Utang luar negeri Indonesia Rp4.800 triliun: Lima hal yang perlu Anda ketahui

Image copyrightAFP

Image captionData Bank Indonesia pada Februari lalu memperlihatkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 naik 10,1% dibanding tahun sebelumnya.

Berbagai silang pendapat bermunculan setelah Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, tahun 2017, mencapai lebih Rp4.000 triliun.

Ada yang menyebut jumlah tersebut masih dalam batas aman, tetapi ada pula yang berkata tidak.

Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui terkait Utang Luar Negeri Indonesia.

Mengapa jumlahnya sangat banyak?

Pada data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Februari lalu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 silam mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769).

Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia 'hanya' naik sebesar 3%.

Ekonomi digital mulai moncer, ini dia daftar unicorn dari IndonesiaBanyak toserba terkenal tutup: Apa yang terjadi sebetulnya?Pemerintah Indonesia targetkan 1.000 bisnis perintis pada 2020

Peningkatan ULN ini cukup drastis karena "sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain", ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan resminya.

Image copyrightAFP

Image captionMayoritas Utang Luar Negeri Indonesia tahun 2017 adalah dalam bentuk Surat Utang.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp5.000 triliun.

"Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau APBD, sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang," ungkap Ekonom Bank Permata, Josua Pardede.

Image copyrightAFP

Image captionPresiden Joko Widodo menargetkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya.

Dalam lebih tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di "Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur"; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Image copyrightAFP

Image captionPembangunan infrastruktur dikebut di berbagai daerah di tanah air.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Enny Sri Hartati, kepada BBC Indonesia mengungkapkan besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK: "Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Selain itu, yang berutang (ke luar negeri) itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN."

"Misalnya (lewat) pencatatan obligasi global, Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya, yang juga bertujuan mengeluarkan surat utang untuk percepatan pembiayaan infrastruktur," kata Enny.

Aman atau tidak?

Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, menyebut jumlah utang tersebut "pasti tidak aman" karena bunga dan cicilannya dibayar dengan "gali lubang, tutup lubang". Utang baru dianggap aman kalau pelunasannya "tidak mengganggu likuiditas".

Image copyrightAFP

Image captionPakar ekonomi silang pendapat soal masih aman atau tidaknya jumlah utang luar negeri Indonesia.

Kondisi gali lubang tutup lubang ini muncul akibat rasio penerimaan pajak, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar ULN, "juga turun". Realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 'hanya' 89,7% dari target pada APBN-P 2017.

Enny mengungkapkan kondisi tersebut "akan dilihat pasar sebagai risiko fiskal, yang membuat pasar keuangan Indonesia jadi rapuh dan mudah sekali timbul kekhawatiran. Kalau dollar menguat, orang akan cepat khawatir akan terjadi aliran dana keluar."

Image copyrightAFP

Image captionPenerimaan pajak yang tidak mencapai target, dinilai seorang ekonom INDEF membuat tingkat ULN Indonesia menjadi tidak aman.

Ditambahkannya lagi, meskipun utang untuk pembangunan infrastruktur, tetapi "rasa percaya diri pasar, masih relatif stagnan.

Ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada triwulan tiga dan empat tahun 2017, yang meskipun bertumbuh, tetapi hanya di sektor jasa, bukan ke sektor riil (pertanian, pertambangan, industri) yang lebih punya efek berganda pada kesejahteraan masyarakat."

Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman", karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.

Image copyrightAFP

Image captionMenteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, yakin tingkat ULN Indonesia masih dalam batas aman.

Namun, Enny tidak setuju dengan itu karena dia menganggap rasio utang terhadap PDB hanyalah salah satu indikator: "Tidak ada yang menjamin, rasio tingkat utang aman itu adalah di bawah 60%. Kita lihat Portugal, sebelum dinyatakan bangkrut, rasio utangnya juga dibilang aman-aman saja."

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, tidak sejalan dengan Enny.

Menurutnya ULN Indonesia masih dalam batas aman, karena 80% nya adalah dalam bentuk Surat Utang Negara "dengan tenor jatuh tempo jangka panjang, yaitu rata-rata delapan sampai 10 tahun".

Image copyrightAFP

Image captionEkonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut ULN Indonesia setimpal dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5%.

Dengan tenggat pembayaran yang tidak terburu-buru, pemerintah diyakini Josua akan bisa melunasi utang dan bunganya, lewat peningkatan produktivitas utang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur: "Apalagi dengan utang kita itu, tahun lalu ekonomi Indonesia juga bisa tumbuh 5%."

Akankah membebankan 'anak-cucu'?

Besarnya angka ULN Indonesia membuat berbagai pihak berkomentar, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya (Berkarya), Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto.

Menurutnya, saat ini ULN Indonesia memprihatinkan, karena mencapai tujuh kali lipat dibandingkan zaman kepemimpinan ayahnya, Soeharto, pada masa Orde Baru, yang berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.

Image copyrightAFP

Image captionPolitisi Partai Berkarya, Tommy Soeharto mengaku khawatir dengan ULN Indonesia.

Komentar bahwa anak-cucu orang Indonesia akan ikut menanggung utang pun, kembali ramai terdengar dan Enny menilai reaksi tersebut wajar karena "pembayaran utang adalah dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan ditanggung oleh anak cucu kita."

Meskipun begitu, dia melihat penggunaan ULN untuk pembangunan infrastruktur akan membuat beban pajak itu tidak akan begitu terasa lagi oleh anak-cucu kita.

"Hasil berupa pembangunan dan banyaknya lapangan kerja membuat anak-cucu kita tak repot lagi mencari kerja. Sekalipun mereka harus bayar pajak, tidak masalah karena sumber pendapatan lebih besar dari beban pajaknya."

Image copyrightAFP

Image captionPada masa Presiden Soeharto, utang luar negeri Indonesia diperkirakan US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.

Hal senada disampaikan Josua Pardede: "Beban utang ke masyarakat kita itu tak seburuk yang dibayangkan, karena utangnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur."

"Apalagi berbagai lembaga internasional sudah memproyeksi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor empat atau lima dunia. Jadi, utang ini akan sangat setimpal."

'Berpotensi akibatkan krisis ekonomi'

Meskipun begitu, kepada BBC Indonesia, ekonom Josua Pardede menekankan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati terhadap ULN swasta. Dari total Rp4.849 triliun ULN Indonesia, 49% adalah milik swasta.

"ULN swasta berpotensi menciptakan krisis (ekonomi), seperti yang terjadi pada 1997," tegas Josua.

Image copyrightAFP

Image captionEkonom Josua Pardede mengkhawatirkan adanya potensi krisis ekonomi jika ULN swasta meningkat.

ULN swasta bisa 'berbahaya' karena tidak bisa dikontrol pemerintah. Pengelolaan dan pembayaran utang pokok dan bunganya, hanya bergantung pada perusahaan peminjam itu sendiri.

"Khususnya bagi perusahaan swasta dalam negeri yang tidak melakukan hedging atau lindung nilai (sejenis penjaminan). Misalnya dia berutang dalam dollar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, sehingga terjadi missmatch , kondisi inilah yang memicu krisis 1997/1998."

Image copyrightAFP

Image captionULN swasta dinilai seorang ekonom, bisa 'berbahaya' karena tidak bisa dikontrol pemerintah.

Josua mengungkapkan menjelang krisis 1997, banyak perusahaan swasta yang menarik ULN dalam jumlah besar. Namun, ketika terjadi krisis utang yang dipicu pelemahan mata uang Baht Thailand, Rupiah ikut melemah, sehingga banyak utang yang gagal bayar.

Kondisi inilah yang ditakutkannya terjadi lagi di Indonesia, jika ULN swasta terus membengkak.

Image copyrightAFP

Image captionPeningkatan ULN swasta disebut sebagai buah perbaikan ekonomi.

Peningkatan ULN swasta ini adalah ironi dari perbaikan ekonomi. Pada saat ekonomi membaik, maka semakin banyak pula perusahaan yang ingin mengekspansi bisnisnya. Perusahaan memilih sumber dananya dari pinjaman luar negeri, karena "suku bunga di luar negeri lebih kompetitif, bahkan di Jepang (suku bunganya) masih negatif".

Seharusnya biayai infrastruktur dengan apa?

Josua Pardede menyebut ULN bisa ditekan dengan mencari sumber dana lain bagi pembiayaan infrastruktur. Salah satu pilihan yang dinilainya patut dipertimbangkan pemerintah adalah investasi swasta dalam negeri.

Suntik dana ke Go-Jek, Google 'dapat tingkatkan nama baik di mata pemerintah Indonesia'Apa yang diceritakan Google Maps tentang kondisi ekonomi Anda?Pembatasan masa jabatan dicabut, Xi Jinping 'akan menjadi presiden seumur hidup' di Cina

Menurutnya investasi swasta di sektor infrastruktur masih relatif rendah.

"Pertumbuhannya kurang dari 10%". Minimnya investasi swasta ini karena tingkat risiko proyek infrastruktur cukup tinggi dan kurang cepat 'menguntungkan' karena pembiayaannya dalam jangka panjang," jelas Josua.

Image copyrightAFP

Image captionInvestasi swasta dalam negeri diharapkan menjadi 'pengganti' ULN.

Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, berpendapat sama, dengan menyebut pemerintah harus lebih selektif dalam memilih proyek yang didanai: "Misalnya, pemerintah fokus saja pada proyek yang sifatnya untuk kepentingan publik dan infrastruktur publik. Di luar itu biarkan swasta."

"Tol di Jawa misalnya, tidak perlu pakai APBN. Asalkan skemanya, formulasinya jelas, pasti akan laku seperti kacang goreng untuk digarap swasta. Pemerintah hanya jadi penjamin, karena sudah ada undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan publik. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan surat utang."

Image copyrightAFP

Image captionMenurut Enny, proyek jalan tol di Jawa tidak perlu lagi dibiayai APBN.

Enny menambahkan, Indonesia 'seharusnya' meniru Cina, yang memberikan "karpet merah" penanganan proyek komersial, kepada investor swasta.

"Kalau kita terbalik, yang hajat hidup orang banyak, misalnya minyak dan gas, itu yang 50% kuasai swasta, bahkan asing pula. Sementara ada yang tidak hajat hidup orang banyak, kita (pemerintah) yang garap."

Sholawat Fatih Arab dan Latin serta Artinya, Lengkap !

(Mutiara Yang Tak Ada Tandingannya)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ وَعَلىَ آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ العَظِيْمِ .

Sholawat Fatih Latin :

Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammaddinil Fatihi Lima Ughliqo Wal Khotimi Lima Sabaqo, Nashiril Haqqi Bil Haqqi Wal Hadi Ila Shirotikal Mustaqim Wa Ala Alihi Haqqo Qodrihi Wa Miq Darihil Adzim...

Shalawat Fatih Artinya:

“Ya Allah curahkanlah rahmat dan keselamatan serta berkah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dapat membuka sesuatu yang terkunci, penutup dari semua yang terdahulu, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, dan petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya dengan sebenar - benar kekuasaannya yang Maha Agung. ”.

Keutamaan Shalawat Fatih

Keutamaan sholawat Fatih (Al-Fatih) yang disebutkan dalam nadhom al-Yaqutah al-Faridah:

Keutamaan sholawat Fatih (Al-Fatih) yang terkenal dengan sebutan al-Yaqutah al-Faridah atas redaksi sholawat lainnya seperti lebih hebatnya burung Qatha berjalan di waktu malam dibandingkan dengan rayapan semut.
Tidak ada bentuk sholawat kepada Nabi yang membandinginya untuk seseorang bisa wushul kepada Allah dan mendapat pahala.
Keutamaannya tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dianalogikan oleh akal. Karena keutamaan yang Allah berikan tidak bisa dipikirkan akal cerdas manusia.
Sholawat Fatih (Al-Fatih) memiliki banyak bentuk redaksi yang lebih mahal dari mutiara berharga. Jika engkau menginginkannya, maka bertanyalah kepada pelindung thariqah.
Keutamaannya dapat melipat tempat yang luas dengan sekejap mata. Dengan membaca sholawat Fatih (Al-Fatih) orang yang pincang dapat mendahului berlarinya orang yang sehat.
Banyak keberuntungan yang dapat diraih dengan membaca sholawat Fatih (Al-Fatih). Terutama apabila dibaca pada malam hari selepas shalalat isya.
Keutamaan satu kali membacanya di waktu malam seperti 500 kali membacanya di waktu siang lantaran pahala menjadi berlipat ganda.
Banyaknya istana dan berdampingan dengan Nabi Muhammad serta para bidadari yang cantik dan pelayan-pelayan dari wanita dan pria.
Mendapat pahala haji, umrah dan berperang ratusan dan puluhan kali.
Seandainya seseorang melakukan dosa sebanyak 400 tahun, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah dengan sebab membaca sholawat Fatih (Al-Fatih) sebanyak 100 kali pada malam jumat.
Keutamaan-nya memiliki 8 martabat sebagiannya telah diungkap oleh putra said yang bernama Syaikh Umar Ibn Said al-Futiy dengan satu titik.
Diantaranya: membaca sholawat Fatih (Al-Fatih) satu kali sama dengan 600 kali dari ribuan sholawat para malaikat, manusia dan jin.
Dari awal mereka diciptakan sampai waktu sholawat Fatih (Al-Fatih) diucapkan. Dengan adanya izin dari Sayid Ahmad al-Tijaniy sekalipun dengan perantara.
Banyak sekali pelipat gandaan pahala dalam membaca sholawat Fatih (Al-Fatih) yang pertama, kedua sampai seterusnya.
Pahala yang berlipat sebanding dengan dzikir yang dilakukan oleh makhluk di alam ini dengan 6000 kali lipat dan mendapat ampunan dari segala dosa.

Oleh sebab itu janganlah engkau tinggalkan, lantaran membacanya menghilangkan dosa-dosa kita dan mendapat keutamaan tersendiri dari yang lainnya.

Wafat dalam agama islam yang merupakan ni’mat tertinggi, apabila engkau melazimi sholawat Fatih (Al-Fatih) setiap hari satu kali sampai kematian menjemput.

Syarathnya adalah mendapat izin dari sayid Ahmad al-Tijaniy sekalipun melalui perantara agar mendapat keutamaannya.

Disertai keyakinan bahwa sholawat Fatih (Al-Fatih) itu datang berupa lembaran dari cahaya yang turun dengan kalamullah

Pengarang kitab Rimah Hizb al-Rahim menyebutkan 10 persyaratan. Beliau mengatakan 10 syarat tersebut tidak diketahui kecuali oleh orang-orang khusus.

Pahalanya meratai bagi seluruh ciptaan Allah tanpa 10 syarat.

Diriwayatkan dari sayid al-Bakriy bahwa sholawat Fatih (Al-Fatih) diturunkan sebagai tebusan dari neraka jahim sekalipun dibaca sekali.

Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu dzikir yang mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki tingkatan yang agung seperti sholawat Fatih (Al-Fatih).

Janganlah engkau melalaikannya sehingga menyesal dikemudian hari seperti penyesalan seorang yang bernama kusaiy dan seperti orang yang menetapkan keputusannya (al-farazdaq).

Peganglah sekuat-kuatnya dengan gigi gerahammu selamanya, maka engkau akan mendapat derajat menjadi Aqthab dengan segala wasilah.

Janganlah engkau pindah kepada bentuk sholawat lainnya, apabila engkau termasuk orang yang cerdas.

Di dalam sholawat Fatih (Al-Fatih) telah mencakup setiap bentuk sholawat yang ada di alam. Dan lebih unggul dengan banyak rahasia serta banyak sesuatu sangat mahal nilainya.

Keutamaan Sholawat Fatih (Al-Fatih) juga dijelaskan oleh syaikh Ubaidah Ibn Muhammad, beliau memunculkan hal-hal ajaib dalam kitabnya yang bernama Mizab al-Rahmah.

Ya Allah, balaslah beliau dengan kebaikan-kebaikan dan berikanlah balasan yang baik kepada setiap pengarang yang mengikuti ajaran Sayid Ahmad al-Tijaniy.

Begini Cerita Anggota Banser Penjaga Rumah Ma'ruf Amin

Jakarta, JejakNUsantara - Mendengar nama Nahdlatul Ulama (NU) tentu tidak lepas dari Banser (Barisan Anshor Serbaguna). Ya, mereka adalah ujung tombak pengamanan dari organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Salah satu tugas Banser adalah menjaga kiai-kiai NU saat menjalankan tugas keagamaan.

Sosok mereka yang tinggi tegak dihiasi dengan seragam loreng, sepatu pantofel hitam lengkap dengan baret di kepala layaknya seorang tentara ini belakangan menjadi perhatian kembali setelah KH Ma’ruf Amin –yang merupakan kiai besar di NU– menjadi cawapres mendampingi Joko “Jokowi” Widodo di Pilpres 2019.

IDN Times menemui mereka di kediaman Ma'ruf Amin di Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, pada Senin (13/8) subuh. Apa yang mereka lakukan di sana?

1. Masuk Banser panggilan hati

IDN Times/Fitang Budhi

Salah satu anggota Banser yang berjaga di depan kediaman Ma'ruf Amin bernama Muhammad Nurul Huda (21). Ia berjaga di sana setelah Presiden Jokowi menetapkan Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres 2018.

Sambil mengobrol santai, Nurul Huda menceritakan suka duka menjadi anggota Banser, mulai dari panggilan hatinya hingga sulitnya mengawal kiai yang seringkali 'diburu' warga yang ingin bersalaman.

“(Masuk Banser) panggilan hati Bang, kita mah cari berkah di sini ngawal para kiai tanpa bayaran tapi kita ikhlas jalanin itu semua,” kata Huda.

Baca Juga: Datangi MUI, Sukmawati Cium Tangan KH Maruf Amin

2. Banser tidak dilatih secara militer

IDN Times/Fitang Budhi

Remaja yang sehari-hari menjadi kurir di PT Pos Indonesia ini mengatakan dirinya ingin menjadi anggota Banser karena terinspirasi dari seorang tentara yang setia mengawal para pemimpin dan negara.

“Cita-cita mau jadi tentara karena gak bisa ada halangan di mata minus, dari situ (masuk) Banser karena mirip-mirip kerjanya kan,” sambungnya.

3. Tidak ada syarat khusus menjadi Banser

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editors’ picks

KH Ma’aruf Amin di Mata Tetangga, Supel dan RamahSandiaga Sumbang Rp500 M untuk Kampanye, Salahi Aturan?Update Gempa Lombok: 436 Korban Meninggal, Kerugian Rp5,04 T

IDN Times/Fitang Budhi

Sama halnya seperti Huda, sosok Rizal yang telah mengabdi menjadi Banser selama 3 tahun ini menceritakan sedikit syarat untuk menjadi seorang Banser.

“Gak ada syaratnya sih kalau mau jadi Banser, batas usia juga gak ada yang penting masuk (Banser) ikhlas karena panggilan hati bukan paksaan dari orang lain,” terang Rizal.

4. Banser terdiri dari 5 divisi

IDN Times/Fitang Budhi

Banser NU sendiri dikatakannya memiliki berbagai macam bagian antara lain Pam (pengamanan), Provos, lantas (lalu lintas), Balakar (Banser pemadam kebakaran), Bagana (banser tanggap bencana) dan densus 99.

“Ini (Densus 99) yang paling keren. Dia kerjanya kaya densus 88 buat jinakin bom. Mau bom kaya gimana aja ditangkep sama dia udah gak takut lagi mereka,” ujarnya.

5. Salah satunya menjaga rumah KH Ma’ruf Amin

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Ia juga mengaku sering diminta untuk menjaga dan mengawal kediaman Ma’ruf Amin, terlebih saat sosok ketua Majalis Ulama Indonesia (MUI) ini telah ditetapkan menjadi cawapres.

“Iya saya emang suka jaga di sini, biasanya saya jaga kalau diminta. Misalnya lagi ada acara apa saya jaga, kaya pengajian atau kiai mau ke mana saya jaga,” ujarnya.

Ia menjelaskan setiap kali berjaga dirumah kiai besar NU tersebut dibantu oleh 10 orang teman lainnya sesama Banser. Masing-masing berjaga bergantian selama 11 jam.

“Saya jaga dari abis magrib sampe nanti jam 7 pagi. Nanti gantian ada shiftnya. Sehari 2 shift dari jam 7 pagi sampe jam 6 sore lanjut lagi jam 6 sore sampe jam 7 pagi,” terangnya.

Baca Juga: Putri Bungsu Sebut Ma'ruf Amin dalam Kondisi Sehat

Read More

Topic:

MA'RUF AMIN

 

NAHDLATUL ULAMA

 

Editorial Team

Show All

JUST FOR YOU

14 August 2018 | Hype

Bikin Merinding Ngeri! Ini 5 Tempat Paling Horor di Jepang

14 August 2018 | Tech

Canggih Banget, 5 Rekomendasi Smartphone dengan Fitur AI

14 August 2018 | Hype

Hamil 18 Minggu, Ini 10 Potret Mesranya Gya dan Tarra Budiman

14 August 2018 | Tech

Ada Smartphone Baru Diluncurkan, Mending Beli atau Tidak?

14 August 2018 | News

Warga Surabaya Kumpulkan Bantuan untuk Lombok Sebesar Rp1,4 miliar

14 August 2018 | Tech

Buat yang Hapenya Suka Lemot saat Main Mobile Legends, Wajib Beli Ini!

14 August 2018 | Hype

18 Fakta Park Seo Joon yang Mengagumkan, Kamu Pasti Terpesona!

14 August 2018 | Science

10 Fakta Unik Tentang Kuda Laut, Hewan Bawah Air yang Paling Setia

14 August 2018 | Food

8 Kue Ini Terinspirasi dari Bagian Tubuh Manusia, Kamu Sanggup Makan?

14 August 2018 | News

Kunjungi Surabaya, Kamboja Kepincut Suroboyo Bus

14 August 2018 | Hype

Ada-ada Aja, Ini 10 Cuitan Kocak Netizen Jelang Hari Kemerdekaan RI

14 August 2018 | Travel

Jadi Primadona, Ini 5 Lokasi di Labuan Bajo yang Bikin Takjub

14 August 2018 | Life

Bertahun-tahun Bersama, Ini 6 Cara Merawat Cinta Agar Gak Layu

14 August 2018 | News

Darah Tinggi Kambuh, Pengemudi Mobil Meninggal

14 August 2018 | Travel

6 Destinasi yang Cocok untuk Golongan Darah O, Si Pecinta Petualangan

14 August 2018 | News

Bak Hotel Bintang Lima, Ini 7 Kamar Penjara Mewah di Dunia

14 August 2018 | Hype

10 Fakta Azof Rangga, Sang Aktor Gagah yang Perlu Kamu Tahu!

14 August 2018 | Hype

8 Potret Keharmonisan Keluarga Ruben Onsu, Family Goals Banget!

CONTOH PENANGANAN PELANGGARAN

SELAMAT DATANG SAHABAT NUSANTARA

CONTOH LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN

SELAMAT DATANG SAHABAT NUSANTARA

LAPORAN AKHIR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN PUTRA RUMBIA

DIVISI HUKUM dan PENINDAKAN PELANGGARAN

 

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PUTRA RUMBIA

TAHUN 2018

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, TAHUN 2018

KECAMATAN PUTRA RUMBIA

(LAPORAN AKHIR)

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas

Misi

1.     Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

2.     Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

3.     Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

4.     Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

5.     Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

6.     Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

KATA PENGANTAR

1.   Prakata Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Putra Rumbia

Dalam sambutannya ketua Panwascam Putra Rumbia menekankan bahwasannya seluruh Anggotanya dalam melaksanakan tugas hendaknya selalu kordinasi dan tidak mengedepankan arogansi, serta tidak diskriminatif. Sebagai pengawas harus netral tidak ada kepentingan politik apapun. Harapannya dengan adanya pengawas TPS yang bertugas di 10 Kampung  di Kecamatan Putra Rumbia lebih meningkatkan mutu marwah pemilu dengan menjaga integritas. Bersama mencoba merangkai agar pilkada kali ini menjadi lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya, bukan sekedar penyelenggaranya tetapi regulasinya dengan maksud agar pilkada ini menjadi bagian yang penting dalam membangun infrastruktur politik di daerah, salah satunya adalah memperkuat pilar-pilar politik penyelenggara untuk mencari regenerasi kepemimpinan lewat pilkada.

2.   Prakata Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Putra Rumbia.

Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan undang-undangan . menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, jujur, berkualitas dan adil. Kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan pemilu dan sanksinya.mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. 

3.   Prakata Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Putra Rumbia

Sekretariat sebagai supporting system pengawasan selain menguasai tupoksinya juga  faham eksistensi panwaslu sebagai lembaga negara pengawas demokrasi dan hukum. Mendukung semua kegiatan panwascam dari segi administratif dan alokasi dana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.           Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Yang menjadi dasar dalam penyusunan temuan dan laporan pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 adalah:

a.               Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

b.               Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

c.                Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

d.               Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2.           Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dan Wewenang Panwaslu dalam menangani pelanggararan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sesuai dengan Pasal 249 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2012 Tentang Penanganan Pelanggaran serta Pasal 249 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Proses Pelaporan Pelanggaran Pemilu adalah:

a.               Pelanggaran Administratif

Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.

b.               Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Subyek pelanggaran adalah penyelenggara pemilu/pilkada baik ditingkat Pusat hingga  Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dua poin penting  yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.

Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses  paslon, tidak menyediakan logistic/sarana pemilihan.

c.                Sengketa Pemilihan

Sengketa pemilihan adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang  untuk menyelesaikan adalah Bawaslu. Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

d.               Tindak Pidana Pemilihan

Tindak Pidana Pemilihan, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk  pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan,  melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang mempengaruhi pemilih. Jika menemukan beberapa tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, masyarakat dapat melapor ke Panwas atau langsung ke kepolisian.

A.           Maksud

Pelaporan adalah aktifitas yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pohak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

Jadi pelaporan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panwascam Putra Rumbia  kepada Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk maksud menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan selama pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, khususnya mengenai Penangan Pelanggaran yang ditemukan di Kecamatan Putra Rumbia.

B.           Tujuan

Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan yang objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor (dilihat, didengar atau dirasakan sendiri) ketika si pelapor telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka kami Panwascam Putra Rumbia bertujuan untuk menyampaikan laporan khususnya mengenai temuan dan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Putra Rumbia selama masa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, baik dari tahapan pencoklitan yang dilakukan oleh PPDP sampai dengan tahapan Rapat Pleno Menghitungan Suara di PPK.

BAB II

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2018 , KECAMATAN PUTRA RUMBIA

A.   Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kecamatan Putra Rumbia

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kecamatan Putra Rumbia Berjalan dengan lancar, dengan lancaranya Pemilihan tersebut Kecamatan Putra Rumbia adalah salah satu kecamatan dari 28 Kecamatan  yang ada di Lampung Tengah yang sukses dalam melaksanakan Pengawasan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Selain dari pada itu kesuksesan yang di dapatkan di Kecamatan Putra Rumbia tak lepas dari kerja sama antara Komisioner dengan Staff Teknis maupun Nonteknis dan juga PPL Di SeKecamatan Putra Rumbia.

Sesuai Jadwal dari KPU Pusat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di laksanakan secara Serentak di 17 Provinsi di  Indonesia yaitu  pada Tanggal 27 Juni Tahun 2018. Dan salah satu Provinsi tersebut yang mengikuti Pemilihan Gubernur adalah Provinsi Lampung, dengan 4 Paslon yaitu nomer :

 1). H Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, S.H., M.M.

 2). Drs H Herman Hasanusi, M.M. dan Ir Sutono, M.M.

 3). Ir H Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D.

 4). Dr. H. Mustofa dan H Ahmad Djajuli, S.IP., M.Si.

Kecamatan Putra Rumbia yang terdiri dari 10 Kampung  dan dengan Jumlah 34 TPS yang tesebar di Seluruh Kampung Di Kecamatan Putra Rumbia, kami selaku Panwascam Putra Rumbia selalu  melakukan Pengawasan demi Suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Putra Rumbia.

Dalam Pengawasan kami selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung adalah sebagai berikut :

1.   Pengawasan Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, oleh PPDP/PPS/PPK

2.   Pengawasan Pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh Paslon

a.    Pengawasan Kampanye Tatap Muka yang di lakukan Paslon  Nomer urut 3 Arinal-Nunik di Kampung Joharan

b.   Pengawasan Kampanye Terbatas yang di lakukan Paslon Nomer urut 2 Herman Hn-Sutono di Kampung bina Karya Utama

c.    Pengawasan Kampanye tatap Muka pendistribusian Logistik Paslon Nomor Urut 3 (Arinal-Nunik)

3.   Pengawasan terhadap Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusian

4.   Pengwasan terhadap Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan

5.   Pengawasan terhadap Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS

6.   Pengawasan terhadap Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara

Dari semua pengawasan tersebut akhirnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Putra Rumbia Berjalan Dengan Lancar, aman, terkendali tidak ada pelanggaran yang specific hanya pelanggaran tentang Coklit yang di lakukan oleh PPDP Terkait Tidak DiCoret Sisa Kolom Di A.A 2Kwk,dan Petugas PPDP Tidak Memakai Tanda Pengenal Petugas PPDP dan dapat di selesaikan dengan diteruskan ke PPK Kecamatan Putra Rumbia.

B.   Organisasi Pengawas Pemilihan Kecamatan Putra Rumbia

PANWASKAB

LAMPUNG TENGAH

ANGGOTA

KETUA

ANGGOTA

DENI APRIANSYAH

EKO PRANOTO S.Pd

RAHMAD SUTISNO

KORDIV PHL

KORDIV HPP

KORDIV SDMO

KEPALA SEKRETARIAT

STAFF TEKHNIS

PANWASKAM SE-KECAMATAN PUTRA RUMBIA

SUWITO S.Pd.MM

AZIS RIDWAN

PUMK

STAFF PENDUKUNG

FERRI IRAWAN

FIRMANSYAH

STAFF TEKNIS

STAFF PENDUKUNG

HAMIM TOHARI

SUMANTO

STAFF TEKHNIS

FATKHUROHMAN

Pembagian tugas di dalam Struktur kordinasi antar Divisi dan Kewenangannya adalah sebagai berikut :

1.   Eko Pranoto S.Pd,  sebagai ketua Panwascam Putra Rumbia dan bertugas sebagai Divisi HPP/kordiv yang menangani tentang pelanggaran yang terjadi dalam pemilu/Pilkada

2.   Deni Apriansyah  sebagai anggota dan berada di Divisi PHL/ kordiv yang menangani tentang kordinasi dengan Stag Holder sesama Penyelenggara Pemilu baik PPK, PPS dan Tim Sukses  atau mitra mitra di bawahnya.

3.   Rahmad Sutisno,  sebagai anggota dan berada di Divisi SDMO/Kordiv yang menangani kapasitas Edukasi dari masing-masing administratif atau sebagainya.

Dari ketiga nama tersebut ada juga nama-nama yang ikut berperan penting yang berada di Kecamatan Putra Rumbia, dalam Mensukseskan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018, Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut.

1.   Suwito S.Pd.MM, adalah kepala Sekretariat Panwascam Putra Rumbia,  yang bertanggung  jawab di dalam Kesekertariatan Panwascam Putra Rumbia

2.   Ferri Irawan, adalah PUMK Panwascam Putra Rumbia, yang bertanggung tentang dana oprasional yang berada di Panwascam Putra Rumbia.

4.   Hamim Tohari,  adalah Staff  Teknis di bagian Divisi SDMO yang bertugas membantu penanganan administratif atau sebagainya

5.   Fatkhurohman,  adalah Staff Teknis di bagian Divisi PHL yang bertugas membantu kordinasi dengan Stag Holder

6.   Azis Ridwan adalah Staff Teknis di bagian Divisi HPP yang bertugas membantu menangani tentang pelanggaran yang terjadi dalam pemilu/Pilkada

7.   Firmansyah adalah Staff Pendukung membantu kelancanran tugas tugas yang berada di sekretariatan Panwascam Putra Rumbia.

8.   Sumanto adalah Staff Pendukung membantu kelancanran tugas tugas yang berada di sekretariatan Panwascam Putra Rumbia

Selain Nama-nama di atas yang bertugas di bagian yang sudah di tentukan ada juga Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang berada di Kampung sekecamatan Putra Rumbia  yang bertugas mengawasi dalam kelancaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut.

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
1	MUHONO	PPL	KAMPUNG BINA KARYA BARU
2	MUHAMAD ASROFI	PPL	KAMPUNG BINA KARYA UTAMA
3	WAYAN SUWASTIKA	PPL	KAMPUNG MEKAR JAYA
4	SRI PUSPITASARI	PPL	KAMPUNG BINA KARYA JAYA
5	DWINOVI PUSPITASARI	PPL	KAMPUNG RANTAU JAYA MAKMUR
6	NASHURI	PPL	KAMPUNG JOHARAN
7	IWAYAN SUDARKO	PPL	Kampung RANTAU JAYA BARU
8	SITI NURHAYATI	PPL	Kampung BINA KARYA SAKTI
9	M ASRUL	PPL	KAMPUNG RANTAU JAYA ILIR
10	KADEK DARMAWAN	PPL	Kampung MERANGGI JAYA

                                                                                                      

BAB III

PENINGKATAN KAPASITAS PENANGANAN PELANGGARAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan perwakilan dan pemimpin secara langsung dan demokratis. Demokratis dalam arti Pelaksanaan pemilu tersebut memiliki integritas dalam proses penyelenggaraan , tidak hanya dilihat dari hasil pemilu berupa catatan angka-angka dan presentasi perolehan hasil suara. Semakin berintegritas prosesnya semakin berintregitas pula tingkat kualitas berdemokrasinya.

Intregitas proses akan bergantung kepada 4 unsur-unsur yang ada di bawah ini:

1.   Penyelenggara Pemilu dalam Hal ini adalah KPU

2.   Penegakan Hukumnya dalam hal ini adalah Panwas, Kepolisian dan kejaksaan

3.   Peraturan-Peraturan sebagai dasar acuan pelaksanaan pemilu dan acuan penegakan hukumnya dan yang terakhir adalah

4.   Peserta pemilunya itu sendiri

Untuk itu ke-4 unsur tersebut harus lebih mempunyai kualitas yang memadai untuk memastikan pemilu akan berjalan secara demokratis, jujur dan adil. Dalam perspektif ke 4 unsur tersebut yang direlevansikan dengan empirisitas pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 terdapat beberapa masalah yang perlu ditingkatkan demi penyempurnaan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 kedepan.

Di wilayah Provinsi Lampung terkhusus pada kecamatan Putra Rumbia. Diantara aspek yang paling penting dalam persiapan pengawasan pemilihan kepala daerah adalah pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di semua tingkatannya.

Mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota, bahwa pembentukan jajaran pengawas pemilu dilakukan secara berjenjang. Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi, dan selanjutnya Bawaslu Provinsi membentuk Panwas Kabupaten/Kota secara Berjenjang sampai dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Tempat pemungutan Suara (TPS).

Di dalam peningkatan Kelembagaan Panwascam Putra Rumbia selalu melakukan kordinasi dengan Kesektariatan ataupun Dengan Kasek, PUMK, Dan staff Teknis maupun Staff non teknis. selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung.

Panwascam dan PPL  selalu melakukan koordinasi terkait Pemilu, Agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terselenggara dengan aman dan damai sesuai dengan Amanat Undang-Undang.

Dalam pelaksanaannya pastilah sering terjadi sebuah pelanggaran akan  tetapi di Kecamatan Putra Rumbia tidak sampai pada tahapan pelanggaran pidana, tetapi pelanggaran yang  sering terjadi bersifat Administratif .

Pelanggaran administratif yang terjadi di kecamatan Putra Rumbia perihal pencoklitan oleh PPDP yaitu pada tahap pemutakhiran data. Pelenggaran tersebut dapat diklarifikasi dan di tindak lanjuti sesuai dengan petunjuk teknis penanganan pelanggaran dari Pemangku Kebijakan.

Tugas Sebagai Pengawas pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Bupati Khususnya di tingkat kecamatan mesti disadarikan penting perannya bagi proses demokrasi, menyadari bahwa tugas dan wewenangnya merupakan suatu tugas yang terhormat dan mulia. Karena menjadi bagian dari pengawasan dari penyelenggara pemilu dan juga calon Gubernur dan Wakil Gubernur beserta team kampanyenya ditingkat kecamatan. Agar kinerja dari Panwascam bisa di akui publik, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus bertindak secara independent dan berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pengawas Pemilu Kecamatan melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam lingkup wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

(Deskripsi peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran, termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Raman)

BAB IV

PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  TAHUN 2018

KECAMATAN PUTRA RUMBIA

A.     Temuan

Selama Melaksanakan Pengawasan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Panwascam Putra Rumbia mendapati beberapa Temuan. Beberapa temuan tersebut ialah  :

a.    Temuan Nomor : 001/TM/PG/KEC/08.05/II/2018

 Kecamatan Putra Rumbia.

b.   Temuan Nomor : 002/TM/PG/KEC./08.05/III/2018

Di  Kecamatan Putra Rumbia

B.    Laporan

Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, atau peserta Pemilu.

Selama pelaksanaan Pengawasan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Panwascam Putra Rumbia tidak menerima laporan terkait Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

C.    Pelanggaran Adminsitrasi Pemilihan

Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.

Selama Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seputih Raman tidak menemukan pelanggaran Adminisrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Seputih Raman hingga Jajaran kebawahnya. Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan selalu berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Raman.

D.    Pelanggaran Kode Etik

Sama Halnya dengan Huruf C, Panwascam tidak menemukan dugaan pelanggaran terkait Pelanggaran Kode Etik pada pemilihan Gubernud dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018.

E.     Pelanggaran Hukum Lainnya

Undang-Undang pemilu telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur dalam BAB XXI, yaitu pasal 260 sampai dengan pasal 311. Setidaknya dari undang-undang pemilu terdapat empat pengelompokan jenis-jenis tindak pidana pemilu sebagai berikut:

a.    Berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta.

b.   Berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, dan larangan-larangan dalam berkampanye.

c.    Berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara.

d.   Berkaitan dengan tambahan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas di Kecamatan Putra Rumbia tidak ditemukan adanya pelanggaran,  tidak ditemukan pelanggaran lain yang mengarah pada pelanggaran Pidana.

F.     Trend Pelanggaran (deskripsi)

1.    Deskripsi trend pelanggaran dalam tahapan

Tugas Panwaslu Kecamatan beserta staf bawahannya yaitu Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah melakukan Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, dari tahapan pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan tahapan penghitangan suara di Kecamatan oleh PPK. Sepanjang pengawasan kami selama tahapan tersebut hanya ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat administrative yang dilakukan oleh PPDP saat melakukan pencoklitan, selain dari temuan tersebut semua berjalan dengan tertib, aman dan kondusif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.     Deskripsi jenis pelanggaran

Dalam pelaksanaan Pemilu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lampung tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Untuk itu Panwaslu  harus menentukan Potensi dan titik rawan terjadinya pelanggaran pemilu, misalnya dalam penyusunan daftar pemilih. Adapun potensi pelanggaran dalam tahapan ini antara lain:

a.    Pemilih yang mempunyai hak pilih tapi tidak terdaftar

b.   Pemilih terdaftar lebih dari satu kali

c.    Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT

d.   WNI yang masih dibawah umur terdaftar dalam DPT

e.    Petugas pemutakhiran data yang tidak mendatangi rumah warga untuk melakukan pencoklitan.

Adapun masalah yang dihadapi Panwascam Putra Rumbia dalam mencegah terjadinya pelanggaran yaitu ketidak pedulian masyarakat terhadap Pemilu, ketidak jujuran masyarakat terhadap identitas para pemilih dan kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan pasangan calon/ tim kampanye untuk menggelembungkan suara.

Panwascam Putra Rumbia dalam melakukan pengawasan pemilukada, menggunakan strategi pengawasan:

1.   Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah,dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran.

2.   Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilukada.

3.   Mengupayakan secara optimal untuk mendapatkan salinan daftar pemilih dari KPU dan jajarannya.

4.   Melakukan pengawasan langsung secara cermat untuk memastikan bahwa pengumuman DPS, perbaikan DPS, rekapitulasi DPT, dan penetapan DPT untuk dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu.

5.   Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang perundang-undangan pemilukada dan sanksi terhadap pelanggarannya.

6.   Mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya , apabila KPU dan jajarannya tidak menindak lanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu.

Namun secara umum pelanggaran dalam pemilu adalah :

1)      Pelanggaran Administratif Pemilu

2)      Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

3)      Tindak Pidana Pemilihan

4)      Pelanggaran Hukum Lainnya

3.   Deskripsi jenis pelaku (pelapor, terlapor)

Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, atau peserta Pemilu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Panwaslu Kecamatan Putra Rumbia membuka Posko Pengaduan Pelanggaran selama berjalannya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Posko tersebut berada di Kantor Panwascam Putra Rumbia, di jalan Bina Karya Utama  Kecamatan Putra Rumbia. Namun sampai akhir tahapan tersebut tidak terdapat laporan dari Masyarakat maupun Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon.

G.    Tindak Lanjut Temuan / Laporan Pelanggaran Pemilihan GBW tahun 2018 di Kecamatan Putra Rumbia.

Dalam kasus Temuan yang Panwascam Putra Rumbia dapati diduga termasuk kedalam Dugaan Pelanggaran Laiinya, dua temuan tersebut dilakukan oleh oknum PNS dan Aparatur Pemerintahan Kampung, namu dalam penangananya kami hentikan dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk merekomendasikannya.

BAB V

PROBLEMATIKA PENANGANAN PELANGGARAN

A.     Hambatan dan Kendala Penanganangan Pelanggaran pada Pemilihan GBW tahun 2018 di Kecamatan Putra Rumbia

Di Kecamatan Putra Rumbia selama berjalannya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, baik Panwascam, PPL maupun PTPS didak menemukan adanya temuan pelanggaran yang sampai menimbulkan sengketa.

Penanganan 2 temuan pun dilaksanakan sesuai dengan Perbawaslu.

B.    Analisis kasus

Dalam menangani Temuan dugaan pelanggaran Panascam Putra Rumbia menganalisis dua kasus temuan yang dihentikan dikarenakan kurangnya syarat materil. Temuan tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan pelanggaran yang ada. Namun ketika diklarifikassi panwascam Putra Rumbia tidak dapat meneruskan Temuan tersebut. Yang pertama temuan Dugaan Money Politik DiKampung Mekar jaya dan SetelahKami Telusuri Ternyata Tidak Kami Temukan Berita Tersebut Dan Juga Pelapor Tidak Mau menjadi Saksi. Sehingga kami tidak dapat melanjutkan lagi kasus tersebut.

Yang kedua adalah temuan pelanggaran Coklit, Yang Dilakukan Oleh Petugas PPDP Yaitu Terkait Tidak Dicoret sisa Kolom Pada Stiker A>A 2 KWK, Dan Petugas PPDP Tidak Menggunakan Tanda Pengenal PPDP,Setelah Bukti Dan Data Kami Kumpulkan Kami Memanggil Ketua PPK Untuk Dimintai Keterangan Terkait Tersebut,Dari Klarifikasi Tersebut ,Karna Tidak Memenuhi Unsur. Sehingganya Panwascam  Putra Rumbia menghentikan Penanganan Pelanggaran tersebut karena tidak memenuhi syarat Materil dalam suatu pelanggaran.

BAB VI

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Dalam Melaksanakan tugas sebagai Pengawas Demokrasi bangsa Panitia pengawas Pemilihan Kecamatan Putra Rumbia telah bekerja semaksimal mungkin, sehingga dapat meminimalisir Pelanggaran, serta dapat memanfaatkan anggaran yang telah diberikan oleh pusat, meskipun sesekali terddapat gesekan antara sesama peyelenggara dalam melaksanakan tugas ini. Dari gesekan yang terjadi pada masa kerja kami, tidak membuat kami malas, namun membuat kami belajar bagaimana cara mengatasi masalah dalam melaksanakan tugas penting pengawasan Demokrasi.

B.    Rekomendasi

Panwascam Putra Rumbia, tidak ada kendala dalam melaksanakan tugas yang Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Berikan, namun sedikit saran yang membangun tentunya dinantikan, saran kami kedepannya tidak terjadi lagi gesekan yang terjadi dalam diri Badan Pengawas Pemilihan, karena semua ini adalah hasil dari kerja keras bersama dan tidak ada yang diam. Semoga Pengawas Pemilihan Selalu dalam Lindungan tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan Petunjuk dalam menghadapi dan menangani masalah. Aamiin.