SELAMAT DATANG SAHABAT NUSANTARA

Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Masyarakat

JejakNUsantara: Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji–janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk.

Untuk mencegah hal–hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan politik kepada masyarakat oleh parpol di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sudah saatnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam segala kalangan usia diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU partai politik ataupun menjadi program-program di atas kertas tanpa realisasi bagi partai politik.

Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan tokohnya.Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.

Menurut pandangan saya , pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis. Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia.

Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Ketimbang orang orang yang beranjak dari perut lapar dan modal awal, yang ujung-ujungnya adalah makan sebanyak-banyaknya ketika menjabat.

Daftar Pustaka :

https://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pendidikan-politik-fungsi.html

https://kamparkab.go.id/berita/bangkinang-kota/pentingnya-pendidikan-politik-bagi-generasi-bangsa.html

GP ANSOR RUMBIA GELAR HARLAH KE 84

JejakNusantara: Rumbia, 29 April 2019.
Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Rumbia Menggelar Pelantikan 8  Pimpinan Ranting dan Harlah GP Ansor Ke 84. Bertempat di Masjid Baitul Jannah Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tepatnya.

Rangkaian Acara  Kegiatan Tersebut diantaranya :
1. Penyerahan Bantuan Seragam Banser dari Kepala Kampung Rekso Binangun Bapak Indra Wardana Kepada Pengurus Ranting.

2. Potong Tumpeng Oleh Kyai. Miftahul Huda khatib Syuriah MWC NU Rumbia dan juga Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Rumbia.

3. Pelantikan Pengurus Ranting Se Kec.  Rumbia oleh Ketua PC GP ANSOR Lampung Tengah Saryono, SE.

4. Mauidlotul Khasanah Oleh KH.  Abdul So'ib Pengasuh Pondok Prsabtren Al Ikhlas Tang Juga Rais Syuriah MWC NU Seputih Surabaya.

" GP Ansor Rumbia Berkomitment Akan Selalu Memgang Teguh Ajaran Ahlusunnah Wal jamaah Sebagai Warisan Ajaran Para Auliya, Disamping itu kami Akan mengembangkan Kegiatan-Kegiatan Yang Bersifat Memperkuat Kemandirian Organisasi dalam Bidang Ekonomi, Sehingga Program Kemandirian Organisasi ini akan dapat bermanfaat untuk Seluruh Kader Khususnya dan masyakat rumbia Umumnya " Tutur Muhtarom Selaku Sekretaris PAC GP Ansor Rumbia.
Kuncoro Dhuriat Atmaja Ketua Pelaksana saat kami temui Menjelaskan "Dengan Acara Peringatan Harlah Ini Kami berharap Seluruh Pengurus dan Kader Ansor dirumbia bisa lebih baik dan istiqomah dalam turut menjaga NKRI dan faham Aswaja Annahdhiyah".
Ketua MWC NU Rumbia Hi.  Suyono, yang turut hadir dalam acara tersebut berpesan "GP Ansor sebagai anak mudanya NU harus senantiasa semangat dan menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan Faham Aswaja An nahdhiyah serta dalam kemoderatan.

Skema Pemblokiran Kartu SIM Mendadak Berubah

Kemenkominfo Blokir Kartu SIM Tak Registrasi Mulai 1 Maret
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sudah menerapkan skema pemblokiran registrasi kartu SIM prabayar paling baru.
Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika Kemkominfo, Ahmad M Ramli, pemblokiran tahap pertama akan dilakukan besok, Kamis (1/3/2018).
Menanggapi perubahan skema tersebut, pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menuturkan, pemerintah sebaiknya mengikuti jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, perubahan informasi semacam ini tak seharusnya dilakukan.
"Sebaiknya, jalankan dengan aturan yang sudah dibicarakan ke masyarakat. Kalau memang ada perubahan, informasinya juga harus dibicarakan ke masyarakat jauh-jauh hari," tuturnya saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Rabu (28/2/2018). Ia mengatakan, perubahan informasi ini tak boleh dilakukan secara mendadak.
Sekadar informasi, sebelumnya, pemerintah akan memberikan masa tenggang hingga 30 hari setelah jadwal registrasi terakhir. Jika selama masa tenggang itu pengguna tak melakukan registrasi kartu SIM, nomor tersebut akan diblokir untuk panggilan dan SMS keluar.
Setelah itu, apabila 15 hari setelahnya pelanggan juga masih belum mendaftar, layanan kedua yang akan diblokir adalah panggilan masuk (incoming call) dan SMS. Nantinya, hanya paket internet yang akan aktif selama 15 hari.
Namun, dalam skema pemblokiran terbaru, pembatasan layanan telepon dan SMS keluar sudah mulai dilakukan dari 1 hingga 31 Maret 2018. Apabila hingga tanggal tersebut tak dilakukan pendaftaran, pada tanggal 1 sampai 31 April 2018, giliran layanan telepon dan SMS masuk yang diblokir.
Terakhir, pada 1 Mei 2018, pengguna yang masih belum melakukan pendaftaran akan diblokir seluruh layanannya. Pemblokiran itu berlaku untuk telepon dan SMS keluar, telepon dan SMS masuk, termasuk akses internet.
"Jadi, masyarakat harus diberi waktu jika memang ada perubahan semacam ini. Sebab, mungkin bukannya mereka tak mau, tapi memang tidak bisa," tuturnya menjelaskan.
Heri mencontohkan, informasi nomor KK dan KTP yang kerap belum terhubung menjadi salah satu masalah yang menyulitkan masyarakat melakukan pendaftaran ulang.
Karena itu, pemerintah harus melakukan pendekatan atau solusi zaman now. Apabila memang masih ada masalah terkait pendaftaran terurtama terkait validitas data, pemerintah harus melakukan aksi 'jemput bola' ke masyarakat.
"Coba lihat, sekarang kalau registrasi di gerai itu kendalanya antre. Sebenarnya, bisa mencoba layanan yang dilakukan pajak, seperti membuka gerai pendaftaran di mal atau pusat keramaian," tuturnya. Kendati demikian, ia tak menampik program registrasi kartu SIM ini berdampak bagus.
Menurutnya, dengan cara ini, masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap nomornya. Namun, memang masalah keamanan data masih menjadi perhatian masyarakat.
Dampak Terhadap Industri

Kartu SIM atau SIM Card HP
Dihubungi secara terpisah, pengamat telekomunikasi sekaligus wartawan, Moch. S. Hendrowijono, menuturkan pemblokiran ini sebenarnya juga memiliki dampak positif terhadap industri telekomunikasi Indonesia. Sebab, hal ini meringankan beban operator.
"Jika ada pemblokiran karena ada nomor yang tak diregistrasi tadi, otomatis hangus dan ini akan meringankan sistem yang digunakan pelanggan semua operator," tuturnya.
Pria yang karib disapa Hendro ini mengungkapkan, hingga tahun lalu, semua operator menggerojok pasar dengan sekitar 600 juta kartu perdana yang kemudian aktif.
Padahal, yang diisi ulang setidaknya paling banyak hanya enam juta. Sementara, nomor yang sudah tidak digunakan antara tiga bulan hingga setahun kini masih dianggap aktif oleh operator.

"Ini memberatkan operator, belum lagi ditambah dengan biaya penggerojokan yang bisa mencapai Rp 3 triliun. Sementara dengan registrasi, kini paling banyak operator akan menjual perdana dalam setahun sekitar tiga puluh juta dan diharapkan 90 persen di antaranya akan diisi ulang, artinya memang aktif digunakan," ujarnya.
Hal ini tentu akan memberikan penghemat dari sisi industri. Dari sisi masyarakat dan pelanggan, mereka yang masih mendapat kiriman SMS penipuan atau ancaman, akan merasa lebih aman dan tenang, karena dapat dilacak dan diketahui pengirimnya.
"Mereka yg tetap menggunakan ponselnya untuk penipuan dan sebagainya akan sangat mudah dilacak meskipun kartu SIM-nya dibuang dan diganti kartu lain, karena sistem di operator melacak dari IMEI-nya yang terdaftar secara internasional," ujarnya menutup pembicaraan.
Cara Registrasi Ulang

Kartu SIM atau SIM Card HP
Bagi kamu yang belum mendaftar ulang nomor SIM, lakukan sekarang. Syarat utama adalah harus memiliki NIK dan Nomor KK.
Pelanggan Baru
Tata cara atau format registrasi via SMS bagi pengguna yang membeli kartu SIM perdana adalah sebagai berikut:
1. Indosat, Smartfren, Tri
NIK#NomorKK#
2. XL Axiata
Daftar#NIK#Nomor KK
3. Telkomsel
Reg(spasi)NIK#NomorKK
Jika sudah selesai mengetik format di atas, kirim SMS kamu ke nomor 4444.
Pelanggan Lama
Lain lagi dengan tata cara registrasi ulang via SMS bagi pelanggan lama. Berikut formatnya:
1. Indosat, Smartfren, dan Tri
ULANG#NIK#NomorKK#
2. XL Axiata
ULANG#NIK#NomorKK
3. Telkomsel
ULANG(spasi)NIK#NomorKK#
Jika sudah mengetik format di atas, kirim SMS ke nomor 4444.

7 Kejadian Mistis Di Luar Rasionalitas Tentang Syekh Abdul Qodir Jailani

JEJAKNUSANTARA.tk; Nama Syekh Abdul Qodir Jailani sudah sangat santer di Indonesia. Beliau adalah waliyullah paling masyhur dan paling banyak diadakan haulnya, yakni pada tanggal sebelas setiap bulannya. Tokoh ini adalah pendiri tarekat Qodariyah yang terkenal dengan banyaknya karamah dan kejadian-kejadian mistis yang dimiliki, tentunya atas izin Allah.

serambiislam.com
Banyak kisah dan kejadian mistis yang dialami oleh syekh Abdul Qodir Jailani yang mana hal itu menunjukkan kekaromahan dan kewaliyan beliau, bahkan hal itu sudah nampak sejak beliau masih kecil. Berikut beberapa kisah dan kejadian mistis yang ditulis dalam buku Manaqib Syekh Abdul Qodir Jailani;

Berpuasa sejak bayi
Saat masih bayi, Syekh Abdul Qodir tidak pernah minum air susu ibunya jika pada bulan Ramadhan. Beliau turut berpuasa dan tidak mau makan apapun meski beliau masih bayi.

2. Ditantang oleh 100 ulama

Syekh Abdul Qodir didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumah Syekh Abdul Qodir, mereka dipersilahkan duduk, kemudian Syekh Abdul Qodir menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Kemudian cahaya tersebut menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan pertanyaannya tadi.

3. Menghidupkan bangkai ayam

Saat itu syekh Abdul Qodir berada di warung, kemudian ada wanita menantang Syekh agar menunjukan kewaliannya. Namun Syekh tidak mau sebab ia merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu wanita tadi melempari Syekh dengan bangkai ayam. Maka Syekh Abdul Qodir mengambil bangkai ayam itu dan berdoa kepada Allah, alhasil, bangkai tadi hidup kembali.

islamapik.blogspot.com
4. Berguru kepada Nabi Khidir

Pada usianya yang sudah matang, Syekh didatangi oleh seseorang yang arif, dan beliau tahu bahwa itu adalah Nabi Khidir. Syekh berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa". Maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid.

5. Memerintah angin

Syekh sedang ada di sawah, kemudian beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh memerintahkan angin, "Wahai angin turunkan semua burung-burung itu, penggallah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi, walhasil burung-burung itu kembali terbang.

6. Jin ketakutan pada Syekh Abdul Qodir

Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qodir. Sebelum tiba di rumah Syekh, orang tadi sudah sembuh, karena jinnya takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qodir Jailani.

kisahkisahislami.blogspot.com
7. Bisa melayang

Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab, bahwa Syekh Abdul Qodir pernah memberikan ceramah agama, kemudian beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Dan hal itu disaksikan oleh para jamaah.

Demikianlah beberapa karomah dan kejaidna mistis yang dialami Syekh Abdul Qodir Jailani, sebenarnya banyak seklai tentang karomah beliau, hanya saja tidak cukup untuk menuturka semuanya.

Sumber: Zainuddin, Manaqib Syekh Abdul Qodir Jailani, Surabaya: Pustaka Sufi, 1981

Golkar Siapkan Kursi Empuk, Tapi Jokowi Tidak Mau

JEJAKNUSANTARA.tk : Jakarta; Presiden RI Joko Widodo enggan diistimewakan dalam perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan berlangsung di JCC, Jakarta, Senin malam.

“Tadi kami siapkan sofa untuk tempat duduk beliau supaya empuk. Tapi seperti kalian lihat (ditarik kembali), karena beliau, pak Presiden, tidak mau diistimewakan,” kata Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di JCC, Jakarta, Senin.

Agus mengatakan permintaan itu disampaikan langsung Presiden. Sehingga kursi untuk Presiden akan disamakan dengan kursi bagi peserta.

Saat ini persiapan Munaslub Golkar terus dilakukan oleh panitia Munaslub. Menurut Agus sesuai keputusan Rapimnas, Airlangga Hartarto merupakan sosok tunggal yang akan dikukuhkan sebagai ketua umum DPP Golkar.

Namun demikian, kata dia, segala kemungkinan bisa terjadi didalam Munaslub, termasuk jika ada calon lain yang menyatakan hendak maju sebagai calon ketua umum.

Tetapi calon itu harus mengantongi sedikitnya 30 persen suara dalam waktu yang relatif sangat singkat.

Ini Daftar 12 Parpol yang Lolos ke Verifikasi Faktual Pemilu 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman

JEJAKNUSANTARA.tk:- Setelah melalui tahapan verifikasi administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya resmi mengumumkan 12 partai politik yang berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dari 14 parpol yang lolos sebelumnya, kini tersisa 12 parpol. Jumlah itu berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan parpol calon peserta pemilu 2019.

“Jadi setelah dilakukan penelitian administrasi, kini tersisa 12 parpol dilanjutkan ke verifikasi faktual, sedangkan dua parpol tidak bisa melanjutkan ke verifikasi faktual," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Azhari menjelaskan, ada dua jenis dokumen yang menjadi syarat sebuah partai lolos penelitian administrasi perbaikan, yakni dokumen yang diserahkan ke KPU Pusat dan KPU Daerah.

“Dokumen administrasi tersebut meliputi kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor, rekening parpol, dan keanggotaan,” imbuhnya.

Karena itu, dokumen parpol harus lengkap. Termasuk soal struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan. Termasuk untuk rekening bank yang dimiliki DPP hingga kabupaten atau kota.

Diketahui, 12 partai yang melaju ke tahap verifikasi faktual yakni, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Sementara dua parpol yang tak lolos tahap penelitian administrasi adalah Partai Berkarya yang dikomandoi Tommy Soeharto dan Partai Garuda.

KPU juga akan melakukan verifikasi faktual terhadap parpol yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun, bagi parpol peserta pemilu 2014, verifikasi faktual hanya dilakukan untuk daerah otonom baru (DOB), yaitu di Kalimantan Utara (Kaltara), serta 17 kabupaten/kota.

Selanjutnya, papar Hasyim, KPU akan menggelar verifikasi faktual terhadap 12 parpol sejak Jumat (15/12). Jangka waktu verifikasi faktual akan memakan waktu hingga satu bulan mendatang.  

"Hasil verifikasi faktual terhadap 12 parpol akan disampaikan pada 17 Februari 2018," pungkas Hasyim

TIGA TAHUN DANA DESA TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI DESA

 

BOYOLALI-JEJAKNUSANTARA.tk - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi, Eko Putro Sandjojo membenarkan bahwa angka kemiskinan di desa masih tinggi ketimbang angka kemiskinan di kota, untuk itu pihaknya  meminta dana desa dimanfaatkan untuk menurukan angka kemiskinan di desa.

 

"Selama tiga tahun terakhir, dana desa keberadanya telah menurukan angka kemiskinan di desa sebanyak 4,5 % atau lebih besar dari pada pencapaian angka penurunan kemiskinan di kota sebesar 4%."ujar Eko dalam sambutanya pada acara  Rapat Kerja Nasional I Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, (PAPDESI) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (13/12)

 

Untuk itu kata Eko dalam menggerakkan perekonomian desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengingatkan proyek pembangunan desa wajib swakelola dan tidak boleh menggunakan jasa kontraktor

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan pelaksanaan proyek pembangunaan dana desa dengan menggunakan jasa kontraktor adalah perbuatan yang melanggar.

 

“Tiga tahun ini masih banyak (proyek) dana desa yang dilakukan tidak swakelola, tapi pakai kontraktor. Kalau dana desa menggunakan kontraktor, bahan bakunya dari luar daerah, itu tidak akan memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi desa,” katanya.

 

Guna meresmikan dana desa wajib digunakan secara suwakelola maka pihaknya pada hari Jumat (15/12/ 2017) akan melaksanakan  penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri antara Kementerian Keuangan, Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

"Melalui SKB 4 Menteri tersebut, nanti ditetapkan sebesar 30% dari dana desa tahun 2018 akan digunakan untuk membayar upah pekerja dan sebisa mungkin upah tersebut dibayar harian," paparnya.

Kalau tidak memungkinkan, tambah Eko maksimal dibayar mingguan. Dengan begitu masyarakat desa akan mempunyai income atau pendapatan.

 

“Dengan adanya income tersebut masyarakat akan mempunyai kemampuan daya beli, dan dengan begitu ekonomi di desa akan beredar,” ujarnya.

 

Eko mengatakan 30% dari dana desa sebesar Rp60 triliun pada 2018 atau sekitar Rp18 triliun diharapkan dapat menciptakan efek daya beli mencapai sekitar Rp90 triliun di desa-desa, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

"Jika itu berjalan dengan baik, saya optimis angka kerja didesa akan meningkat dan angka kemiskinan di desa akan lebih rendah dibanding angka kemiskinan di perkotaan." pungkasnya.

FOKUS ENTAS KEMISKINAN, FORMULASI DISTRIBUSI DANA

MAGELANG-JEJAKNUSANTARA.tk.Pemerintah melakukan perubahan formulasi dalam distibusi dana desa 2018. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap indikasi adanya pelambatan ekonomi di tengah masyarakat

Ada sedikit perubahan formulasi dalam pengalokasian dana desa mulai tahun depan. Jika sebelumnya faktor pemerataan sangat dominan sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa kini sedikit berkurang karena kami mempertimbangkan angka kemiskinan desa,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada acara diseminasi dana desa "optimalisasi dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa" di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang pada (16/12/2017).

Hadir dalam kegiatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan pejabat Pemprov Jawa Tengah. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh ratusan kepala desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dan warga sekitar lokasi acara.

Menteri Eko menjelaskan dalam distribusi dana desa pemerintah selalu mempertimbangkan beberapa faktor di antaranya aspek pemerataan,  jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa hingga aspek status desa. Selama ini prosentase aspek pemerataan dipatok di angka 90% sebagai faktor pertimbangan utama dalam mendistribusikan dana desa.

“Tahun ini prosentase aspek pemerataan diturunkan di angka 77% sedangkan pertimbangan angka kemiskinan desa ditingkatkan. Jadi nanti bisa saja di desa angka kemiskinannya relatif tinggi mendapatkan alokasi dana desa lebih besar daripada desa yang angka kemiskinannya relatif rendah,” ujarnya.

Selain mengubah formulasi distribusi, lanjut Menteri Eko, pemerintah juga mengintensifkan program padat karya dari dana desa mulai tahun 2018. Nantinya ada 30% dana desa yang dialokasikan untuk program padat karya. Jika ada Rp60triliun alokasi dana desa maka Rp18 triliun di antaranya digunakan untuk membiayai program padat karya. Dana sebesar itu diproyeksikan akan menciptakan 5-6,6 juta tenaga kerja.

“Para tenaga kerja ini akan diproyeksikan terlibat dalam berbagai proyek yang dibiaya dana desa seperti pembuatan infrastruktur dasar hingga pengembangan empat program prioritas,” ujarnya.

Menteri berlatar pengusaha ini mengatakan berbagai perubahan dalam pengelolaan dana desa tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli di kalangan warga desa. Menurutnya seiiring penurunan harga komoditas dunia, terjadi pelemahan ekonomi di berbagai bidang. Kondisi ini juga berpengaruh di kalangan warga desa. Hanya saja dampak pelambatan ekonomi dunia ini di Indonesia dapat diantisipasi dengan baik yang dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan angka kemiskinan di kawasan perdesaan di Indonesia.

“Bahkan berdasarkan survei BPS angka kemiskinan di kawasan perdesaan mengalami penurunan walaupun angkanya relatif kecil,” katanya.

Perubaahan formulasi alokasi dana desa ini juga  disampaikan  Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurutnya mulai tahun 2018 perolehan masing-masing desa untuk alokasi dana desa tidak akan sama.

"Desa yang lebih tertinggal, masyarakat miskinnya lebih banyak, mereka akan mendapat anggaran lebih banyak. Tujuannya agar 10,6 persen yang tergolong masyarakat miskin, akan berkurang dibawah 10 persen dan mendekati 9 persen," katanya.

Menurutnya, dalam 4 tahun angka kemiskinan tidak menurun cepat, dan masih stagnan. Uang satu faktor, tapi kepemimpinan dan organisasi adalah faktor penting yang tetap harus ada di desa-desanya.

"Tiap tahun akan diberikan 800 juta-3,5 Milyar tiap desa. Tadi saya sama Pak Menteri Desa ke Desa Ngawen, ingin menumbuhkan desa wisata dan menopang tujuan itu. Masing-masing desa punya keunikan sendiri. Belajarlah dari desa yang sudah berhasil seperti BUMDes," ujarnya.

Tinjau Dana Desa Pakai Andong

Sebelumnya Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dan Menkeu Sri Mulyani mengunjungi Desa'SMart di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Magelang, dan meninjau pemanfaatan dana desa yaitu Warung Kuliner Desa Ngawen yang menggunakan dana desa sebesar Rp 130 juta. Pembangunannya dilakukan secara swakelola dengan 8-10 pekrja dari masy lokal. Tujuannya sebagi tempat kuliner wisatawan yang berkunjung ke Candi Ngawen. Selain itu dengan meninjau pintu air irigasi, kemudian keliling menikmati susana desa dengan menggunakan andong.

Jumlah dana desa di Desa Ngawen sebesar Rp 776,180,000.
Jumlah desa di Magelang sebanyak 376 desa. 12,69% kemiskinan d Magelang yang terdiri dari 56 Desa dan  5 Kecamatan.

"Saya dengan ibu menteri tadi sudah lihat keliling desa. Konsep sudah terintegrasi antar kementerian. Orientasi lokus diharapkan bisa memberikan efek. Tadi saya juga melihat homestay Borobudur yang merupaka  pengelola kawasan Borobudur, nanti bisa diintegrasikan dengan BUMDes. Saat ini ada sekitar 22ribu BUMDes namun kurang matang, kita matangkan dengan PT Mitra BUMDes Nusantara," tambahnya.

Dalam masalah pengawasan dana desa, ia menambahkan, bahwa kades, bupati, polisi, kejaksaan, dan inspektorat daerah harus barengan melakukan auidit.

"Jangan nanti kades hanya melayani yang mengauidit saja, jangan seperti itu," pungkasnya.

BUMDES JADI PENYALUR BANTUAN PANGAN NON TUNAI PEMERINTAH

https://youtu.be/qlIPn05AykA

JAKARTA -JEJAKNUSANTARA.tk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi penyalur bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah, telur dan beras. Hal tersebut tertera dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, Menteri BUMN, Rini M Soemarno, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dan Sekjen Kementerian Pertanian, Hari Priyono di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (4/12).

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dari sekitar 22.000 BUMDes yang telah terbentuk, 6.000 karena telah menjadi penyalur BPNT. Selain menjadi penyalur, dirinya juga berharap BUMDes bisa berperan ganda menjadi suplier.

"Kalau di desa itu sektor pertaniannya seperti beras memenuhi, maka beras cukup diambil dari desa biasa. Tapi kalau di desa itu ada BUMDes tapi tidak ada sektor pertaniannya ikutan, maka ini akan disuplai oleh Bulog. Jadi sudah dibikinin Rumah Pangan Kita. Itu sudah main dengan Bulog dan Himbara (Himpunan Bank Negara), ada sistemnya, jadi mereka sudah otomatis online, "terangnya.

Bantuan Pangan Non Tunai yang saat ini telah menyasar sebanyak 1,28 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 10 juta KPM.Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai melalui kartu keluarga sejahtera dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himbara melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

"BUMDes akan menjadi penyalurnya, Bantuan Pangan Non Tunai kali ini beras dan telur. Ke depan subsidi-subsidi pemerintah juga akan disalurkan melalui BUMDes, "ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menteri BUMN, Rini M Soemarno mengatakan, dia memberikan dukungan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Sosial dalam menjalankan program kerjasama tersebut. Ia berharap, bantuan non tunai ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang mereka butuhkan di luar kebutuhan beras.

"Tahun depan beras dan telur. Dengan Mitra BUMDes harapannya daerah dimana ada padi kemungkinan bisa kita langsung adakan penggilingan di sana sekaligus pengemasan. Ada perputaran uang ada disana. Mitra BUMDes nanti juga nanti akan dipikirkan untuk beternak telur, agar masyarakat bisa mendapatkan telur di sana, tidak dari pusat. Perputaran barang di daerah, tidak di pusat, "ujarnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program Bantuan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) yang telah diganti menjadi Bantuan Sosial Rastra (sudah terasar sebanyak 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut terkonversi 1.28 juta menjadi bantuan pangan. Selanjutnya dari 1.28 juta penerima bantuan pada bulan Januari mendatang akan menjadi 10 juta penerima bantuan pangan. Begitu masih tersisa sebanyak 5,6 juta penerima Bansos Rastra.

"Jadi kalau dulu subsidi, sekarang sudah jadi Bantuan Sosial (Bansos).Jika subsidi penerima bantuan harus membayar Rp1.600 per kilogram.Untuk 15 kilogram harus membayar Rp24 ribu. Tapi tahun depan mereka tidak lagi berkewajiban bayar karena telah menjadi Bansos. Itu yang 5,6 juta.Yang 10 juta terkonversi tahun depan adalah nasi dan telur, "terangnya.

Ia berharap, BUMDes dan Mitra BUMDes yang telah diinisiasi oleh Kemendes PDTT bersama Kementerian BUMN dapat menjadi penyalur dan memaksimalkan program tersebut. Di sisi lain, ia juga semoga Kementerian Pertanian dapat membantu memberikan data-data terkait pusat produksi dan penggilingan beras untuk disalurkan sebagai bantuan pangan non tunai.

Warga 3 Desa Minta Dukungan Pemkab, Bupati Khamamik Tak Bisa Bantu, Sarankan Mengadu Ke Pengadilan

Mesuji, JEJAKNUSANTARA.tk – Polemik HGU tiga warga desa dengan PT. Bumi Selatan makmur Investindo (BSMI) dan PT. LIP, tak kunjung usai. Ratusan masyarakat dari tiga Desa (Desa Sri Tanjung, Tanjung Harapan dan Desa Kagungan) Kecamatan Tanjung Raya Mesuji, ngeluruk ke Rumah Dinas Bupati. Bupati Khamamik nyatakan, Pemkab tidak bisa membantu dan menyarankan membawa persoalan itu ke Pengadilan. Selasa 05 Desember 2017.

Kedatangan warga itu untuk sampaikan aspirasi meminta dukungan Pemkab setempat. Kedatangan warga disambut Bupati Mesuji Khamamik.

Dalam dialog Khamamik menyampaikan, masyarakat harusnya jangan memaksakan kehendak, karena PT.BSMI memiliki hak guna Usaha (HGU).Apabila masyarakat meminta HGU perusahaan bersangkutan, di kembalikan jelas tidak bisa. Tentunya hal ini, Masyarakat mengadu masalahnya ke pengadilan.

“HGU yang ada untuk dikembalikan kepada warga, ya tidak bisa. Cara satu-satunya, masyarakat membawa masalah ini ke pengadilan yang bisa menyelesaikannya. Kalau meminta pembelaan dengan Pemkab, itu menyalahi aturan hukum, Kami taat aturan dan perundang-undangan,”kata Khamamik di hadapan ratuas warga Desa tersebut.

Perwakilan masyarakat, Harun (40) mengungkapkan, hanya meminta bantuan Pemkab utamanya Bupati Khamamik dapat memediasikan persoalan HGU warga dengan PT.BSMI dan PT.LIP.

Sesuai tuntutan warga agar di kembalikan hak-hak masyarakat, yaitu tanah yang di klaim PT BSMI, mengembalikan tanah yang sudah di rusak, jangan melarang lapak untuk menerima buah sawit yang di jual oleh masarakat.

“Tanggapan Bupati, mengecewakan warga, warga hanya sampaikan aspirasi dan meminta dukungan mediasi, jika memang bisa di mediasikan dan dicarikan solusi, namun tidak kali ini,”ujarnya.

Diketahui, terdapat 4 poin tuntutan masyarakat kepada PT.BSMI Dan PT.LIP yakni, Pihak PT.BSMI dan PT LIP harus mengembalikan, atau mengganti semua hak milik masyarakat baik yang di rusak ataupun  diambil dalam kleman masyarakat, termasuk mobil – mobil yang di tangkap karena mengangkut buah sawit masyarakat.

Kemudian, pihak BSMI dan LIP, agar mencabut semua laporan pengaduan baik kepada pihak kepolisian ataupun pemerintah dari daerah sampai pusat, untuk menghindari terjadinya bentrokan fisik berkelanjutan atara masyarakat dan perusahaan di lapangan.

Lalu, batas antara kleman masyarakat dan PT BSMI – PT LIP sepanjang jalur BLOK O dan N dan meminta aparat keamanan tidak melarang PKS (Pabrik kelapa sawit) dan lapak – lapak menerima atau membeli sawit dari Sri Tanjung dan Desa Kagungan.

PMII Akan Kepung Kedubes AS

    

JAKARTA, JEJAKNUSANTARA.tk Gelombang protes atas pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mendukung dan secara sepihak mengakui Jerussalem sebagai Ibukota Israel terus menggulir dibelahan dunia khususnya di Indonesia.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) adalah salah satu dari sekian elemen masyarakat yang mengecam keras kebijakan tersebut.

Ketua Bidang Hubungan Komunikasi Organ Gerakan Kepemudaan, LSM dan Ormas PB PMII, Muhammad Syarif Hidayatullah dalam keterangannya yang diterima pikiranjabar.com, Jum'at (8/12) menilai hal itu sebagai kebijakan sepihak dan dapat memicu konflik kedua negara. 

“Pengakuan Donald Trump terhadap Jerussalem sebagai ibu kota Israel adalah kebijakan sepihak. Ini bisa memicu kembali konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Padahal kedua negara tersebut masih dalam proses melakukan perdamaian. Ini soal perdamaian dunia, bukan perdamaian Amerika Serikat,” ujarnya.

Pria yang biasa disapa Chaliq ini menambahkan, pemerintah Republik Indonesia harus segera melakukan langkah diplomatik agar pemerintah Amerika Serikat  menarik keputusan atas pengakuan Jerussalem sebagai Ibu Kota Palestina.

“Pemerintah Indonesia segera lakukan langkah diplomatik agar Presiden Amerika Serikat segera membatalkan keputusan sepihak ini. Jika dalam waktu dekat pemerintah Amerika Serikat tidak menarik keputusan tersebut, kami PB PMII akan melakukan konsolidasi untuk mengepung Kedubes Amerika Serikat,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, di tempat berbeda Ketua Umum PB PMII, Agus M Herlambang melihat masalah ini dalam perspektif hukum dan kemanusiaan. 

“Dalam perspektif hukum, keputusan ini telah melanggar hukum atau kesepakatan-kesepakatan internasional yang dilahirkan lewat PBB terkait Israel dan Palestina, salah satunya adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 2253 tanggal 4 Juli 1967 hingga Resolusi No. 71 tanggal 23 Desember 2016 yang pada pokoknya menegaskan perlindungan Yerusalem terhadap okupasi Israel. Sementara dalam perspektif kemanusiaan ini akan memicu kembali konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina di tengah usaha perdamaian diantara kedua negara tersebut. Dan yang paling buruk adalah bisa melahirkan radikalisme dan ekstrimisme yang berujung pada konflik agama mengingat Yerussalem juga merupakan tempat suci umat Islam,” papar Agus.

Agus juga berharap agar seluruh negara-negara Islam di dunia untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kami berharap agar seluruh negara-negara di dunia khususnya negara-negara muslim bersatu mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia harus menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan hal tersebut di forum-forum  internasional”, harapnya.

Gubernur Bekali Pendamping Desa dengan Wawasan Kebangsaan

JEJAKNUSANTARA.tk– Gubernur Muhammad Ridho Ficardo membekali para pendamping desa dengan wawasan kebangsaan, dalam Forum Pembinaan Pendamping Profesional Desa Provinsi Lampung 2017 yang dilaksanakan di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Jum’at (8/12/2017).

Menurut Gubernur, pendamping desa merupakan kunci utama terjaminnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Satuan terkecil dari Republik Indonesia adalah desa, dan untuk menentukan Republik itu maju, maka lihatlah dari desanya,” tegas Gubernur. 
Tugas menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia, menurut Gubernur yang dididik selama 9 bulan di Lemahanas ini, adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk para pendamping desa. 

Gubernur menyoroti hal yang terpenting bagi pengembangan desa, yaitu kesejahteraan. Dia berharap para pendamping desa memahami keterkaitan kesejahteraan dengan keutuhan NKRI. “Apabila kita gagal dalam mensejahterakan rakyat, maka keruntuhan akan ada di depan kita. Namun sebaliknya, jika berhasil, kita bukanlah siapa-siapa, karena itu adalah penilaian kolektif. Oleh karenanya kita tidak boleh egois, namun harus tetap solid dan bekerja keras,” jelas Gubernur.
Baru-baru ini, Provinsi Lampung memeroleh penghargaan Upakarya Wanua Nugraha (UWN) dalam membina dan mendorong pembangunan desa di Lampung. Prestasi itu, kata Gubernur,tak lain dan tak bukan karena prestasi yang dihasilkan para pendamping desa. “Prestasi yang saya punya, sebagian besar adalah hasil kerja keras kalian semua, dan penghargaan itu untuk teman-teman semua,” jelas Ridho.
Saat ini, Lampung masih membutuhkan pendampingan. “Artinya, masih banyak yang harus dilakukan, dan ketika mereka telah mampu mandiri, di situlah titik suksesnya kegiatan kita. Pendampingan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, untuk itu dibutuhkan soliditas, kerjasama, disiplin dan yang paling utama adalah daya tahan, ketekunan, keuletan dan keteguhan dalam membawa misi pembangunan,” kata Ridho membakar semangat para pendamping desa. 
Gubernur dengan segudang prestasi ini berharap dengan banyaknya pembangunan, para pendamping desa dapat memberi informasi kepada dirinya. “Saya berharap teman-teman mampu menjadi mata dan telinga secara bersama dalam membangun Lampung, untuk itu dibutuhkan sumbangsih saran dan pikiran untuk membangun daerah,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Lampung, Yuda Setiawan, menjelaskan saat ini pejuang pemberdayaan desa di Provinsi Lampung berjumlah 1200 orang lebih. “Ini sudah menjadi tahun ketiga sejak diselenggarakan program pemberdayaan desa pada tahun 2015. Melalui dana desa yakni pada tahun 2015 sebanyak Rp. 684,7 miliar atau sekitar Rp. 280 juta/desa. Pada tahun 2016, sebanyak Rp. 1,5 triliun atau Rp.643 juta/desa dan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 1,8 triliun atau Rp800 juta/desa,” jelas Yuda.
Sejak program pemberdayaan desa yang telah berjalan tiga tahun, kata Yuda, telah dilaksanakan berbagai program seperti jalan sepanjang 5.453 kilometer, jembatan sebanyak 1.089 unit, gotong-gorong sebanyak 20.672 unit dan talud sepanjang 567.021 meter, serta infrastruktur lainnya sesuai dengan kebutuhan desa setempat. Selain itu, telah membentuk sebanyak 536 bumdes,” kata Yuda. Ia berharap kedepan saling berlomba dan mendukung dalam memacu prestasi untuk memajukan Lampung.  “Telah banyak program yang dilakukan Gubernur Ridho, dan Lampung sedang giat-giatnya melakukan berbagai pembangunan, hal ini ditunjukkan dengan daya saing Lampung yang meningkat menjadi posisi 11. Hal ini tentunya harus kita dukung dengan karya nyata dalam membangun Lampung,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Konsultan pendamping wilayah II, Mashuri, menyampaikan ucapan gembira dan bahagia atas terselenggaranya forum pembinaan pendamping profesional desa Provinsi Lampung tahun 2017. “Ini merupakan forum yang telah lama dinantikan para pendamping desa untuk menjadi pendamping desa yang profesional, serta dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan Gubernur Ridho,” kata Mashuri. Pendamping desa di Lampung, jelas mashuri, ada sebanyak 1.228 orang. “Tentunya tanpa ada bimbingan yang baik, maka jumlah sebanyak itu akan menjadi beban bagi Lampung. Hal ini tak lepas dari bimbingan Gubernur Ridho dan Dinas PMD sehingga dapat melaksanakan kegiatan pendampingan dengan baik. Pendampingan yang baik tersebut, ditunjukkan dengan meraih penghargaan UWN dua tahun berturut-turut, serta menjadi penyelenggara bursa inovasi desa pertama di Indonesia,” jelasnya.