat murah, namun ini bisa menjadi filter awal.
4. Cek alamat dan kontak
Setelah alamat situs yang meyakinkan, cek pula alamat dan nomor telepon yang tercantum di situsnya.
Biasanya ada kanal Contact Us.
Bahkan, seringkali alamat yang dicantumkan palsu atau memakai alamat kantor orang lain.
5. Cek identitas pendaftar
Domain yang benar pasti akan menyertakan pihak yang mendaftar pertama kali dan bisa dicek lewat https://www.whois.net.
Bisa berupa nama perusahaan atau pribadi, lengkap dengan alamat dan terkadang nomor telepon.
Situs hoax atau penipuan, biasanya menampilkan “Who is Privacy Protection Services”
6. Cek foto hoax
Jika ada sebuah foto yang tampak menyulut emosi atau nggak masuk akal, cek dulu kebenarannya lewat Google.
Kamu bisa copy alamat foto tersebut atau download foto yang dicurigai sebagai latar belakang berita hoax.
Caranya dengan menggunakan Images Google.
Buka https://images.google.com/, lalu masukkan ke kolom pencarian dengan mengklik ikon kamera.
Maka akan muncul penjelasan foto tersebut, termasuk situs yang pertama memuatnya.
Cara lebih mudah adalah dengan klik kanan di atas foto, lalu pilih Search Google for Image.
Semoga cara ini bikin kamu lebih bijak dalam sharing berita dan say no to hoax. (*)